Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat peran serta organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut hadir dalam kegiatan Dialog Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Ormas yang digelar oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (19/06).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng dan dihadiri oleh sejumlah unsur penting daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para ketua dan anggota ormas, organisasi kemahasiswaan, serta BEM dan Senat Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam dialog ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mengawal tertib administrasi ormas, serta mendukung pembinaan kelembagaan organisasi yang legal, akuntabel, dan aktif secara sosial. Dalam konteks ini, legalitas ormas menjadi hal penting agar setiap kegiatan dan partisipasi organisasi masyarakat dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum dan mendukung stabilitas sosial.

Dialog ini juga menghadirkan narasumber dari Polda Kalimantan Tengah dan Badan Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah (Bappedalitbang) yang membahas isu-isu aktual di tengah masyarakat, termasuk pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai syarat utama bagi pembangunan daerah yang lancar, aman, dan berkesinambungan.

Pemerintah Provinsi Kalteng menegaskan komitmennya untuk membangun ruang koordinasi baru yang melibatkan semua pihak, termasuk ormas, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat seperti konflik agraria, ketegangan dengan sektor pertambangan, serta ketidakpuasan terhadap layanan dan kebijakan pemerintah.

Melalui forum ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng melihat bahwa keberadaan ormas yang sehat secara hukum dan aktif dalam kegiatan sosial adalah pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan damai. Pembinaan serta penguatan kelembagaan ormas akan terus didukung, agar mampu menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan visi Kalteng Berkah dan Kalteng Maju.

Sebagai mitra strategis dalam penguatan kelembagaan organisasi, Kanwil Kemenkum Kalteng mengimbau kepada seluruh ormas di wilayah ini untuk memastikan kelengkapan legalitasnya, aktif dalam forum-forum dialogis, serta terbuka terhadap pembinaan bersama pemerintah dan lembaga terkait.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat merasakan manfaat dari kehadiran ormas yang konstruktif dan menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan daerah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Seruyan – Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengharmonisasian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melaksanakan kunjungan koordinasi ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Seruyan pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng (Doaa Risma Diputra M, Muhammad Arifin, dan Noprianto). Kunjungan tersebut diterima dengan baik oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seruyan (Imanuel, S.H., M.H).

Dalam kesempatan ini, Doaa Risma Diputra M selaku perwakilan Tim, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng senantiasa  akan selalu membantu dan berkolaborasi dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah maupun proses pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Seruyan. Tentunya dengan catatan bahwa semua proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data, Kabupaten Seruyan pada periode Tahun 2023-2024 belum pernah mengajukan permohonan harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah ke Kanwil Kemenkum Kalteng, namun pada tahun ini Bagian Hukum telah menyampaikan permohonan Harmonisasi melalui aplikasi e-harmonisasi atas 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Bupati dan telah diagendakan Rapat pada minggu depan. Pelaksanaan harmonisasi tersebut nantinya juga menjadi salah satu variabel yang dinilai dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum, oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah lebih aktif lagi.

Muhammad Arifin dan Noprianto selaku anggota tim juga menambahkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang akan diharmonisasikan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sebagaimana yang telah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah maupun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah. Jika dalam perjalanannya terdapat perubahan prioritas, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan pertimbangan hukum yang jelas, untuk menghindari penumpukan proses harmonisasi.

Imanuel dalam tanggapannya menyatakan komitmennya untuk menjalankan prioritas sebagaimana disampaikan oleh Tim. Imanuel juga menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia khususnya fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Bagian Hukum terkadang memang menjadi kendala, namun diharapkan kedepannya hubungan baik dengan Kemenkum Kalteng tentu akan sangat membantu kami. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa masih kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah yang menjadi Pemrakarasa Produk Hukum Daerah akan pentingnya dilaksanakan pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkum atas Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disusun. Oleh karena itu kedepan akan diperbaiki.

Menutup kegiatan koordinasi ini, Imanuel juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan informasi yang telah disampaikan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng. Untuk selanjutnya, Bagian Hukum Setda Kabupaten Seruyan akan lebih aktif berkonsultasi kepada Kanwil Kemenkum Kalteng baik itu terkait penyusunan maupun harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah. Sinergi yang baik ini diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Seruyan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan dampak baik kepada Masyarakat. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Tamiang Layang — Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Kamis (19/06). Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dalam memerangi penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat akar rumput.

FGD ini menghadirkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan urgensi penyelarasan antara kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan nasional terkait P4GN. Selain itu, ditekankan pula pentingnya aspek legalitas, efektivitas, dan implementasi norma hukum dalam penyusunan regulasi daerah agar dapat dijalankan secara tepat guna dan berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat yang selama ini aktif terlibat dalam program P4GN di wilayah Barito Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen kolektif dalam mewujudkan Barito Timur yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Melalui penyusunan Raperda ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika secara menyeluruh dan terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan semangat nasional dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2025

Foto Dokumentasi : 

Seruyan — Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Seruyan.

Koordinasi yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tim Kanwil dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Khudloifah.

Kabupaten Seruyan sendiri terdiri atas 10 kecamatan, 97 desa, dan 3 kelurahan, dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Beberapa desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai menggunakan perahu mesin. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembentukan KDMP, khususnya dalam proses pendirian badan hukum koperasi yang memerlukan pendaftaran melalui kantor notaris.

Dalam kunjungan tersebut, tim Kanwil diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Seruyan, Heriyadi Zebua. Ia menyampaikan bahwa dari total 100 desa/kelurahan di Kabupaten Seruyan, hingga saat ini baru 48 hasil musyawarah desa (musdes) yang telah diterima oleh notaris. Dari jumlah tersebut, 11 koperasi telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum. Sementara itu, masih terdapat 52 hasil musdes yang belum disampaikan ke Kantor Notaris.

“Setiap hari kami melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi dengan para camat untuk mendorong kepala desa segera menyelesaikan dokumen pendukung pendirian KDMP. Pemeriksaan dan pendampingan juga kami lakukan sebelum dokumen diserahkan ke notaris,” ungkap Heriyadi.

Khudloifah menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum berkomitmen mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi merah putih, khususnya dengan memastikan peran aktif notaris dalam proses pembuatan akta hingga terbitnya pengesahan badan hukum koperasi.

“Semoga upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Satgas yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Seruyan berjalan lancar. Kami akan pastikan notaris di Kabupaten Seruyan, khususnya yang berada di Kuala Pembuang, siap membantu dari sisi legalitas pendirian. Untuk 52 dokumen musdes yang belum diterima notaris, kami berharap dukungan dari dinas dan pemerintah kecamatan untuk mendorong kepala desa dan lurah agar segera menyerahkannya,” ujar Khudloifah.

Melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sebagai instansi pembina notaris di wilayah, percepatan pengesahan badan hukum terhadap 100 KDMP di Kabupaten Seruyan diharapkan dapat tercapai tepat waktu, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2025

Foto Dokumentasi : 

Barito Timur — Dalam upaya memperkuat kelembagaan dan legalitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur. (19/06/2025)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Barito Timur ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi P3H, Muhamad Mufid beserta jajaran JFT/JFU AHU, serta Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Timur, Berson. Hadir pula Asisten II Setda Kabupaten Barito Timur, Amrullah, dan perwakilan Dinas Pemdes, Tuberta Hartano.

Pertemuan ini membahas pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis hukum di daerah. Data per hari ini, telah diterbitkan 42 Surat Keputusan (SK) dari total 103 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Barito Timur.

"Saya meyakini bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian masyarakat desa. Melalui program Koperasi Merah Putih, kami ingin memastikan bahwa setiap koperasi tidak hanya aktif secara ekonomi, tetapi juga kuat secara hukum. Legalitas adalah fondasi utama agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah." Ujar Maju.

Sehingga diharapkan melalui kerja sama lintas instansi ini, proses legalisasi koperasi di Barito Timur dapat dipercepat, serta para pengurus koperasi di desa dan kelurahan mendapatkan pendampingan hukum dan administratif yang optimal. Dengan upaya bersama ini, besar harapan pada tanggal 30 Juni 2025, seluruh koperasi di Barito Timur telah resmi berdiri secara hukum, mencapai target 100 persen legalitas koperasi. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)

Foto Dokumentasi :