Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengunggahan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Tim Kerja Peraturan Perundang-Undangan (PP) dan Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai bentuk sinergi dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan Reformasi Hukum di wilayah Kalimantan Tengah.

Pendampingan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta ketepatan teknis dalam proses pengunggahan data dukung IRH agar sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan kelengkapan dan kualitas data dukung yang menjadi bagian penting dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini penting untuk meningkatkan kesiapan seluruh tim dalam memenuhi indikator penilaian IRH secara tepat dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh tim dapat memahami mekanisme pengunggahan data secara tepat, sehingga pelaksanaan IRH di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat berjalan optimal dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, Indeks Reformasi Hukum bukan hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi juga tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam membangun tata kelola hukum yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui pendampingan ini, saya berharap seluruh jajaran dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data dukung secara maksimal, sehingga capaian Indeks Reformasi Hukum di Kalimantan Tengah dapat terus meningkat. Sinergi, ketelitian, dan kesungguhan dalam memenuhi indikator penilaian menjadi kunci keberhasilan bersama,” ungkap Hajrianor.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi pendampingan teknis, diskusi, serta penyampaian berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data dukung. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Hukum di wilayah Kalimantan Tengah semakin efektif, terukur, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum akan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kompetensi bagi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara Tahun 2026. Kamis (21/05/2026).

Sebagai langkah persiapan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Penilaian Kompetensi Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta tim kerja SDM Kanwil Kemenkum Kalteng.

Dalam arahannya, Eva Gantini menegaskan bahwa penilaian kompetensi bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian penting dalam manajemen talenta dan pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menekankan pentingnya kesiapan peserta maupun panitia agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan menghasilkan pemetaan kompetensi yang akurat.

“Penilaian kompetensi menjadi instrumen strategis untuk melihat potensi, kapasitas, dan kesiapan pegawai dalam mendukung transformasi organisasi. Oleh karena itu, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan baik agar hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan SDM yang tepat sasaran,” ujar Eva Gantini.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa sebanyak 60 pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah akan mengikuti penilaian kompetensi Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas aparatur yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern.

Sementara itu, Hajrianor menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan penilaian kompetensi sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng. Menurutnya, kompetensi pegawai menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Penilaian kompetensi ini merupakan momentum penting untuk memetakan kemampuan dan potensi pegawai sehingga dapat mendukung pengembangan karier serta peningkatan kinerja organisasi. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing,” ungkap Hajrianor.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Tahun 2026 dapat berjalan lancar, terukur, dan mampu menghasilkan SDM Kementerian Hukum yang unggul dalam mendukung transformasi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :

Kotawaringin Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan audiensi ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur pada Rabu, 20 Mei 2026. Audiensi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai upaya memperkuat sinergi dalam perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, Ramadansyah. Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Kalteng turut menyerahkan sertifikat pencatatan KIK “Rajangan Bajakah” kategori Pengetahuan Tradisional sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat daerah.

Dalam audiensi, turut dibahas berbagai potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur, baik di bidang budaya, pengetahuan tradisional, kuliner khas, seni, maupun potensi ekonomi kreatif lainnya yang dapat didorong untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pencatatan Kekayaan Intelektual.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto menyampaikan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas budaya daerah.

“Potensi budaya dan pengetahuan tradisional di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat besar dan perlu terus didorong untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan KIK, maka warisan budaya daerah dapat terlindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, Ramadansyah mengapresiasi dukungan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam upaya pelindungan kekayaan budaya daerah.

“Kami menyambut baik sinergi ini dan berharap ke depan semakin banyak potensi budaya serta pengetahuan tradisional di Kotawaringin Timur yang dapat dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya inventarisasi dan perlindungan KI di daerah.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk terus hadir mendampingi pemerintah daerah dalam melindungi potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan perlindungan hukum yang kuat.

“Kekayaan budaya daerah merupakan aset penting yang harus dijaga bersama. Melalui perlindungan Kekayaan Intelektual, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah,” tuturnya. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Mei 2026).

Kotawaringin Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan audiensi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Rabu, 20 Mei 2026.

Audiensi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Joko Martanto bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual bagi koperasi dan pelaku usaha daerah.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, Alfisah.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pelindungan merek kolektif untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Merek kolektif dinilai penting sebagai identitas bersama koperasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dijalankan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, jumlah Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini mencapai 185 koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 KDMP sedang dalam proses pembangunan gerai usaha sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto menyampaikan bahwa pelindungan merek kolektif merupakan langkah strategis dalam memperkuat eksistensi koperasi desa di tengah perkembangan usaha dan persaingan ekonomi.

“Pendaftaran merek kolektif menjadi upaya penting dalam memberikan identitas dan perlindungan hukum bagi koperasi. Dengan adanya merek kolektif, koperasi desa memiliki nilai tambah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Alfisah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

“Kami menyambut baik sinergi ini, khususnya dalam mendukung penguatan identitas Koperasi Desa Merah Putih melalui merek kolektif. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng terus berkomitmen mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual, termasuk bagi koperasi dan pelaku UMKM.

Ia menegaskan bahwa keberadaan merek kolektif tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kami berharap koperasi di Kalimantan Tengah semakin sadar akan pentingnya merek sebagai identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi,” tuturnya.

#KemenkumKalteng #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Adendum Bantuan Hukum bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Program Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, beserta Tim Kerja BPHN dan para ketua serta anggota Organisasi Bantuan Hukum. Adapun delapan Organisasi Bantuan Hukum yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Perkumpulan Pijar Barito, PLBH Barito Terbit, Perkumpulan Sahabat Hukum, DPC PERADI Palangka Raya, PKBH STIH Habaring Hurung Sampit, PBH Sahabat Hukum Bahalap, LBH Mustika Bangsa KP Kapuas, dan LBH PHRI.

Penandatanganan kontrak adendum tersebut merupakan tindak lanjut atas penyesuaian dan penajaman anggaran program bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum yang tetap efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

“Melalui sinergi bersama Organisasi Bantuan Hukum, kami berharap layanan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi tetap dapat menjangkau masyarakat secara optimal, termasuk hingga ke daerah-daerah terpencil di Kalimantan Tengah,” ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa penandatanganan kontrak adendum ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan berbagai layanan bantuan hukum, baik pendampingan perkara di pengadilan maupun kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah juga berharap seluruh Organisasi Bantuan Hukum dapat terus menjalankan program bantuan hukum secara profesional, berintegritas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama agar manfaat program bantuan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum serta memperkuat akses keadilan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.