JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menggelar pertemuan dengan pengurus Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) untuk membahas mekanisme dan skema pembayaran royalti lagu dan/atau musik bagi lembaga penyiaran radio. Pertemuan berlangsung pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Jakarta di kantor LMKN, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ketua LMKN Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam membangun kesepahaman antara regulator dan pelaku industri penyiaran. Ia menegaskan, LMKN terbuka terhadap masukan dari asosiasi radio untuk menemukan skema pembayaran royalti yang lebih adil dan realistis.

“LMKN butuh masukan dan saran dari pengurus PRSSNI agar dapat mengambil langkah yang tepat dan strategis ke depan terkait pembayaran royalti,” ujar Andi Mulhanan.

LMKN berharap hasil diskusi ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan tarif yang tidak hanya berpihak pada pencipta lagu dan musisi, tetapi juga memperhatikan kondisi finansial lembaga penyiaran radio di seluruh Indonesia.

Komisioner LMKN, M. Noor Korompot, menegaskan bahwa penghargaan terhadap hak ekonomi dan hak moral para pencipta lagu harus tetap dijalankan, meski banyak pengelola radio saat ini menghadapi tekanan ekonomi.

“Pengelola radio saat ini memang dalam kondisi yang miris dari sisi omset, namun LMKN meminta agar penghargaan hak komersial dan hak moral wajib dilaksanakan dengan merujuk pada kebijakan tarif royalti sesuai PP No 56 tahun 2021,” kata Noor Korompot.

Ia menambahkan, LMKN menerima usulan dari pihak radio agar tarif royalti ditinjau kembali, namun penyesuaian tarif tidak bisa dilakukan secara serta-merta.

"Peninjauan kembali membutuhkan waktu dan analisis data yang jelas. Tarif yang rasional harus diukur dari banyak parameter, termasuk laporan pajak yang menunjukkan omzet usaha setahun,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PRSSNI, M. Rafiq, menyambut baik langkah LMKN membuka ruang dialog dengan pelaku industri radio. Ia menjelaskan bahwa sejak 1989, asosiasi radio swasta telah membayar royalti kepada pencipta lagu dan musisi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI).

“Asosiasi Radio Swasta berdiri pada 1974, memiliki 546 anggota di 153 kota di Indonesia. Dan kami membayar royalti musik dan lagu sejak 1989 melalui KCI,” kata Rafiq.

Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika pemerintah menetapkan tarif royalti tanpa melibatkan PRSSNI. Akibatnya, muncul kebuntuan dalam mekanisme penagihan royalti di sektor penyiaran radio.

Rafiq juga mengusulkan skema baru berdasarkan kategori radio: kategori A sebesar Rp1,5 juta per tahun, kategori B Rp1 juta per tahun, dan kategori C Rp500 ribu per tahun.

“Format radio di Indonesia sangat beragam. Ada yang memutar musik, ada yang fokus pada berita. Bahkan, beberapa radio di Jawa Tengah hanya menyiarkan musik wayang,” ujarnya.

Pertemuan antara LMKN dan PRSSNI itu diharapkan menjadi awal dari terbentuknya kebijakan baru yang lebih proporsional, melindungi hak pencipta, sekaligus menjaga keberlanjutan industri radio nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, turut mengapresiasi langkah LMKN dalam menjalin komunikasi dengan PRSSNI. Ia menilai dialog terbuka semacam ini penting untuk memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia.

“Upaya LMKN membuka ruang diskusi dengan pelaku industri merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi para pencipta dan pengguna karya. Kami berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi model kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujar Hajrianor. (Red-dok, Humas Kalteng - Oktober 2025)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#Hajrianor

Palangka Raya – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia melaksanakan Pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2025–2028. Kamis (30/10/2025).

Pelantikan yang digelar serentak secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, terdapat tujuh orang anggota yang dilantik, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap profesi notaris, guna memastikan seluruh kegiatan kenotariatan di daerah berjalan sesuai prinsip hukum, kode etik, serta integritas profesi.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki peran vital dalam memberikan pertimbangan dan keputusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sehingga keberadaannya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah jabatan notaris di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menegaskan bahwa profesi notaris merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang menjamin kepastian, keamanan, dan kepercayaan hukum bagi masyarakat.

“Profesi notaris bukan sekadar jabatan administratif, tetapi amanah kepercayaan publik yang menuntut integritas tinggi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik,” tegas Widodo.

Ia juga menjelaskan bahwa MKNW memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap pemanggilan dan/atau pemeriksaan notaris, terutama ketika minuta akta atau protokol notaris diperlukan dalam proses penegakan hukum.

“Mekanisme ini adalah bentuk perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab khusus. Namun perlindungan hukum bukan berarti kebal hukum. Jika terdapat dugaan pelanggaran, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan sesuai aturan,” ungkap Widodo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa pelantikan anggota MKNW menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan notaris untuk mewujudkan tata kelola profesi yang berintegritas.

“Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Kami berharap MKNW dapat bekerja secara profesional, objektif, dan berlandaskan asas keadilan, sehingga marwah profesi notaris tetap terjaga di mata masyarakat,” ujar Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor menambahkan bahwa keberadaan MKNW diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi notaris di Kalimantan Tengah. “Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan etika harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” tutup Hajrianor.

Pelantikan anggota MKNW ini diharapkan dapat semakin memperkuat sistem pembinaan dan penegakan etika profesi notaris di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi notaris dapat terus terjaga. (Red-dok, Humas Kalteng, Oktober 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palanga Raya – Dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Dialog dan Diskusi Hukum KUHP dengan tema “Persiapan Penerapan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Kamis (30/10).
Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan daring ini diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, akademisi, serta praktisi hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Hadir secara langsung perwakilan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Negeri Palangka Raya, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palangka Raya, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palangka Raya, serta Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
Hadir sebagai narasumber utama, Cahyani Suryandari, Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, yang memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan Dialog dan Diskusi Hukum ini.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa kegiatan dialog dan diskusi hukum ini menjadi langkah penting dalam menyikapi diberlakukannya KUHP Nasional yang baru, yang berdampak langsung pada penyesuaian penyusunan regulasi produk hukum daerah.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unsur masyarakat hukum, baik dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun praktisi, dapat memahami substansi KUHP baru dan menyiapkan langkah-langkah implementatif dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Cahyani Suryandari yang membahas topik “Living Law dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.” Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan konsep hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam konteks KUHP baru, serta pentingnya penyesuaian ketentuan pidana di daerah agar tidak bertentangan dengan asas dan semangat hukum nasional.
“Tujuan utama implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru adalah untuk mendekolonisasi hukum (menggantikan KUHP lama buatan Belanda), menekankan pendekatan restoratif dan progresif, mengakomodasi nilai-nilai budaya Indonesia (Pancasila dan adat), serta menyelaraskan hukum nasional dengan undang-undang lain dan perkembangan hukum internasional”. Lebih lanjut, Cahyani menekankan mengenai Kriteria living law yang meliputi kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) setempat serta ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Penerapan Perda Tindak Pidana Adat setidaknya harus memuat nama Masyarakat Hukum Adat, batas wilayah Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, perbuatan yang dilarang/melanggar kewajiban adat, tata cara penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Adat, tata cara pemenuhan kewajiban adat setempat, dan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.
Dialog dan diskusi berjalan interaktif, di mana para peserta dari berbagai instansi memberikan pandangan dan masukan mengenai penerapan KUHP dalam penyusunan produk hukum daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan implementasi KUHP baru yang efektif, humanis, dan berkeadilan di wilayah Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng, Oktober 2025).

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan Tim Deputi Bidang Koordinasi HAM, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Terkait Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rabu (16/10/2025).

Kedatangan Tim Kemenko Kumham Imipas yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Cahyani Suryandari ini disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, serta Analis Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng.

Dalam sambutan Staf Ahli Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyampaikan “kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan keselarasan kebijakan, serta mendorong implementasi Pengarusutamaan HAM di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan bahwa peraturan yang berperspektif HAM merupakan pondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak dasar masyarakat”, ucap Cahyani.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Hajrianor menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa kegiatan sinkronisasi dan koordinasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia diintegrasikan secara optimal dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kami dari Kanwil Kemenkum Kalteng siap memperkuat kajian dan evaluasi pengarusutamaan HAM dalam penyusunan regulasi di Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagai bentuk aksi nyata singkronisasi kebijakan berbasis HAM”, ungkap Hajrianor

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kahayan ini juga menjadi ajang diskusi dan penyelarasan teknis antara Tim Kedeputian Bidang Koordinasi HAM dan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, guna membahas langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Pengarusutamaan HAM di wilayah Kalimantan Tengah.

Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud kebijakan dan regulasi daerah yang berpihak pada kelompok rentan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Salah satu poin penting yang dihasilkan dalam sinkronisasi ini adalah perlunya peningkatan status hukum dari Permenkumham No. 16 Tahun 2024 menjadi Peraturan Presiden guna memperkuat posisi pengarusutamaan HAM dalam regulasi nasional dan daerah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan TNI dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Pimpinan Tinggi Pratama melakukan koordinasi dengan Komando Daerah Militer XXII/Tambun Bungai. Pertemuan ini berlangsung di Markas Kodam XXII/TB dan diterima langsung oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) XXII/TB, Sugiyono, Rabu (29/10).

Kunjungan koordinasi ini bertujuan untuk membahas persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dengan Forkopimda Kalteng yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 November 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi prajurit dan keluarga besar TNI serta masyarakat di lingkungan Kodam XXII/TB.

Hajrianor dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kemenkum dan TNI dalam bidang pelayanan hukum, bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

“Melalui Posbankum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap warga, termasuk anggota TNI dan keluarganya, memiliki akses terhadap layanan hukum yang cepat, gratis, dan berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kasdam XXII/TB menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. “Kami mendukung penuh langkah ini sebagai wujud komitmen TNI dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin solid antara Kemenkum Kalteng dan Kodam XXII/TB dalam mewujudkan pelayanan hukum yang merata dan berkeadilan di wilayah Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Oktober 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#Hajrianor