Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Literasi Hukum dan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Jumat (26/06/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Muhamad Mufid, bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan implementasi standar layanan literasi hukum guna mendukung pelayanan informasi hukum yang berkualitas serta optimalisasi pengelolaan JDIHN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan terkait Pedoman Standar Layanan Literasi Hukum dan Teknis Pengelolaan JDIHN yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan publik bidang dokumentasi dan informasi hukum. Materi sosialisasi menjelaskan bahwa standar layanan diperlukan untuk menciptakan keseragaman tata kelola, prosedur, jenis layanan, serta kualitas pelayanan informasi hukum di seluruh anggota JDIHN.

Selain itu, dijelaskan pula dasar hukum pelaksanaan standar layanan publik yang meliputi UUD 1945 Pasal 28F, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019.

Pada sesi materi layanan literasi hukum, narasumber menyampaikan bahwa layanan literasi hukum merupakan layanan penyampaian dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik digital maupun konvensional, guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Bentuk layanan yang dapat dilakukan antara lain melalui media sosial, laman resmi, podcast hukum, live streaming, layanan infografis dan videografis hukum, serta layanan fasilitasi informasi hukum.

Sementara itu, pada materi teknis pengelolaan JDIHN dijelaskan bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan, serta penyebarluasan dokumen hukum secara terstandar agar dapat diakses secara lengkap, akurat, cepat, dan mudah oleh masyarakat maupun penyelenggara negara.

Kepala Divisi P3H Muhamad Mufid menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh anggota Tim Pokja BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dapat memahami pedoman standar layanan literasi hukum dan teknis pengelolaan JDIHN secara optimal sehingga pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dapat semakin efektif, terintegrasi, dan berkualitas.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dipimpin Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Drs. Fakhruransi, pada Kamis (25/6). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Andri, dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait permohonan tenaga ahli untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lambang Daerah Kabupaten Kapuas.

Permohonan dukungan tenaga ahli tersebut diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan naskah akademik maupun materi muatan Ranperda, sehingga substansi yang dihasilkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencerminkan identitas dan karakteristik daerah secara utuh.

Dalam pertemuan tersebut, Andri menegaskan bahwa penyusunan produk hukum daerah, khususnya yang mengatur lambang daerah, memerlukan kajian yang komprehensif dan multidimensional. Menurutnya, selain memperhatikan aspek yuridis, penyusunan Ranperda juga harus didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, historis, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi jati diri Kabupaten Kapuas.

“Lambang daerah bukan sekadar simbol administratif, tetapi juga representasi sejarah, budaya, dan identitas masyarakat yang harus dituangkan secara tepat dalam regulasi daerah,” ujar Andri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melalui Pokja II siap memberikan fasilitasi sesuai tugas dan fungsinya, termasuk melakukan koordinasi terkait kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam proses penyusunan Ranperda.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas, Drs. Fakhruransi, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Ia berharap sinergi dan koordinasi yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat guna mendukung penyusunan Ranperda tentang Lambang Daerah Kabupaten Kapuas secara optimal.

“Kami berharap proses penyusunan Ranperda ini dapat berjalan dengan baik melalui pendampingan dan dukungan yang memadai, sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memiliki landasan akademik yang kuat,” ungkap Fakhruransi.

Dalam suasana diskusi yang konstruktif, kedua belah pihak turut membahas mekanisme pengajuan tenaga ahli, ruang lingkup pendampingan yang dapat diberikan, serta tahapan penyusunan Ranperda agar sesuai dengan ketentuan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui konsultasi dan koordinasi tersebut, diharapkan penyusunan Ranperda tentang Lambang Daerah Kabupaten Kapuas dapat berlangsung secara efektif dengan dukungan kajian akademik dan yuridis yang memadai. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah juga diharapkan semakin erat dalam mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas, berdaya guna, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan konsultasi, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah, guna memastikan setiap produk hukum daerah dibentuk sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Buntok - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra serta Sertifikat Indikasi Geografis Nanas Parigi Barito Selatan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kalteng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya, inovasi, budaya, dan potensi unggulan daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Barito Selatan, Kamis (25/6/2026).

Rombongan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Laila Rahmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng.

Turut hadir Bupati Barito Selatan, H. Eddy Raya Samsuri, beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Barito Selatan, Hj. Permana Sari Eddy Raya Samsuri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kepala OPD Kabupaten Barito Selatan, penerima sertifikat kekayaan intelektual, serta tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyerahkan sejumlah sertifikat kekayaan intelektual kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan para pemegang hak sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perlindungan karya, inovasi, serta potensi unggulan daerah.

Dalam sambutannya, Hajrianor menyampaikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan instrumen penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan peningkatan daya saing daerah. Menurutnya, pencatatan hak cipta maupun perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga identitas serta potensi unggulan daerah.

“Pemberian perlindungan kekayaan intelektual merupakan bentuk penghargaan atas hasil karya, inovasi, dan potensi daerah yang dimiliki masyarakat. Melalui sertifikat yang diserahkan hari ini, kami berharap dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terus melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai aset pembangunan daerah,” ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual. Ia menilai keberhasilan memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis Nanas Parigi Barito Selatan menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas dan reputasi produk unggulan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan untuk tiga karya tulis ilmiah atau disertasi, pencatatan karya seni Motif Batik Canna Barito, serta Sertifikat Indikasi Geografis Nanas Parigi Barito Selatan. Penyerahan dilakukan kepada perwakilan penerima yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Bupati Barito Selatan, H. Eddy Raya Samsuri, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atas dukungan serta pendampingan yang diberikan dalam proses perlindungan kekayaan intelektual di Kabupaten Barito Selatan.

Menurutnya, penyerahan sertifikat tersebut memiliki arti penting bagi daerah karena menjadi bukti pengakuan negara terhadap kekayaan, kreativitas, dan produk unggulan masyarakat Barito Selatan. Ia berharap perlindungan kekayaan intelektual dapat terus diperluas sehingga semakin banyak potensi daerah yang tercatat, terlindungi, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan potensi daerah yang berbasis kreativitas, budaya, dan kearifan lokal. Sertifikat yang diterima hari ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan intelektual demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Eddy Raya Samsuri.

Melalui penyerahan sertifikat ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Barito Selatan sebagai daerah yang aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas melalui kegiatan harmonisasi lima rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (24/6/2026) di Aula Kahayan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Rancangan peraturan yang dibahas meliputi tiga Rancangan Peraturan Wali Kota Palangka Raya, yakni Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2027, dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2027. Selain itu, turut dibahas dua Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Pengelolaan Arsip Statis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2027.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Melalui harmonisasi, setiap rancangan regulasi dapat dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, serta memiliki kualitas yang baik dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Plt. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Said Zain Bachsin, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Menurutnya, masukan dari Tim Perancang sangat penting untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan agar semakin sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal senada juga disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau, Dr. Jerry Nova. Ia mengungkapkan bahwa proses harmonisasi menjadi langkah penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang implementatif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lamandau.

Selama proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap berbagai aspek, mulai dari dasar hukum, sinkronisasi norma, sistematika pengaturan, kejelasan rumusan, hingga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai saran dan masukan yang diberikan diterima dengan baik oleh perangkat daerah pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan sebelum diproses lebih lanjut melalui aplikasi e-Harmonisasi. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, mudah diimplementasikan, serta mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan harmonisasi ditutup dengan penyampaian hasil pembahasan dan kesepakatan tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan peraturan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa harmonisasi bukan sekadar proses administratif, melainkan upaya strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan penguatan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas. Harmonisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap regulasi memiliki kepastian hukum, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal," tegas Hajrianor.

Melalui sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dan pemerintah daerah, diharapkan setiap produk hukum yang dihasilkan semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan Seminar Perlindungan Inovasi Daerah Melalui Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palangka Raya bertempat di Aula Aurila Hotel Palangka Raya, Rabu (24/06/2026)

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Agus Dwi Susanto. Seminar dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, para lurah se-Kota Palangka Raya, para inovator daerah, serta para penggiat seni dan budaya.

Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Bapperida Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, selaku Ketua Pelaksana. Dalam laporannya, Fauzi Rahman menyampaikan bahwa perkembangan inovasi di daerah perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai perlindungan hukum agar setiap karya dan inovasi yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan manfaat yang berkelanjutan.

“Kami berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah, inovator, dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Sentra KI yang hari ini diluncurkan diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi unggulan Kota Palangka Raya yang terlindungi secara hukum,” ujarnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, yang mewakili Wali Kota Palangka Raya, menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inovasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem inovasi daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik hadirnya Sentra KI Bapperida sebagai sarana edukasi, pendampingan, dan fasilitasi bagi masyarakat, inovator, maupun perangkat daerah dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya dan inovasinya,” ungkap Arbert Tombak.

Pada sesi pemaparan materi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Joko Martanto, menyampaikan materi mengenai Perlindungan Inovasi Daerah Melalui Hak Kekayaan Intelektual. Ia menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan instrumen strategis yang mampu melindungi hasil kreativitas dan inovasi sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya.

Menurut Joko, pemerintah daerah memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi, baik berupa hak cipta, merek, desain industri, maupun bentuk KI lainnya yang lahir dari inovasi daerah.

“Inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Melalui perlindungan Kekayaan Intelektual, inovasi daerah tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” jelas Joko Martanto.

Sementara itu, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Agus Dwi Susanto, memaparkan materi mengenai Klinik Kekayaan Intelektual. Dalam pemaparannya, Agus menjelaskan berbagai layanan yang tersedia dalam Klinik KI, mulai dari konsultasi, pendampingan, hingga fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

“Melalui Klinik Kekayaan Intelektual, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan terkait perlindungan karya maupun inovasi yang dimiliki. Kami berharap layanan ini semakin mendekatkan masyarakat dengan sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan KI dari Kalimantan Tengah,” ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah juga membuka layanan konsultasi langsung kepada para peserta kegiatan. Masyarakat, perangkat daerah, inovator, hingga pelaku seni dan budaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi terkait pendaftaran hak cipta, merek, serta berbagai bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual lainnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan Launching Sentra Kekayaan Intelektual Bapperida Kota Palangka Raya, yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis Plakat Sentra KI dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kepada Kepala Bapperida Kota Palangka Raya. Selain itu, dilakukan pula penyerahan Sertifikat Hak Cipta kepada Kardinal atas karya lagu ciptaannya yang berjudul “Mamangun Mahaga Lewu” sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan negara terhadap karya kreatif masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Kehadiran Sentra KI Bapperida diharapkan mampu menjadi pusat layanan dan pendampingan yang mendorong tumbuhnya inovasi daerah yang kreatif, bernilai ekonomi, serta terlindungi secara hukum. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Foto Dokumentasi :