Palangka Raya – Komitmen dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Hal ini tercermin dari kehadiran Kepala Kantor Wilayah, Hajrianor, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 yang digelar secara daring, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, secara daring dari Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah. Musrenbang ini merupakan forum strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, jajaran Forkopimda, DPRD Provinsi, hingga para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber dari kementerian memberikan pemaparan strategis terkait arah pembangunan nasional dan daerah. Materi yang disampaikan mencakup penguatan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta optimalisasi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 juga membahas delapan prioritas pembangunan daerah, di antaranya Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, forum ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, kepatuhan terhadap ketentuan kinerja keuangan, serta sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah. Pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat juga menjadi sorotan utama agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan tepat sasaran.

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap pembangunan daerah yang terintegrasi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam aspek pembentukan regulasi serta pembinaan hukum di wilayah.

“Keikutsertaan kami dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini merupakan bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional. Kami berharap sinergi antara pusat dan daerah dapat terus diperkuat, khususnya dalam aspek pembentukan regulasi dan pembinaan hukum, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan masukan dan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan ke depan dapat semakin berkualitas, selaras, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Jakarta – Pembuktian berkas permohonan merek bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kini jauh lebih luas dan fleksibel. Melalui Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 5 Tahun 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mengganti prosedur administratif yang bersifat formalitas dengan pilihan dokumen legalitas yang lebih beragam, Selasa (17/3).

Kelonggaran ini menjadi solusi bagi pelaku UMK yang sering menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan dokumen standar serta. Kini, pemohon memiliki empat opsi jalur pembuktian, yaitu Surat Rekomendasi UMK yang berlaku untuk satu merek dalam satu kali pengajuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tahun yang sama dengan permohonan pendafatarannya, dokumen surat perizinan berusaha berbasis risiko skala mikro atau kecil yang terdaftar pada sistem Online Single Submission (OSS), Sertifikat Perseroan Perorangan, hingga pengesahan pendirian bahan hukum koperasi desa atau kelurahan merah putih.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan dalam kesempatan wawancara secara daring di Jakarta, bahwa semua kemudahan merupakan bentuk dukungan penuh yang diberikan negara untuk keberlangsungan para pelaku UMK, serta bagi pengelola koperasi.

“Mereka dapat menggunakan pengesahan pendirian badan hukum koperasi tersebut sebagai bukti sah untuk mendapatkan tarif khusus kategori UMK. Sementara bagi pemilik Perseroan Perorangan, sertifikat pendirian yang mereka miliki sudah cukup untuk membuktikan hak atas tarif khusus yang sama,” tutur Hermansyah.

Langkah penyederhanaan syarat tersebut juga diikuti dengan akselerasi pada proses bisnis pemeriksaan merek. Durasi pemeriksaan substantif kini dipangkas dari 150 hari menjadi hanya 30 hingga maksimal 90 hari kalender. Selain itu, layanan petikan resmi sertifikat pun dipastikan terbit lebih cepat, yakni paling lama dalam satu hari kerja.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyebutkan, perluasan bukti administrasi ini adalah bentuk transformasi layanan yang lebih inklusif. Menurutnya, legalitas tidak boleh menjadi beban bagi pelaku usaha yang ingin naik kelas.

“Kami ingin memastikan pelindungan merek menjangkau semua level usaha. Dengan memperluas opsi dokumen pembuktian, kami berharap tidak ada lagi pelaku UMK yang ragu untuk mendaftarkan mereknya,” ujar Hermansyah. Penyederhanaan syarat ini merupakan komitmen nyata untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung hilirisasi produk-produk desa.

Selain itu, terdapat juga penambahan poin terkait identitas dan UMK yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) dan (4) huruf c. Perubahan persyaratan formalitas juga meliputi dokumen rincian dokumen identitas berupa KTP, KITAS, KITAP, atau Kartu Identitas Anak (KIA).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyambut baik kebijakan tersebut dan menilai bahwa kemudahan ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMK di daerah.

“Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah siap mendukung implementasi kebijakan ini melalui sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Dengan persyaratan yang semakin fleksibel, kami berharap semakin banyak UMK yang mendaftarkan mereknya sehingga memiliki perlindungan hukum dan mampu meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global,” ujar Hajrianor.

Dengan terbitnya Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, DJKI memastikan prosedur administrasi permohonan merek khususnya bagi pelaku UMK menjadi lebih sederhana dan jelas. Aturan ini menjadi landasan baru dalam memberikan kepastian layanan sekaligus memperluas akses pelindungan merek bagi pelaku usaha di berbagai daerah, sehingga dapat membuka kesempatan berkembang menuju pasar global. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya — Komitmen memberikan pelayanan publik yang mudah diakses dan tetap berkualitas terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Di tengah penerapan pola kerja Work From Anywhere (WFA), pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan pendekatan yang profesional sekaligus humanis, Selasa (17/03).

Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalteng menerima kunjungan dari jajaran pengurus Yayasan Betang Asi Pambelum yang baru. Dipimpin oleh Ketua terpilih, Lidya Veraindah, kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi terkait proses perubahan kepengurusan yayasan seiring telah diterbitkannya Surat Keputusan kepengurusan yang baru.

Tim layanan Kanwil yang terdiri dari Analis Hukum, Penelaah Teknis Kebijakan, serta petugas helpdesk menyambut dan memberikan pendampingan secara terbuka dan komunikatif. Dalam suasana diskusi yang cair namun tetap terarah, masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur perubahan kepengurusan yayasan.

Dijelaskan bahwa perubahan struktur organisasi yayasan merupakan hal yang diperbolehkan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diawali melalui Rapat Pembina sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar hukum.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya kelengkapan dokumen pendukung serta peran notaris dalam penyusunan akta perubahan, hingga tahapan pelaporan resmi kepada Kementerian Hukum. Seluruh tahapan dijelaskan secara praktis agar mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yayasan.

Kegiatan ini mencerminkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum secara utuh. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi juga dibimbing agar setiap proses berjalan sesuai aturan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kualitas layanan di berbagai kondisi kerja.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal dalam kondisi apa pun. Melalui pola kerja yang fleksibel ini, kami justru semakin mendorong layanan yang lebih responsif, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap masyarakat yang datang tidak hanya mendapatkan layanan, tetapi juga pemahaman yang utuh.

“Kami tidak hanya menyelesaikan administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami setiap prosesnya. Dengan begitu, ke depan mereka bisa lebih mandiri dan tertib dalam aspek hukum,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng kembali menunjukkan perannya sebagai mitra masyarakat dalam memastikan setiap proses administrasi hukum berjalan tertib, jelas, dan memberikan kepastian. Sebuah langkah nyata menuju pelayanan publik yang adaptif, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali melaksanakan kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara yang dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait. Senin (16/03/2026)

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor dengan membahas dua Rancangan Peraturan Bupati meliputi Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien yang Menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh; dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

Kegiatan harmonisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan penguatan kualitas pembentukan produk hukum daerah, agar peraturan yang dihasilkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak tumpang tindih, serta dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap rancangan produk hukum daerah memiliki keselarasan norma dan kepastian hukum.

“Harmonisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks dua Raperbup ini, substansi yang diatur sangat penting karena menyentuh langsung aspek pelayanan kesehatan dan dukungan bagi keluarga pasien,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran regulasi yang mengatur dukungan bagi pendamping pasien merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aspek kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.

“Regulasi seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pelayanan medis bagi pasien, tetapi juga memperhatikan keberadaan pendamping pasien yang seringkali menjadi bagian penting dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Muara Teweh, Hj. Wahidah Asurawati menyampaikan apresiasi atas dukungan harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam penyempurnaan regulasi tersebut. Menurutnya, keberadaan dua rancangan peraturan bupati ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta keluarga.

“Dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit, pendamping pasien memiliki peran yang sangat penting, baik dalam memberikan dukungan moral maupun membantu kebutuhan pasien selama masa perawatan. Oleh karena itu, kebijakan terkait pemberian makanan bagi pendamping pasien serta bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi mereka,” jelas Wahidah.

Ia juga berharap melalui proses harmonisasi ini, substansi pengaturan dalam rancangan peraturan tersebut dapat semakin komprehensif, implementatif, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Rapat harmonisasi berlangsung secara interaktif dengan pembahasan mendalam terhadap aspek substansi, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini diharapkan kedua Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tersebut dapat tersusun secara sistematis, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjadi landasan kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat sinergi pembinaan dan pembentukan produk hukum daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sharing session terkait progres dan tindak lanjut Nota Kesepahaman kerja sama pembinaan produk hukum daerah antara kedua instansi, Jumat (13/03).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Barito Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2025/2026.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat empat Ranperda inisiatif DPRD Barito Utara yang sedang disusun, yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak, Ranperda tentang Tenaga Kerja Daerah, serta Ranperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Pada kesempatan tersebut juga dilaporkan bahwa Ranperda tentang Tenaga Kerja Daerah telah selesai disusun oleh tim perancang dan pada kegiatan ini dilakukan serah terima berkas hasil penyusunan kepada pihak DPRD Barito Utara. Sementara itu, Ranperda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual saat ini masih dalam tahap sinkronisasi materi dan ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan April 2026. Adapun dua Ranperda lainnya akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang ditargetkan rampung hingga bulan Juni 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada DPRD Barito Utara dalam penyusunan Ranperda inisiatif. Melalui sinergi ini diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara substansi, tetapi juga harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa pendampingan oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum Kalteng merupakan bagian dari fungsi pembinaan hukum daerah guna memastikan setiap rancangan peraturan disusun secara sistematis, terukur, dan implementatif bagi masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam proses penyusunan Ranperda inisiatif DPRD.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Dengan adanya kerja sama ini, proses penyusunan Ranperda dapat berjalan lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan,” ungkap Parmana.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Barito Utara dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan sharing session ini, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, sehingga Ranperda yang disusun dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor