Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan monitoring program Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026).

Kedatangan tim disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, beserta Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Kegiatan verifikasi dan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, dengan standar layanan yang telah ditetapkan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Inspektorat Jenderal menyerahkan surat tugas dan dokumen pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan verifikasi dan monitoring bersama Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan verifikasi dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan program bantuan hukum terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi dan monitoring ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola program bantuan hukum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pengawasan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat semakin optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pencari keadilan,” ujar Hajrianor.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Inspektorat Jenderal, serta Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka mewujudkan layanan bantuan hukum yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

“Melalui sinergi dan pengawasan yang berkelanjutan, kami berharap program bantuan hukum dapat terus memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu di Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program bantuan hukum di Kalimantan Tengah dapat terus berjalan secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pencari keadilan. Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Organisasi Bantuan Hukum guna mewujudkan layanan bantuan hukum yang berkualitas, profesional, dan tepat sasaran. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah pada Senin (8/6/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Konsolidasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperkuat komitmen seluruh aparatur pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, adil, transparan, dan akuntabel. Mengusung tema “Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel”, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah HAM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengapresiasi seluruh jajaran yang selama ini bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus mengingatkan pentingnya menghormati serta mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Menko Kumham Imipas menekankan pentingnya penerapan tiga pilar utama good governance, yakni keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Pilar keadilan diwujudkan melalui pemberian layanan yang setara dan tidak diskriminatif, termasuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, serta masyarakat yang membutuhkan prioritas pelayanan.

Sementara itu, pilar transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan, hingga penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Adapun pilar akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan layanan sesuai standar operasional prosedur, evaluasi kinerja secara berkala, pelaksanaan audit, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

“Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi, tetapi juga oleh integritas dan komitmen seluruh aparatur dalam memberikan layanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan terus kami perkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah didorong untuk terus menjunjung tinggi etika pelayanan, memperkuat integritas, serta memberikan layanan yang humanis, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berkualitas. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)