Palangka Raya – Komitmen untuk menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat kembali diperkuat melalui kegiatan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilaksanakan di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Jumat (12/06/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memastikan substansi Ranperda yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya para petani sebagai salah satu sektor penopang perekonomian daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dalam sambutannya menegaskan bahwa proses sinkronisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, kualitas suatu peraturan daerah sangat ditentukan oleh kesesuaian materi muatan dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat yang akan menerima manfaat dari regulasi tersebut.

"Sinkronisasi menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya disharmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga efektif dalam implementasinya," ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Barito Utara yang terus menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pembentukan peraturan daerah yang tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kementerian Hukum merupakan kunci dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mery Rukaini, menyampaikan penghargaan atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah selama proses pembahasan Ranperda berlangsung. Ia menilai berbagai masukan yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan substansi regulasi agar lebih komprehensif dan implementatif.

Menurutnya, pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dan DPRD terhadap pentingnya perlindungan hukum serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian. Karena itu, penyusunan regulasi tersebut harus dilakukan secara cermat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Suasana diskusi berlangsung aktif dan produktif. Berbagai masukan, pandangan, serta saran konstruktif disampaikan oleh peserta guna memperkuat substansi Ranperda. Melalui forum ini, diharapkan lahir regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan daerah yang mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Barito Utara.

Melalui fasilitasi harmonisasi dan sinkronisasi yang berkelanjutan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan regulasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026), Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini menjadi wujud sinergi Kanwil Kemenkum Kalteng, BPS, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memperkuat kualitas pelayanan hukum sekaligus mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat bagi pembangunan nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipusatkan di Aula Kahayan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan diikuti oleh notaris dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Tengah Pioni Naviari, Sekretaris INI Kalimantan Tengah Devina Oktalina, serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Hukum, BPS, dan Ikatan Notaris Indonesia dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum serta penyediaan data ekonomi yang akurat dan terpercaya.

"Notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 harus terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Hajrianor.

Ia juga mengajak seluruh notaris untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026 sebagai salah satu upaya menyediakan data yang akurat guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional.

Pada kesempatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, termasuk berbagai ketentuan terkait pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi Tahun 2026 merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para notaris.

"Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi Tahun 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaannya," jelas Maria.

Dalam kesempatan tersebut, Maria juga memperkenalkan kegiatan Ngisi Bareng (Ngibar) sebagai sarana pendampingan pengisian kuesioner sensus. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penjelasan teknis dan kesempatan berkonsultasi langsung dengan petugas BPS guna memastikan data yang disampaikan lengkap, akurat, dan berkualitas.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Tengah, Pioni Naviari, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengapresiasi kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para notaris karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi notaris dalam mendukung Sensus Ekonomi Tahun 2026," ungkap Pioni.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, dan Ikatan Notaris Indonesia semakin kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendukung tersedianya data statistik ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan nasional. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2026

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Barito Timur, yakni Raperbup tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Raperbup tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Barito Timur, yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (11/06/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid. Turut hadir Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, Dodianto, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Yerikho Y. Hasayangan, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Ari Opu Pahandrian, serta Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Salah satu rancangan regulasi yang dibahas adalah Raperbup tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Barito Timur. Regulasi ini disusun sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penyaluran, hingga pengawasan bantuan agar berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian yang layak, aman, dan sehat. Melalui mekanisme pelaksanaan yang lebih terukur dan akuntabel, program bantuan rumah tidak layak huni diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih baik di Kabupaten Barito Timur. Selain itu, turut dibahas Raperbup tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Barito Timur yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah daerah yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.

Dalam proses harmonisasi, Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyampaikan hasil telaah dan analisis terhadap kedua rancangan regulasi. Pembahasan mencakup aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kesesuaian dasar hukum, sistematika pengaturan, serta kejelasan rumusan norma guna memastikan regulasi yang disusun memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. “Melalui harmonisasi, kita memastikan setiap regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan norma, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, Dodianto, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah selama proses harmonisasi berlangsung. “Kami berharap berbagai masukan yang diberikan dapat semakin menyempurnakan substansi kedua rancangan peraturan ini sehingga nantinya menjadi pedoman yang jelas, aplikatif, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kedua Raperbup Kabupaten Barito Timur dapat segera difinalisasi dan ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)