Jenewa - Dukungan internasional terhadap proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti digital terus menguat dalam Sidang Tetap Komite Hak Cipta dan Hak Terkait (Standing Committee on Copyright and Related Rights/SCCR) di World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa, Swiss. Sejumlah negara dan organisasi internasional mulai menyatakan dukungan eksplisit, sikap terbuka, hingga komitmen untuk melanjutkan diskusi substantif terhadap Elements Paper yang diusung Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya instrumen tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel di era digital.

“Indonesia melihat semakin banyak negara menyadari bahwa ekosistem digital membutuhkan tata kelola royalti yang lebih transparan, interoperabel, dan berkeadilan bagi

para kreator. Ini menjadi sinyal positif bahwa isu kesejahteraan pencipta kini menjadi perhatian bersama masyarakat internasional,” ujar Hermansyah Siregar di Jenewa, Swiss, Senin (25/5/2026).

Dalam pembahasan SCCR ke-48, sejumlah negara dan kelompok regional secara eksplisit menyampaikan dukungan terhadap proposal Indonesia. Asia and the Pacific Group (APG) yang diwakili Arab Saudi menyatakan proposal Indonesia disambut baik oleh sebagian besar anggota grup. Dukungan serupa juga disampaikan Iran, Brasil, Sri Lanka, India, Belarus, dan Arab Saudi dalam kapasitas nasional. Brasil bahkan menyebut proposal Indonesia memiliki clear cross-regional interest dan menyampaikan dukungan lebih dari satu kali selama rangkaian sidang berlangsung.

Dukungan juga datang dari Group of Latin American and Caribbean Countries (GRULAC) yang menilai proposal Indonesia selaras dengan rencana kerja mereka terkait hak cipta di lingkungan digital. Sejumlah organisasi internasional seperti CISAC, International Affiliation of Writers Guilds, Abramos, Kazakhstan Authors Society, hingga South Centre turut menilai isu transparansi royalti dan tata kelola lintas batas sebagai persoalan nyata yang perlu segera ditangani.

Selain negara-negara yang memberikan dukungan eksplisit, beberapa delegasi juga menunjukkan pandangan positif dan membuka ruang diskusi lanjutan. Rusia mengapresiasi langkah konsultatif Indonesia dan mendorong pendalaman riset lebih lanjut.

China mendukung keberlanjutan pembahasan mengenai hak cipta di lingkungan digital, sementara African Group dan African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) mendorong keterlibatan konstruktif seluruh anggotanya dalam proses diskusi. Jerman yang mewakili Group B juga menyatakan ketertarikan tinggi untuk terus memantau perkembangan proposal Indonesia pada sidang berikutnya.

Menurut Hermansyah, perubahan respons negara-negara anggota menjadi capaian penting bagi diplomasi Indonesia di forum internasional. Ia menilai perkembangan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tata kelola royalti digital tidak lagi dipandang sebagai isu regional semata, melainkan kebutuhan global yang semakin mendesak.

“Dalam waktu relatif singkat, proposal Indonesia berhasil membuka ruang dialog yang lebih luas di antara negara anggota. Ini menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem hak cipta global yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” katanya.

Ketua Komite SCCR, Peter Lábody, dalam kalimat penutupnya juga secara resmi memutuskan bahwa pembahasan proposal Indonesia akan tetap dilanjutkan pada SCCR ke-49 mendatang. Pembahasan masih ditempatkan dalam agenda Other Matters, sembari menunggu tercapainya konsensus lebih luas di antara negara anggota untuk menjadikannya agenda tetap komite.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia juga mengumumkan rencana penyelenggaraan *Global Forum on Copyright Royalty Governance in the Digital Environment* menjelang SCCR ke-49. Forum tersebut akan melibatkan negara anggota, organisasi manajemen kolektif, dan pemangku kepentingan terkait guna memperdalam dialog teknis mengenai tata kelola royalti digital global.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pelindungan hak cipta dan tata kelola royalti yang transparan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif. Melalui sistem pelindungan kekayaan intelektual yang kuat, para pencipta dapat memperoleh kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang layak atas karya mereka di tengah perkembangan ekosistem digital global. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Mei 2026).

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menerima kunjungan koordinasi dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami bersama Kepala BPS Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Selasa (26/05/2026).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi vertikal di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi secara optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Melalui koordinasi dan sinergi yang baik antarinstansi, diharapkan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami menyampaikan apresiasi atas sambutan dan sinergi yang terjalin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis data yang akurat.

“Koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi menjadi langkah penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dengan baik ke depannya,” ungkapnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kanwil Kemenkum Kalteng terus berupaya menghadirkan layanan publik yang berintegritas dengan menolak segala bentuk gratifikasi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bebas dari pungutan liar (pungli).

Dengan terjalinnya koordinasi yang baik antara Kanwil Kemenkum Kalteng dan BPS, diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Community of Practice (CoP) bertema Pengembangan Karier Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum pada Selasa, 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual dari Aula Kahayan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Analis SDMA Ahli Muda, Yovie Fabianto, beserta jajaran.

Kegiatan Community of Practice (CoP) ini menjadi wadah berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik baik bagi ASN maupun masyarakat umum dalam mendukung pengembangan karier Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman terkait strategi peningkatan kompetensi, pengelolaan kinerja, pemenuhan angka kredit, hingga penguatan profesionalisme aparatur dalam menghadapi dinamika organisasi dan transformasi birokrasi.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, Sunu Teddy Maranto, yang menyampaikan pentingnya pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan tantangan birokrasi modern.

Dalam kesempatan tersebut, Hajrianor menyampaikan bahwa Jabatan Fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Menurutnya, pengembangan karier ASN perlu didukung dengan peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kita diingatkan bahwa pengembangan karier Jabatan Fungsional bukan hanya tentang angka kredit, tetapi juga tentang bagaimana ASN mampu terus meningkatkan kapasitas dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi,” ujar Hajrianor.

Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk aktif memanfaatkan berbagai forum pengembangan kompetensi sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan adaptif.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk memperdalam pemahaman terkait pengembangan karier Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh ASN semakin siap menghadapi transformasi birokrasi serta mampu mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan organisasi.

#KemenkumKalteng #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan rekomendasi kebijakan hasil Monitoring Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), bertempat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Selasa (26/05/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi dan organisasi mitra. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Ikatan Notaris Indonesia Kota Palangka Raya, Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, Lembaga Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Kalimantan Tengah, serta UMKM Rumah Produksi Berkat Usaha.

Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa pelaksanaan survei SPKP dan SPAK merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik sekaligus membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.

“Melalui kegiatan FGD ini, kita tidak hanya membahas hasil survei semata, tetapi juga menyusun langkah strategis dan rekomendasi kebijakan yang konkret sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Hajrianor.

Ia juga menyampaikan bahwa partisipasi aktif para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memberikan masukan objektif terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum sendiri telah mengembangkan Aplikasi 3AS sebagai platform pelaksanaan survei secara digital atau berbasis elektronik yang digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum setiap bulan selama periode tahun berjalan. Melalui aplikasi tersebut, hasil survei dapat diperoleh secara real time sehingga memudahkan satuan kerja dalam melakukan evaluasi serta menyusun model intervensi terhadap berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang disusun nantinya akan menjadi parameter dalam memastikan tindak lanjut evaluasi berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan hasil survei yang telah dilaksanakan.

Hajrianor berharap melalui kegiatan ini, kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan melalui survei ini harus menjadi dasar perbaikan yang berkelanjutan agar kepercayaan publik terhadap institusi semakin meningkat,” tutupnya. (Red-dok, Humas kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :

Jakarta – Dalam rangka memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan benchmarking ke unit eselon I Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (25/05/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Panel Tim Penilai Internal (TPI) sekaligus upaya mematangkan kesiapan menghadapi tahapan evaluasi selanjutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB.

Tim Kanwil Kemenkum Kalteng yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, turut didampingi oleh Analis Anggaran Madya, Diana Soekowati, beserta tim.

Pada agenda koordinasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, tim Kanwil Kemenkum Kalteng diterima oleh Bramantyo Agung Nugroho, Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi penguatan implementasi pembangunan Zona Integritas, khususnya terkait pemenuhan data dukung, penguatan eviden, serta langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam menghadapi evaluasi nasional.

Selanjutnya, koordinasi di Inspektorat Jenderal dilakukan bersama Auditor Muda, Verawati. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI, penguatan area perubahan, hingga optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal agar semakin selaras dengan indikator penilaian TPN.

Sementara itu, pada kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), rombongan diterima oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN, Hayati. Diskusi difokuskan pada praktik baik, strategi penguatan tata kelola, serta langkah-langkah inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapan satuan kerja menghadapi tahapan evaluasi nasional.

“Melalui koordinasi ini, kami memperoleh banyak masukan strategis terkait penguatan eviden, keberlanjutan inovasi, serta optimalisasi implementasi pembangunan Zona Integritas. Hal ini menjadi bekal penting bagi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menghadapi evaluasi TPN,” ujar Deny.

Ia juga menambahkan bahwa benchmarking ke unit eselon I menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh langkah pembangunan ZI berjalan sesuai arah kebijakan dan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kanwil dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga bagaimana menghadirkan budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hajrianor.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi pembangunan Zona Integritas pada Kanwil Kemenkum Kalteng dapat semakin optimal serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Matangkan Kesiapan Menuju WBBM, Kanwil Kemenkum Kalteng Lakukan Koordinasi dan Benchmarking ke Unit Eselon I

Jakarta – Dalam rangka memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan benchmarking ke unit eselon I Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (25/05/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Panel Tim Penilai Internal (TPI) sekaligus upaya mematangkan kesiapan menghadapi tahapan evaluasi selanjutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB.

Tim Kanwil Kemenkum Kalteng yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, turut didampingi oleh Analis Anggaran Madya, Diana Soekowati, beserta tim.

Pada agenda koordinasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, tim Kanwil Kemenkum Kalteng diterima oleh Bramantyo Agung Nugroho, Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi penguatan implementasi pembangunan Zona Integritas, khususnya terkait pemenuhan data dukung, penguatan eviden, serta langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam menghadapi evaluasi nasional.

Selanjutnya, koordinasi di Inspektorat Jenderal dilakukan bersama Auditor Muda, Verawati. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI, penguatan area perubahan, hingga optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal agar semakin selaras dengan indikator penilaian TPN.

Sementara itu, pada kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), rombongan diterima oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN, Hayati. Diskusi difokuskan pada praktik baik, strategi penguatan tata kelola, serta langkah-langkah inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapan satuan kerja menghadapi tahapan evaluasi nasional.

“Melalui koordinasi ini, kami memperoleh banyak masukan strategis terkait penguatan eviden, keberlanjutan inovasi, serta optimalisasi implementasi pembangunan Zona Integritas. Hal ini menjadi bekal penting bagi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menghadapi evaluasi TPN,” ujar Deny.

Ia juga menambahkan bahwa benchmarking ke unit eselon I menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh langkah pembangunan ZI berjalan sesuai arah kebijakan dan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kanwil dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga bagaimana menghadirkan budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hajrianor.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi pembangunan Zona Integritas pada Kanwil Kemenkum Kalteng dapat semakin optimal serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Mei 2026).