Tangerang — Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, Senin (26/1/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI, Hendro Pandowo, sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan aset negara. Turut hadir mengikuti kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, bersama jajaran pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI, Hendro Pandowo, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan serta BMN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan serta BMN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kesesuaian data antara sistem, dokumen, dan kondisi riil di lapangan menjadi kunci untuk menjaga kualitas laporan keuangan serta meminimalkan potensi temuan audit,” tegas Hendro Pandowo.

Ia menambahkan bahwa kualitas laporan keuangan dan BMN merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, seluruh satuan kerja diminta untuk melaksanakan proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data secara cermat, tertib, dan bertanggung jawab agar laporan yang dihasilkan benar-benar andal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pengawasan internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN. “Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan ketertiban administrasi serta akurasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Rekonsiliasi yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan APBN,” ujar Hajrianor.

Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini bertujuan untuk menyelaraskan data laporan keuangan dan BMN antara satuan kerja dengan unit eselon I dan pusat, sekaligus memastikan validitas informasi aset negara, meliputi status kepemilikan, kondisi barang, lokasi, penggunaan, serta pemanfaatannya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi nasional dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta membangun kesamaan persepsi bahwa pengelolaan keuangan dan BMN merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan pembangunan budaya kerja yang akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. (Red-dok, Humas kalteng, Januari 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam upaya mendukung pembentukan regulasi daerah di bidang pendidikan yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan konsultasi awal dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Pedoman Pemberian Beasiswa. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Kerja Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (28/1/2026).

Konsultasi dan koordinasi ini dilaksanakan sebagai tahapan awal sebelum memasuki proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai substansi Ranperbup yang akan disusun, sekaligus memastikan kesiapan dokumen pendukung yang diperlukan agar proses harmonisasi dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa pendampingan sejak tahap awal sangat penting dalam menjamin kualitas produk hukum daerah. “Melalui konsultasi awal ini, kami ingin memastikan Ranperbup yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II, Andri, menyampaikan sejumlah hal yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, baik dari aspek administratif maupun kesesuaian materi muatan Ranperbup. Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan ini turut membahas rencana penjadwalan pelaksanaan harmonisasi, termasuk kesiapan tim teknis dari masing-masing pihak.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau, Koko Hadiyatmoko, beserta tim, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. “Kami berharap melalui konsultasi awal ini, penyusunan Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dapat berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lamandau,” ungkapnya.

Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Diharapkan, Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kabupaten Lamandau dapat disusun secara komprehensif, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hari kedua pada Selasa, 27 Januari 2026, di delapan kelurahan di Kota Palangka Raya, yakni Kereng Bangkirai, Sabaru, Kameloh Baru, Kalampangan, Bereng Bengkel, Langkai, Panarung, dan Danau Tundai.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Posbankum di tingkat kelurahan serta memastikan layanan bantuan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembinaan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Hasil pembinaan dan pengawasan menunjukkan bahwa Posbankum telah memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai permasalahan, di antaranya sengketa tanah, pencemaran nama baik, konflik keagamaan, serta kasus hubungan terlarang yang melibatkan anak di bawah umur.

Sebagian besar perkara yang didampingi Posbankum dapat diselesaikan melalui pendekatan damai dan musyawarah. Namun, untuk beberapa kasus tertentu seperti sengketa tanah, proses penyelesaiannya harus dilanjutkan ke tahap peradilan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Tim Kanwil Kemenkum Kalteng yang dipimpin oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya (Agustina Dayaleluni) juga melakukan evaluasi terhadap administrasi Posbankum, ketersediaan sarana dan prasarana, mekanisme pelayanan, serta peran paralegal dalam memberikan konsultasi hukum dan berfungsi sebagai juru damai di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalteng mengarahkan para paralegal kelurahan agar melaporkan kegiatan Posbankum secara rutin minimal satu kali dalam seminggu kepada BPHN Pusat dan BPHN Kanwil melalui barcode dan Google Form yang telah disediakan.

Pembinaan dan pengawasan Posbankum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta mendorong penyelesaian perkara hukum secara damai di Kota Palangka Raya secara berkelanjutan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Januari 2026)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum, bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Selasa (27/1/2026).

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mery Rukaini dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor, sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Kerja sama ini menjadi landasan sinergi dalam fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan instrumen hukum lainnya, meliputi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, naskah akademik, pembahasan rancangan peraturan daerah, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Barito Utara yang terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor menegaskan pentingnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam memastikan kualitas produk hukum daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen mendampingi DPRD Kabupaten Barito Utara dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah agar regulasi yang dihasilkan harmonis, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan nyata bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mery Rukaini menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terjalin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

“Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memperkuat fungsi legislasi DPRD dan menghasilkan peraturan daerah yang mampu melindungi kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Mery Rukaini.

Turut hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, Benny Siswanto, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, seluruh anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Barito Utara, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, serta akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis dan evaluasi secara berkala. Keberadaan Nota Kesepahaman ini diharapkan mampu mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain perlindungan hak dan kepentingan warga, peningkatan kepastian hukum, penguatan sektor ketenagakerjaan, perlindungan petani dan peternak, pengelolaan kekayaan intelektual daerah, serta penataan sarana dan prasarana publik yang lebih tertib dan berkeadilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Barito Utara semakin kuat dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, mudah dipahami, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berkeadilan. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangkaraya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Manajemen Talenta ASN Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara virtual, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman dan persepsi terkait kebijakan, mekanisme, serta tata laksana penilaian kompetensi ASN, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dalam manajemen talenta sebagai bagian dari penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, kegiatan sosialisasi diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, serta para pegawai yang membidangi penilaian kompetensi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia secara daring, dengan sebagian peserta hadir langsung di Guest House BPSDM Hukum, Depok, guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kompetensi dan manajemen talenta secara nasional.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa penilaian kompetensi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif semata, melainkan merupakan fondasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

“Seluruh pimpinan diharapkan dapat menjadikan penilaian kompetensi dan manajemen talenta sebagai bagian dari budaya kerja organisasi, sehingga hasilnya benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan kepegawaian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat implementasi sistem merit melalui pemahaman yang utuh mengenai penilaian kompetensi serta pemanfaatan hasilnya dalam pengelolaan talenta ASN. Ia juga memaparkan capaian kinerja Pusat Penilaian Kompetensi sepanjang tahun 2025 yang melampaui target, baik dari sisi jumlah ASN yang dinilai maupun capaian PNBP, serta diraihnya akreditasi “A” dari Badan Kepegawaian Negara dengan nilai 98,7.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber Kepala Biro SDM Kementerian Hukum Sunu Tedy Maranto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, serta Tim Asesor SDM Aparatur, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai kebijakan penilaian kompetensi, manajemen talenta ASN, serta peran strategis pimpinan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi secara objektif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor dalam hal ini menegaskan komitmennya dalam mendukung penerapan penilaian kompetensi dan manajemen talenta di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng.

“Penilaian kompetensi harus dimanfaatkan secara optimal dan objektif sebagai dasar pengembangan karier ASN. Dengan manajemen talenta yang baik, penempatan pegawai dapat dilakukan sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki, sehingga kinerja organisasi semakin efektif dan profesional,” ujar Hajrianor.

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah diharapkan mampu mengimplementasikan penilaian kompetensi dan manajemen talenta ASN secara konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah