Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja aparatur, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2026, Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penandatanganan Perjanjian Kinerja diikuti oleh para pegawai Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng dan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid.

Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani sebagai bentuk kesanggupan dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing, sekaligus sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi. “Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen bersama bagi seluruh pegawai untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Setiap target yang telah ditetapkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mendukung capaian kinerja organisasi,” ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor berharap seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, khususnya dalam fasilitasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. “Melalui perjanjian kinerja ini, saya berharap kualitas pelayanan hukum terus meningkat sehingga kehadiran Kementerian Hukum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, setiap pegawai diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Divisi, termasuk dalam pelaksanaan fasilitasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, pelayanan bantuan hukum, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Divisi PPPH.

Pimpinan Divisi juga menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja akan menjadi instrumen penting dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pegawai yang pelaksanaannya akan dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh pegawai semakin meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembinaan Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN Pusat. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Muhamad Mufid serta seluruh Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Kamis (22/01/2026)

Rakernis Pembinaan Hukum ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara BPHN Pusat dengan kantor wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum di daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan hukum yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam Rakernis tersebut, dibahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Menteri Hukum, di antaranya pengawasan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk, pedoman analisis dan evaluasi peraturan daerah (Perda), serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi. Selain itu, turut dibahas optimalisasi pelaksanaan program bantuan hukum dan penyuluhan hukum, pedoman layanan literasi hukum dan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta layanan Indeks Reformasi Hukum di wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa Rakernis Pembinaan Hukum menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran kantor wilayah dalam mendukung kebijakan pembinaan hukum nasional. “Rakernis ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Kantor wilayah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan hukum agar kebijakan yang ditetapkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” ujar Hajrianor.

Ia menambahkan, melalui penguatan program bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat, diharapkan kesadaran hukum masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus meningkat secara berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil Rakernis ini secara optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah Kalimantan Tengah,” tambahnya.

BPHN Pusat dalam forum tersebut juga menegaskan pentingnya peran aktif kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan implementasi kebijakan pembinaan hukum berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di daerah.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, sekaligus menyampaikan kondisi serta tantangan pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah Kalimantan Tengah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menjadikan hasil Rakernis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan harmonisasi tersebut dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dari Kabupaten Barito Selatan turut hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yakni Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, beserta para anggota Bapemperda. Selain itu, hadir pula Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, Zannatun Ni’mah, bersama jajaran. Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan pentingnya peraturan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam forum harmonisasi tersebut, Tim Kerja II PPU Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Andri, bersama para peserta rapat membahas dan mencermati substansi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi kesesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sistematika pengaturan, serta kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial. Keberadaan Perda tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang ramah disabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip kesetaraan, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
“Melalui harmonisasi ini, kami ingin memastikan bahwa Ranperda yang disusun tidak hanya sesuai secara yuridis, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Perda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mendorong terwujudnya daerah yang inklusif dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan,” ujar Hajrianor.

Kanwil Kemenkum Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan melalui peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Tim Kerja terkait, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan nantinya tidak hanya berkualitas secara hukum, tetapi juga implementatif serta berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Palangka Raya, sebagai bagian dari upaya memastikan produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan pembangunan daerah, Kamis (22/01).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Eveready Noor, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta Mardha Fathiah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara, bersama perangkat daerah terkait. Harmonisasi ini difasilitasi oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Adapun Raperda yang dilakukan harmonisasi meliputi:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Kabupaten Barito Utara;
2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
3. Raperda tentang Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak;
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
5. Raperda tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua RT dan RW;
6. Raperda tentang Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah; dan
7. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2045.

Dari keseluruhan Raperda tersebut, Raperda RTRW Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2045 menjadi perhatian utama karena memiliki peran strategis sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa harmonisasi Raperda RTRW memiliki posisi krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“RTRW merupakan instrumen hukum yang sangat strategis karena menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, investasi, perlindungan lingkungan, dan penataan ruang. Melalui harmonisasi ini, kami memastikan agar substansi Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Barito Utara secara berkelanjutan,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan hukum yang optimal kepada pemerintah daerah guna mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan masukan konstruktif dari tim perancang Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, yang dinilai sangat membantu dalam penyempurnaan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan seluruh Raperda yang disusun dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta perlindungan hak-hak masyarakat di Kabupaten Barito Utara. (Reddok, Humas Kalteng, Januari 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana dalam rangka konsultasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah dan menjadi forum koordinasi penting dalam upaya peningkatan tata kelola BMN yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Rabu (21/01).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalteng, Deny Harlianto serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen PAS Kalteng, Yudo Adi Yuwono. Kehadiran para pejabat struktural tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis serta mempercepat tindak lanjut hasil audiensi di masing-masing satuan kerja.

Audiensi ini membahas berbagai aspek pengelolaan BMN, mulai dari penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga optimalisasi penggunaan aset negara. Diskusi juga menyoroti pentingnya kesesuaian pengelolaan BMN dengan regulasi yang berlaku serta perlunya koordinasi berkelanjutan guna meminimalisasi potensi permasalahan administrasi di kemudian hari.

Melalui audiensi ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berharap terjalin koordinasi yang semakin solid antarunit kerja, sehingga pengelolaan BMN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan tata kelola aset negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. (Reddok, Humas Kalteng, Januari 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor