Kotawaringin Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan audiensi ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur pada Rabu, 20 Mei 2026. Audiensi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai upaya memperkuat sinergi dalam perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, Ramadansyah. Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Kalteng turut menyerahkan sertifikat pencatatan KIK “Rajangan Bajakah” kategori Pengetahuan Tradisional sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat daerah.

Dalam audiensi, turut dibahas berbagai potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur, baik di bidang budaya, pengetahuan tradisional, kuliner khas, seni, maupun potensi ekonomi kreatif lainnya yang dapat didorong untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pencatatan Kekayaan Intelektual.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto menyampaikan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas budaya daerah.

“Potensi budaya dan pengetahuan tradisional di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat besar dan perlu terus didorong untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan KIK, maka warisan budaya daerah dapat terlindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, Ramadansyah mengapresiasi dukungan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam upaya pelindungan kekayaan budaya daerah.

“Kami menyambut baik sinergi ini dan berharap ke depan semakin banyak potensi budaya serta pengetahuan tradisional di Kotawaringin Timur yang dapat dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya inventarisasi dan perlindungan KI di daerah.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk terus hadir mendampingi pemerintah daerah dalam melindungi potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan perlindungan hukum yang kuat.

“Kekayaan budaya daerah merupakan aset penting yang harus dijaga bersama. Melalui perlindungan Kekayaan Intelektual, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah,” tuturnya. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Mei 2026).

Kotawaringin Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan audiensi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Rabu, 20 Mei 2026.

Audiensi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Joko Martanto bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual bagi koperasi dan pelaku usaha daerah.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, Alfisah.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pelindungan merek kolektif untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Merek kolektif dinilai penting sebagai identitas bersama koperasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dijalankan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, jumlah Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini mencapai 185 koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 KDMP sedang dalam proses pembangunan gerai usaha sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto menyampaikan bahwa pelindungan merek kolektif merupakan langkah strategis dalam memperkuat eksistensi koperasi desa di tengah perkembangan usaha dan persaingan ekonomi.

“Pendaftaran merek kolektif menjadi upaya penting dalam memberikan identitas dan perlindungan hukum bagi koperasi. Dengan adanya merek kolektif, koperasi desa memiliki nilai tambah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Alfisah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

“Kami menyambut baik sinergi ini, khususnya dalam mendukung penguatan identitas Koperasi Desa Merah Putih melalui merek kolektif. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng terus berkomitmen mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual, termasuk bagi koperasi dan pelaku UMKM.

Ia menegaskan bahwa keberadaan merek kolektif tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kami berharap koperasi di Kalimantan Tengah semakin sadar akan pentingnya merek sebagai identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi,” tuturnya.

#KemenkumKalteng #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Adendum Bantuan Hukum bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Program Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, beserta Tim Kerja BPHN dan para ketua serta anggota Organisasi Bantuan Hukum. Adapun delapan Organisasi Bantuan Hukum yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Perkumpulan Pijar Barito, PLBH Barito Terbit, Perkumpulan Sahabat Hukum, DPC PERADI Palangka Raya, PKBH STIH Habaring Hurung Sampit, PBH Sahabat Hukum Bahalap, LBH Mustika Bangsa KP Kapuas, dan LBH PHRI.

Penandatanganan kontrak adendum tersebut merupakan tindak lanjut atas penyesuaian dan penajaman anggaran program bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum yang tetap efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

“Melalui sinergi bersama Organisasi Bantuan Hukum, kami berharap layanan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi tetap dapat menjangkau masyarakat secara optimal, termasuk hingga ke daerah-daerah terpencil di Kalimantan Tengah,” ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa penandatanganan kontrak adendum ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan berbagai layanan bantuan hukum, baik pendampingan perkara di pengadilan maupun kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah juga berharap seluruh Organisasi Bantuan Hukum dapat terus menjalankan program bantuan hukum secara profesional, berintegritas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama agar manfaat program bantuan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum serta memperkuat akses keadilan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya – Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar pembukaan pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bertempat di Ruang Rapat Kapuas melalui Zoom Meeting, Rabu (20/5/2026),.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta peserta penilaian kompetensi dari instansi eskternal di Provinsi Kalteng.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, beserta jajaran perancang peraturan perundang-undangan.

Pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI yang diwakili oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti.

Dalam sambutannya, disampaikan bahwa uji kompetensi ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Para perancang dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Selain itu, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti proses penilaian dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kompetensi yang dimiliki.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pembentukan regulasi.

“Melalui uji kompetensi ini, kami berharap para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng semakin profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.

Hajrianor juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui regulasi yang tepat, efektif, dan akuntabel.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam mendukung penguatan kualitas SDM hukum yang kompeten dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan konsultasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah terkait mekanisme pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta perpanjangan Kartu Tanda Penyidik PPNS, Selasa (19/05/2026).

Konsultasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, bersama Tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Dalam kegiatan itu, salah satu peserta konsultasi, Satelit, mengajukan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penyidik PPNS, sementara empat peserta lainnya berkonsultasi mengenai prosedur pengajuan pengangkatan sebagai PPNS.

Dalam arahannya, Joko Martanto menjelaskan bahwa pengajuan perpanjangan Kartu Tanda Penyidik PPNS dapat dilakukan melalui layanan PPNS Online sebelum masa berlaku kartu berakhir. Hal tersebut penting agar proses administrasi berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ia juga memaparkan tahapan pengangkatan PPNS baru di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, proses pengajuan diawali dengan penyampaian surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina PPNS di daerah.

“Untuk pengangkatan PPNS baru, instansi terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan surat tersebut kepada Kementerian Hukum sebagai dasar tindak lanjut proses administrasi hingga pelaksanaan pelantikan PPNS,” jelas Joko Martanto.

Ia berharap melalui konsultasi ini, instansi terkait dapat memahami seluruh tahapan administrasi secara komprehensif sehingga proses pengangkatan maupun perpanjangan PPNS dapat terlaksana secara efektif, tertib administrasi, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Satelit menyampaikan apresiasi atas pelayanan konsultasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Ia menilai penjelasan yang disampaikan sangat membantu dalam memahami mekanisme administrasi yang harus dipenuhi.

“Kami mendapatkan penjelasan yang sangat jelas terkait prosedur perpanjangan maupun pengangkatan PPNS baru, sehingga lebih memahami tahapan yang harus dipersiapkan ke depannya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen memberikan layanan pendampingan dan konsultasi hukum yang optimal kepada seluruh instansi pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung penguatan fungsi PPNS sebagai aparat penegak peraturan daerah.

“PPNS memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Oleh karena itu, kami terus berupaya memberikan pelayanan informasi dan pendampingan administrasi agar proses pengangkatan maupun perpanjangan PPNS dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Hajrianor.

Melalui kegiatan konsultasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang responsif, profesional, dan berorientasi pada penguatan kapasitas aparatur penegak hukum di daerah. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :