Palangka Raya – Komitmen menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas terus diperkuat melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Murung Raya. Menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin, dilaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Murung Raya, yakni Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual, Rabu (17/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya diwakili oleh Sekretariat DPRD melalui Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Persidangan. Kehadiran tim DPRD bertujuan untuk melakukan koordinasi awal terkait substansi, tahapan penyusunan, serta mekanisme pendampingan yang akan diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukan kedua Raperda tersebut.

Rombongan diterima oleh Tim Kerja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Pembahasan difokuskan pada urgensi pembentukan regulasi, kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyusunan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam pembentukan peraturan daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, kedua Raperda inisiatif DPRD tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pembangunan daerah.

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengoptimalkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi serta memanfaatkan potensi kekayaan intelektual daerah sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

"Kami berharap melalui pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, kedua Raperda ini dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antara DPRD dan Kementerian Hukum menjadi langkah penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya," ungkap Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa Kantor Wilayah senantiasa siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah maupun DPRD dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Setiap Rancangan Peraturan Daerah, menurutnya, harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki landasan hukum yang kuat, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hajrianor menambahkan bahwa Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi dunia usaha untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Di sisi lain, Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hasil karya intelektual, pengetahuan tradisional, potensi daerah, serta produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Murung Raya.

“Kami mengapresiasi inisiatif DPRD Kabupaten Murung Raya dalam mengusulkan kedua Raperda ini. Kehadiran regulasi yang baik akan menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hajrianor.

Melalui koordinasi ini, proses penyusunan kedua Raperda diharapkan dapat berjalan secara optimal mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan substansi, hingga tahapan harmonisasi. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Murung Raya. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2026

Palangka Raya – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan pendidikan kembali diperkuat melalui penyusunan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Untuk memastikan regulasi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, Rabu (17/06).

Salah satu rancangan yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang memiliki prestasi akademik namun terkendala kondisi ekonomi.

Selain itu, rapat juga membahas tiga rancangan peraturan lainnya, yaitu Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat. Keempat rancangan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam proses harmonisasi, tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama perangkat daerah pemrakarsa melakukan pembahasan secara mendalam terhadap aspek kewenangan, kesesuaian materi muatan, sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi, serta penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

"Penyusunan produk hukum daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi. Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan regulasi yang dibentuk memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat dilaksanakan secara efektif,"  ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor menyampaikan bahwa regulasi yang baik akan menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rendra Saputra Septiawan, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik sebelum ditetapkan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atas pendampingan dan masukan yang diberikan dalam proses harmonisasi ini. Berbagai saran dan penyempurnaan yang disampaikan sangat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap khususnya regulasi terkait pemberian beasiswa dapat menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Kotawaringin Barat,"  ungkap Rendra.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan keempat Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi produk hukum yang berkualitas. Kehadiran regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, keterbukaan informasi, kemitraan media, serta perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring. bertempat di Aula Barito Kanwil Kemenkum Kalteng, Rabu (17/06/2026).

Dari Kanwil Kemenkum Kalteng, hadir mengikuti kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, beserta jajaran pegawai. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

Kegiatan dibuka oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan proyek perubahan yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum sebagai wadah kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, forum ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ego sektoral yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri Hukum juga menekankan bahwa tantangan saat ini tidak hanya menghasilkan kajian dan penelitian yang berkualitas, tetapi memastikan hasil kajian tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Oleh karena itu, Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada sesi brainstorming, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah strategis untuk menyinergikan data sektoral, hasil penelitian, sumber daya manusia, serta pengalaman berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Melalui dialog kebijakan, knowledge sharing, analisis kebijakan kolaboratif, hingga penyusunan policy brief, forum ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian agenda prioritas nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan menjadi sarana penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

“Forum Komunikasi Kebijakan menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti serta berorientasi pada hasil. Dengan integrasi data, pertukaran pengetahuan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional,” ujar Hajrianor.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah mendukung penuh upaya penguatan ekosistem kebijakan yang kolaboratif dan adaptif. Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan mampu menjadi sarana strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, implementatif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Palangka Raya - Upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas terus diperkuat melalui penyusunan regulasi yang adaptif dan implementatif. Dalam rangka memastikan kualitas produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas. Rabu (17/06/2026)

Salah satu rancangan yang menjadi fokus pembahasan adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Gunung Mas. Regulasi ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selain itu, rapat juga membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi daerah sekaligus mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses harmonisasi, tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan perangkat daerah pemrakarsa melakukan pencermatan secara komprehensif terhadap aspek kewenangan, kesesuaian materi muatan, sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembahasan tersebut bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, mudah diimplementasikan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menegaskan bahwa penguatan sektor lingkungan hidup memerlukan dukungan regulasi yang berkualitas dan berorientasi pada keberlanjutan.

"Pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh regulasi yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian hukum. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Demikian pula dengan pembentukan UPT Tahura Lapak Jaru yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola kawasan konservasi daerah secara profesional dan berkelanjutan. Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan bahwa regulasi yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diimplementasikan secara efektif," ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan harus didukung oleh sinergi antara kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, produk hukum yang dibentuk harus mampu menjadi instrumen yang mendorong tercapainya tujuan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Erdisito menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam proses harmonisasi kedua rancangan peraturan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan penyempurnaan yang diberikan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Proses harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kami berharap Rencana Induk Pengelolaan Sampah maupun pembentukan UPT Tahura Lapak Jaru dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Gunung Mas," ungkap Erdisito.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan kedua Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, responsif, dan implementatif. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola lingkungan hidup, meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, serta mendukung pelestarian kawasan konservasi melalui pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru secara optimal demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang berkelanjutan. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam rangka peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melalui Balai Pelatihan Hukum Semarang, secara virtual. Rabu (17/06/2026)

Mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Ketua Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, serta empat orang peserta pelatihan dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Pelatihan dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, ia memberikan penekanan kepada seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan disiplin, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab guna memperoleh manfaat yang maksimal.

"Jadikan kesempatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat komitmen moral sebagai ASN Kementerian Hukum yang berperan dalam mewujudkan visi dan misi kementerian serta membangun sistem hukum nasional yang berkualitas," tegasnya.

Gusti Ayu menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai garda terakhir dalam proses pembentukan regulasi nasional. Melalui fungsi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Kementerian Hukum bertugas memastikan setiap rancangan peraturan tidak tumpang tindih serta memenuhi kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Selain itu, ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola regulasi nasional, seperti over regulasi, tumpang tindih aturan, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Pelaksanaan pelatihan ini juga merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun.

Di sisi lain, pelatihan ini turut mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Hukum berkontribusi melalui pelaksanaan Asta Cita, khususnya pada aspek memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta memperkuat reformasi hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyambut baik pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pelatihan ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kompetensi ASN, khususnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembentukan serta pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh peserta dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dapat mengikuti setiap materi dengan optimal, sehingga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk mendukung terwujudnya regulasi yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Hajrianor.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah terus berkomitmen mendukung pengembangan kompetensi pegawai sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Foto Dokumentasi :