Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan IV (B12) Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (17/11). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan wilayah menghadapi pelaksanaan monitoring serta evaluasi RKT RB Tahun 2025.

Bertempat di ruang PPID, Kepala Kantor Wilayah, Hajrianor, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Harlianto, Analis Anggaran Madya, Diana Soekowati, serta tim kerja Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Kehadiran penuh ini mencerminkan komitmen Kanwil dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan terukur.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Inspektorat Jenderal tersebut membahas teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi, termasuk tahapan monitoring, penyampaian progres, serta ketentuan kelengkapan dokumen data dukung yang harus dipenuhi oleh seluruh satuan kerja sesuai standar penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Dalam rapat, panitia pusat juga menegaskan bahwa monitoring RKT RB akan dilaksanakan pada 17–21 November 2025, sedangkan evaluasi dijadwalkan berlangsung pada 24–28 November 2025. Dengan adanya penjelasan rinci tersebut, setiap satuan kerja diharapkan dapat memastikan seluruh dokumen telah dipersiapkan secara optimal.

Tim Kanwil Kemenkum Kalteng mengikuti rapat dengan penuh kesiapan dan langsung melakukan koordinasi internal untuk memenuhi seluruh kebutuhan monev. Persiapan teknis juga mulai dilakukan agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan berlangsung kondusif dan seluruh peserta dari wilayah mengikuti setiap penjelasan dengan seksama, terutama terkait poin-poin krusial yang akan menjadi dasar evaluasi pada Triwulan IV. Rapat ini sekaligus memperkuat langkah Kanwil dalam menjaga akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menegaskan pentingnya kesiapan data dukung sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kinerja. “Persiapan monev bukan sebatas administrasi, tetapi wujud keseriusan kita dalam menghadirkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berdampak. Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen memberikan hasil terbaik dalam evaluasi Reformasi Birokrasi,” ujarnya.(Red-dok, GM, Humas Kalteng, November 2025)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap lima Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kahayan, Senin (17/11/25).

Adapun lima rancangan peraturan yang diharmonisasikan meliputi:
1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
2. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha;
3. Ranperbup tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa;
4. Ranperbup tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; dan
5. Ranperbup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, membuka kegiatan sekaligus menegaskan bahwa harmonisasi merupakan proses penting dalam memastikan kualitas sebuah regulasi.
“Rancangan produk hukum daerah harus sejalan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Salah satu rancangan yang menjadi perhatian adalah Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Ranperda ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membentuk Generasi Indonesia Emas dengan memperhatikan anak sebagai masa depan bangsa,” tambah Hajrianor.

Apresiasi terhadap fasilitasi yang diberikan Kemenkum Kalteng disampaikan oleh Ari Juanda, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
“Masukan dari tim perancang sangat membantu kami menyempurnakan substansi agar selaras dengan ketentuan hukum dan kebutuhan daerah,” jelasnya.

Rapat berlangsung interaktif melalui pembahasan pasal demi pasal yang dipimpin oleh Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng. Pembahasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian rancangan dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Saran dan masukan yang diberikan tim disepakati oleh pihak pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan sebelum diproses melalui aplikasi e-Harmonisasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi dan foto bersama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rancangan regulasi dapat segera ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, sinkron, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya. (Red-dok, Humas Kalteng — November 2025)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti apel pagi bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil KemenHAM Kalteng) di halaman Kanwil Kemenkum Kalteng. Apel yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin ini menjadi wujud sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara kedua instansi yang hingga kini masih berbagi gedung operasional dalam pelaksanaan tugas rutin. Senin (17/11/2025).

Apel pagi dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Septi Nurhayati), yang bertindak sebagai pembina apel. Seluruh pegawai dari Kanwil Kemenkum Kalteng dan Kanwil KemenHAM Kalteng mengikuti kegiatan dengan khidmat dan tertib.

Setelah rangkaian kegiatan apel pagi selesai dilaksanakan, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor), menyampaikan arahan khusus kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan memaksimalkan kinerja aparatur.

Kakanwil menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng akan terus berkomitmen dalam mencapai capaian kinerja, meraih prestasi, serta menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan profesional.

“Tetap jaga integritas, terus tingkatkan kedisiplinan, dan fokus pada capaian kinerja yang berkualitas. Kita harus mampu memberikan kontribusi terbaik dalam setiap tanggung jawab yang kita emban,” pesan Hajrianor kepada jajarannya.

Kegiatan apel pagi bersama ini menjadi penegas bahwa meskipun bertugas pada bidang yang berbeda, Kanwil Kemenkum Kalteng dan Kanwil KemenHAM Kalteng tetap menjaga komunikasi, koordinasi, sinergi serta kolaborasi dalam lingkungan perkantoran yang sama. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan budaya sadar hukum di sektor pendidikan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, dalam rangkaian kegiatan Wisuda dan Dies Natalis ke-24 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya sebagai bentuk dukungan atas sinergi antara layanan hukum dan dunia akademik, Sabtu(15/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalteng memberikan apresiasi kepada Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang selama ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual. Komitmen itu diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi langkah strategis dalam pemanfaatan layanan hukum, pelindungan KI, serta fasilitasi pembinaan regulasi di lingkungan perguruan tinggi kesehatan.

Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, Poltekkes Kemenkes Palangkaraya berhasil mengajukan pencatatan karya cipta yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa. Upaya ini menegaskan kesadaran institusi terhadap pentingnya pelindungan hukum atas karya ilmiah, inovasi penelitian, dan kreativitas akademik yang berkembang di kampus.

Pada kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Kalteng juga menyerahkan secara simbolis Surat Pencatatan Hak Cipta kepada Direktur Poltekkes serta perwakilan mahasiswa sebagai bentuk pengakuan resmi negara terhadap karya yang telah didaftarkan. Tak hanya itu, piagam penghargaan turut diberikan kepada Poltekkes sebagai apresiasi atas kontribusi aktif mereka dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di sektor pendidikan kesehatan.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. Pelindungan Kekayaan Intelektual di dunia pendidikan dipandang sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas riset, memajukan inovasi, dan menciptakan lingkungan akademik yang berdaya saing.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan pendidikan. “Sinergi ini menjadi langkah konkret dalam memastikan setiap inovasi di bidang kesehatan memperoleh pelindungan hukum yang memadai dan memberikan manfaat jangka panjang bagi institusi maupun masyarakat,” ujarnya.

Melalui momentum ini, diharapkan terbangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalteng dan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya inovatif yang bernilai, terlindungi secara hukum, serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan sektor kesehatan di Kalimantan Tengah.(Red-dok, GM, Humas Kalteng, November 2025)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor

Jakarta - Nama Kementerian Hukum (Kemenkum) terseret saat operasi penangkapan jaringan pengedar narkoba antarprovinsi. Satu dari tiga orang tertangkap diduga merupakan pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah (Kalteng). Menanggapi berita tersebut, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Ronald Lumbuun, menegaskan bahwa oknum tersebut bukan bagian dari pegawai Kemenkum.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah dan melakukan pemeriksaan internal, bisa dipastikan bahwa oknum tersebut bukan pegawai Kemenkum," ujar Ronald di kantor Kemenkum, Jumat (14/11/2025).

Ronald juga menambahkan bahwa Kemenkum selalu menjunjung tinggi dan menanamkan nilai integritas, serta menegakkan tata nilai BerAKHLAK dan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada seluruh pegawainya.

"Di Kemenkum, kami selalu saling mengingatkan untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas. Sangat disayangkan apabila nama Kemenkum terucap di kasus negatif seperti ini," tutur Ronald.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, juga memberikan pernyataan menanggapi isu tersebut. “Kami di wilayah memastikan bahwa seluruh pegawai senantiasa memegang teguh integritas dan disiplin. Karena itu, penting kami tegaskan bahwa individu yang diberitakan itu tidak memiliki keterkaitan dengan struktur kepegawaian kami,” ujar Hajrianor.

Ronald pun kembali menegaskan bahwa oknum yang tertangkap dalam pemberitaan bukan bagian dari jajaran Kemenkum.

"Melalui pernyataan ini kami atas nama Kemenkum menegaskan bahwa tidak ada pegawai Kemenkum yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga diharapkan dapat menutup ruang bagi beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat," tegas Ronald.

Pemberitaan bermula dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng menangkap tiga orang jaringan pengedar narkoba antarprovinsi di Kalteng dan Kalimantan Barat (Kalbar).