Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (18/06/2026).

Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Andri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Alman Parluhutan Pakpahan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan beserta jajaran, serta Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola BLUD Puskesmas yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain menjadi pedoman dalam pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga profesional lainnya, regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengelolaan layanan kesehatan di tingkat puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal. Dalam pembahasan, Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan telaah secara komprehensif terhadap rancangan peraturan yang diajukan, mulai dari aspek dasar hukum, sistematika penyusunan, teknik perumusan norma, hingga kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai saran dan masukan konstruktif disampaikan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan substansi rancangan agar lebih komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa keberadaan regulasi yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk pada sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. "Harmonisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat diterapkan secara efektif. Melalui proses ini, kita tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Hajrianor.

Pada kesempatan yang sama, Alman Parluhutan Pakpahan menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan selama proses harmonisasi berlangsung. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum menjadi langkah penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Palangka Raya – Upaya mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas terus dilakukan melalui pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar Rapat Harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Barito Selatan, Rabu (17/06).

Tiga rancangan yang dibahas dalam kegiatan tersebut meliputi Raperbup tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperbup tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Raperbup tentang Pelaksanaan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

Pelaksanaan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah guna memastikan setiap rancangan peraturan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan rumusan norma, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa proses harmonisasi memiliki peran strategis dalam mengantisipasi potensi disharmoni regulasi sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan agar produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan dinamika daerah.

“Melalui harmonisasi, setiap rancangan peraturan dapat disusun secara lebih komprehensif dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Dadang Baskoro Nugroho; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan, Yohanes beserta jajaran; Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Barito Selatan, Ayi Syarif Hidayat; Plt. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Ari Mudiati; serta Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Dalam pembahasannya, Raperbup tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dinilai memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyesuaian kebijakan retribusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sementara itu, Raperbup tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi pedoman yang memberikan kepastian dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan organisasi.

Adapun Raperbup tentang Pelaksanaan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas kelembagaan, akuntabilitas pengelolaan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan teknis kemudian dilanjutkan dengan penyampaian telaahan oleh Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mencakup aspek dasar hukum, sistematika penyusunan, teknik perumusan norma, serta kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai masukan dan saran yang disampaikan peserta rapat menjadi bagian dari upaya penyempurnaan terhadap ketiga rancangan tersebut agar lebih aplikatif dan implementatif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah juga menegaskan komitmen untuk terus memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan, Yohanes, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Menurutnya, proses harmonisasi ini menjadi langkah penting dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Pendampingan dan fasilitasi yang diberikan sangat membantu dalam memastikan rancangan peraturan yang disusun dapat selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkap Yohanes.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi oleh para pihak yang hadir sebagai tanda telah selesainya proses pembahasan terhadap ketiga Rancangan Peraturan Bupati tersebut. Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2026

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Lantai III Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (18/6).

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong literasi keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah. Kegiatan dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias, serta perwakilan instansi anggota Satgas PASTI, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Hadi Cahyadi.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh anggota Satgas PASTI. Menurutnya, pengaduan masyarakat masih didominasi oleh kasus pinjaman online ilegal, investasi ilegal, dan berbagai modus penipuan digital sehingga diperlukan penguatan edukasi, literasi keuangan, serta koordinasi lintas sektor.

"Sinergi antaranggota Satgas PASTI menjadi kunci dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami juga terus mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi legalitas setiap layanan keuangan sebelum melakukan transaksi maupun investasi sehingga dapat terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal," ujar Primandanu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus mendukung upaya perlindungan masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi bersama seluruh anggota Satgas PASTI. Ia menjelaskan bahwa strategi kampanye tahun 2026 difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat (behavior change) melalui penguatan budaya transaksi digital yang aman.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui risiko kejahatan keuangan digital, tetapi juga mampu menerapkan perilaku yang lebih waspada. Karena itu, kami mengusung tagline 'Kalau Ragu, Stop Dulu' sebagai ajakan untuk selalu berhati-hati sebelum melakukan transaksi digital," ungkap Yuliansah.

Sementara itu, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hadi Cahyadi, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng mendukung penuh penguatan koordinasi Satgas PASTI sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dari praktik aktivitas keuangan ilegal.

"Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah siap memperkuat sinergi bersama seluruh anggota Satgas PASTI sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki. Kolaborasi antarlembaga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan hukum sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memanfaatkan layanan keuangan," ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota Satgas PASTI berkomitmen meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, serta respons yang cepat terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital yang terus berkembang. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) dengan tema “Pengelolaan Royalti Musik sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Penggunaan Musik di Ruang Publik Komersial” yang berlangsung di Ballroom Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu (18/06/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku usaha ruang publik komersial, terhadap pentingnya penghormatan dan perlindungan hak cipta musik melalui mekanisme pembayaran royalti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir secara langsung membuka kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Laila Rahmawati.

Diseminasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain pelaku usaha ruang publik komersial, musisi dan pelaku seni, perangkat daerah, perguruan tinggi, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

Hadir sebagai narasumber utama, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Suyud Margono yang memberikan pemaparan mengenai sistem pengelolaan royalti musik, peran LMKN dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti, serta pentingnya kepatuhan pengguna musik di ruang publik komersial sebagai bentuk penghargaan terhadap karya para pencipta dan pelaku pertunjukan.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur yang memberikan perspektif komprehensif terkait perlindungan hak cipta musik dan implementasinya di daerah. Ps. Panit Unit Subdit I Indag Direskrimsus Polda Kalimantan Tengah, Erwin Yanto yang menyampaikan materi mengenai peran apparat hukum dalam perlindungan hak cipta music serta penanganan tindak pidanan pelanggaran royalty musik aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan penggunaan karya musik.

Dari kalangan akademisi, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Bidang Perguruan Tinggi Kalimantan Tengah, M. Ali Sibram Malisi yang memaparkan materi tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif melalui royalty musik. Sementara itu, Direktur Opini Musik Palangka Raya, Ain Nasriko, berbagi pengalaman dan pandangan dari perspektif pelaku industri musik daerah mengenai pentingnya perlindungan hak ekonomi bagi musisi dan pencipta lagu.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menyampaikan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

"Musik merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap penggunaan musik di ruang publik komersial harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun kesadaran serta kepatuhan seluruh pemangku kepentingan dalam menghormati hak-hak para pencipta dan pemilik hak terkait," ujar Kepala Kantor Wilayah.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus berkomitmen memperluas edukasi dan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas yang sehat di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait, Suyud Margono, menekankan bahwa pembayaran royalti bukanlah beban bagi pelaku usaha, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi para pencipta lagu, penyanyi, musisi, dan pelaku pertunjukan yang telah menghasilkan karya bernilai bagi masyarakat.

"Kepatuhan dalam pembayaran royalti merupakan bagian dari budaya hukum yang harus terus dibangun. Dengan adanya pengelolaan royalti yang baik dan transparan, para pencipta dan pemilik hak terkait akan memperoleh hak ekonominya secara layak sehingga dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi perkembangan industri musik nasional," ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dengan lima perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Tengah. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam peningkatan pemahaman, perlindungan, pemanfaatan, serta penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Selain itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap para kreator daerah, dilakukan penyerahan sertifikat pencatatan hak cipta kepada sejumlah pencipta karya, yaitu Karya Cipta Lagu “Amun Cinta” kepada Tun Sukritman (Iton Sambada), Karya Cipta Lagu “Cinta dan Harapan” kepada Manat Simanjuntak, serta Karya Cipta Buku kepada Laila Rahmawati.

Melalui kegiatan diseminasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berharap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya dalam pengelolaan royalti musik, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung kreativitas, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan para pencipta dan pemilik hak terkait di Indonesia.

Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, komunitas musik, dan pelaku usaha dalam membangun budaya penghormatan terhadap Kekayaan Intelektual di Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Pulang Pisau, yakni Ranperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Ranperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis(18/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.

Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap substansi kedua Ranperda, meliputi kesesuaian materi muatan, kewenangan pengaturan daerah, serta efektivitas implementasi norma yang akan diterapkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa Ranperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui perlindungan terhadap hasil kreativitas, inovasi, pengetahuan tradisional, dan potensi ekonomi kreatif masyarakat.

"Kekayaan intelektual merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan harus mendapatkan pelindungan yang memadai. Kehadiran Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sekaligus memberikan dukungan bagi pelaku usaha, UMKM, inovator, dan kreator daerah dalam mengembangkan potensinya," ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pelindungan kekayaan intelektual melalui fasilitasi pendaftaran, pendampingan, sosialisasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana sosial keagamaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Menurutnya, kedua Ranperda tersebut merupakan langkah strategis dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

Melalui kegiatan pengharmonisasian ini, diharapkan kedua Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pulang Pisau dapat memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, memiliki kepastian hukum, serta menjadi landasan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, penguatan tata kelola dana sosial keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau.