Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Komisi XIII DPR RI menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Kekayaan Intelektual (KI) bertema “Merek Terlindungi, Produk Bernilai, UMKM Berdaya Saing: Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual” di Aula Putra Kahayan Hotel, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 150 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palangka Raya sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual, khususnya merek, guna memperkuat daya saing produk lokal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dalam sambutannya menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset strategis yang perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha.

“Di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif, pelindungan Kekayaan Intelektual bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Merek yang terlindungi akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk UMKM. Melalui forum ini kami berharap semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya sehingga memiliki nilai tambah sekaligus kepastian hukum dalam mengembangkan usahanya,” ujar Hajrianor.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, menyampaikan bahwa DPR RI terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas literasi hukum kepada masyarakat, termasuk di bidang Kekayaan Intelektual.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, negara harus hadir memastikan pelaku usaha memperoleh kemudahan, pendampingan, dan pemahaman mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual. Dengan merek dan hasil kreativitas yang terlindungi, produk lokal akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Komisi XIII DPR RI akan terus mendukung penguatan regulasi dan program yang berpihak kepada masyarakat dan pelaku UMKM,” ungkap Bias Layar.

Pada sesi penyampaian materi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Agus Dwi Susanto, memaparkan materi bertajuk “Melindungi Kreativitas, Mendorong Inovasi, Membangun Daya Saing Bangsa”. Materi tersebut mengulas pentingnya pelindungan merek sebagai identitas usaha, manfaat ekonomi dari pendaftaran Kekayaan Intelektual, serta tata cara pengajuan permohonan merek dan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kini semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Laila Rahmawati, beserta jajaran Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai persoalan terkait pendaftaran merek, hak cipta, hingga strategi melindungi produk lokal menjadi topik yang banyak dibahas. Setelah sesi diskusi, para peserta juga memanfaatkan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual yang dibuka oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah untuk berkonsultasi secara langsung mengenai prosedur pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, maupun bentuk pelindungan Kekayaan Intelektual lainnya.

Melalui Forum Komunikasi Publik ini, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kalimantan Tengah, terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual semakin meningkat. Dengan semakin banyaknya produk lokal yang terlindungi secara hukum, diharapkan tercipta nilai tambah ekonomi sekaligus daya saing yang lebih kuat bagi UMKM di tingkat nasional maupun global.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum secara daring, Senin (27/07). Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kapuas ini merupakan langkah awal dalam memastikan kesiapan seluruh satuan kerja menyambut pelaksanaan Program Pemagangan Nasional yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Rapat diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, bersama JFT Analis SDM Aparatur. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unit kerja pusat dan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bentuk koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pelaksanaan program.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya Biro SDM Kementerian Hukum, Nurhadi, yang mewakili Kepala Biro SDM. Dalam paparannya disampaikan bahwa pada Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026, Kementerian Hukum berpartisipasi dengan menyediakan 867 formasi pemagangan yang akan ditempatkan pada 47 unit penyelenggara, terdiri atas unit pusat dan kantor wilayah. Pelaksanaan program dibagi ke dalam dua gelombang (batch), di mana peserta Batch I dijadwalkan mulai melaksanakan pemagangan pada 10 Agustus 2026, sedangkan pelaksanaan Batch II akan diumumkan lebih lanjut sesuai jadwal dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam pembagian tersebut, Kanwil Kemenkum Kalteng dijadwalkan menerima peserta pemagangan pada Batch II sesuai penetapan Biro SDM. Oleh karena itu, rapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan berbagai aspek teknis pelaksanaan program, termasuk peran operator, mekanisme pendampingan, serta tugas dan tanggung jawab mentor yang akan membimbing peserta selama menjalani masa pemagangan.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan program sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan proses pembinaan peserta di masing-masing satuan kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa Program Pemagangan Nasional merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Kementerian Hukum dalam mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan.

"Program pemagangan tidak hanya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal dunia kerja, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan, keterampilan, dan budaya kerja yang profesional. Kami siap menyukseskan pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Angkatan II serta memberikan pendampingan yang optimal agar peserta memperoleh pengalaman belajar yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Hajrianor.

Melalui keikutsertaan dalam rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi peserta pemagangan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juli 2026

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan menerima konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Konsultasi tersebut bertujuan memastikan materi muatan Ranperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta pedoman terbaru pengelolaan sampah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Senin (27/7/2026).

Rombongan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pintar Simbolon, didampingi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin Fatma beserta jajaran. Konsultasi diterima oleh Ketua Tim Kerja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Yusuf Salamat, yang selanjutnya memberikan pendampingan terhadap substansi maupun teknik penyusunan Ranperda.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama perangkat daerah membahas sinkronisasi materi muatan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tim juga memberikan sejumlah masukan terhadap sistematika, teknik penyusunan, dan substansi Ranperda sebagai bagian dari upaya penyempurnaan regulasi sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa konsultasi sejak tahap penyusunan merupakan langkah strategis untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif.

"Konsultasi pada tahap penyusunan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap materi muatan Ranperda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta NSPK yang telah ditetapkan Pemerintah. Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi sejak awal proses pembentukan regulasi agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan secara efektif di daerah," ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, termasuk apabila Ranperda tersebut memasuki pembahasan bersama DPRD. Pendampingan tersebut diharapkan mampu memastikan setiap proses pembahasan tetap berada dalam koridor hukum serta menghasilkan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pintar Simbolon, mengapresiasi masukan yang diberikan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Menurutnya, konsultasi tersebut memberikan penguatan terhadap substansi Ranperda, khususnya terkait penyesuaian NSPK dengan pedoman terbaru pengelolaan sampah dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menjadi bekal penting dalam penyempurnaan rancangan sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, diharapkan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dapat disusun secara komprehensif, memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menjadi landasan hukum yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2026).

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Senin (27/7/2026).

Hadir sekaligus membuka kegiatan secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, beserta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan membahas empat rancangan produk hukum daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2026, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2027.

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026 menjadi salah satu perhatian utama karena akan menjadi pedoman dalam penataan dan pemanfaatan ruang, mendukung pembangunan infrastruktur, investasi, serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Murung Raya.

Selain itu, pembahasan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 diharapkan mampu memperkuat perencanaan pembangunan agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan pencermatan terhadap aspek kewenangan, kesesuaian materi muatan, teknik penyusunan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap rancangan memiliki kepastian hukum, tidak menimbulkan konflik norma, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar memenuhi tahapan pembentukan peraturan, melainkan bagian penting dalam menghadirkan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Harmonisasi bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi merupakan upaya untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan terbaik agar setiap regulasi daerah mampu mendukung pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan," ujar Hajrianor.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah selama proses harmonisasi. Menurutnya, berbagai masukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan telah menyempurnakan substansi setiap rancangan sehingga menghasilkan regulasi yang implementatif, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara optimal.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan keempat rancangan produk hukum daerah tersebut dapat segera disempurnakan sesuai hasil pembahasan sehingga menjadi regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat pembangunan Kabupaten Murung Raya yang berkelanjutan. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2026).