Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Penganugerahan Legislasi Daerah Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Kalteng berhasil meraih Penghargaan Terbaik II Kategori I untuk wilayah dengan jumlah kabupaten/kota sampai dengan 15.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng (Hajrianor) dan diserahkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dhahana Putra) pada kegiatan Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, yang digelar pada Jumat (19/12/2025) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Forum koordinasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng (Muhamad Mufid) serta para pemangku kepentingan dari kementerian dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Dhahana Putra menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Hal tersebut sejalan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam pengharmonisasian serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Ia menekankan bahwa proses pengharmonisasian tidak lagi dipandang sebagai tahapan administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis pengendalian kualitas regulasi daerah guna mencegah disharmoni dan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, Dhahana juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi para Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum, terutama menjelang diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari mendatang, yang memerlukan upaya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan rencana pembukaan formasi Jabatan Fungsional Perancang Ahli Utama (JF Panglima) di tingkat Kantor Wilayah, sebagai peluang pengembangan karier bagi para perancang di daerah.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang tata cara pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Materi berikutnya disampaikan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, yang menyoroti pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.

Prestasi yang diraih Kanwil Kemenkum Kalteng ini menjadi bukti nyata komitmen dan konsistensi dalam menjaga mutu pembentukan produk hukum daerah, sekaligus memperkuat peran strategis kantor wilayah sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang harmonis, berkualitas, dan berkeadilan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil KemenHAM Kalteng) melaksanakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) Ke-77 Tahun 2025 dengan khidmat di Aula Mentaya Kanwil Kemenkum Kalteng, diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai wujud komitmen menumbuhkan semangat cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Jumat (19/12/2025).

Upacara tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan nasional Hari Bela Negara Tahun 2025 yang menegaskan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tanpa terkecuali aparatur sipil negara, dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upacara itu, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Agustina Dayaleluni) sekaligus sebagai Plh. Kepala Kantor Wilayah membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, yang menekankan bahwa bela negara tidak hanya dimaknai dalam konteks pertahanan fisik, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi, termasuk dengan memberikan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan ketahanan di berbagai sektor kehidupan, serta menanamkan nilai-nilai bela negara sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor), menegaskan bahwa peringatan Hari Bela Negara menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. “Semangat bela negara harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya melalui kinerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan hukum nasional melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, sekaligus memperkuat kesadaran hukum masyarakat di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari kontribusi nyata bela negara.

Melalui peringatan HBN Ke-77 Tahun 2025 ini, Kanwil Kemenkum Kalteng berharap nilai-nilai bela negara semakin terinternalisasi dalam budaya kerja aparatur, sehingga mampu memperkokoh peran institusi dalam menjaga persatuan, menegakkan hukum, dan mengabdi untuk Indonesia. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target. Begini capaian kinerja Kemenkum hingga Desember 2025.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%. Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.123.347.599.602,-. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan pada angka Rp1.090.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%. “Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucap Supratman di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025).

Di tahun ini, Kemenkum telah berhasil menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Supratman mengatakan Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih.

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah berhasil menyelesaikan permohonan KI sebanyak 385.675 permohonan yang terdaftar dan tercatat dari total penerimaan permohonan KI sebesar 372.760 permohonan. Capaian di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sekitar 15,12%, dimana tahun 2024 pada periode yang sama penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sebesar 330.521.

Adanya angka penyelesaian permohonan KI yang juga lebih tinggi dibanding penerimaan permohonan di tahun berjalan menunjukkan adanya tren peningkatan penyelesaian pemeriksaan substantif, dimana permohonan yang diselesaikan di tahun ini juga termasuk penyelesaian permohonan KI yang masuk pada periode triwulan ke-3 atau ke-4 pada tahun sebelumnya misal pada proses penyelesaian permohonan Merek dan Paten Sederhana yang dalam aturannya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 6 bulan.

Dari segi PNBP, peroleh dari layanan KI tahun ini naik sebesar 4,16% dari tahun lalu, yaitu dari Rp857.702.850.465,- menjadi Rp893.352.765.711,-. “Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukumnya,” kata Supratman.

Ia membeberkan kalau pemerintah Indonesia sedang membenahi sistem royalti musik, bukan hanya di tanah air, tetapi juga pada level global melalui Proposal Indonesia tentang manajemen royalti khususnya pada platform digital. Pemerintah Indonesia telah memaparkan inisiasi ini pada berbagai pertemuan internasional, termasuk Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Swiss, dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya.

“Proposal Indonesia merupakan langkah untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global. Proposal ini berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna, serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara,” jelasnya.

Selain itu guna menggaungkan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional dalam ekosistem KI, termasuk dalam mendukung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di wilayah juga melalui optimalisasi peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis (IndiGeo). Sebagai langkah dalam mewujudkan komitmen tersebut, Kemenkum melalui DJKI telah berhasil mencatatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah produk IndiGeo terdaftar paling banyak di Kawasan Asia Tenggara yaitu sebanyak 261 aplikasi (27,6% dari total keseluruhan data IndiGeo di negara ASEAN).

“Kedepannya, kami berharap bahwa peningkatan produk IndiGeo terdaftar tersebut tidak hanya sekedar mencatatkan Indonesia dapat menjadi leading di Kawasan ASEAN atau Asia bahkan dunia dalam memberikan pelindungan tapi juga dapat meningkatkan pemanfaatan atas produk IndiGeo terdaftar agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” imbuh Menkum.

Kemudian, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum mengawal reformasi regulasi lewat berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Peraturan Pemerintah Prioritas Nasional. Tahun ini Kemenkum merancang empat RUU prioritas yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU tentang Perubahan UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak. “Sidang paripurna DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada 18 November 2025 lalu. RUU KUHAP sangat penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, sehingga kami menyusunnya secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif,” ujar Supratman.

Kemenkum telah menyelesaikan 15.104 permohonan harmonisasi peraturan perundang- undangan (PUU) dari total 15.994 permohonan yang diterima, atau sebesar 94,44%. PUU yang diharmonisasi mencakup Polhukhankam, Pemimipas, Komdigi, Kesra, Perekonomian, hingga Perda dan Perkada dengan menggunakan e-harmonisasi.

Selain itu, Kemenkum juga telah mengundangkan 1042 Peraturan (BNRI), 44 Peraturan (LNRI), dan 32 Putusan MK melalui e-pengundangan dan telah berhasil menerjemahkan 46 Peraturan Per UU tingkat pusat, serta 56 Peraturan Per UU tingkat daerah.

Berikutnya, di bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum telah memberikan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 bantuan hukum non litigasi yang dilaksanakan oleh 777 organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Untuk memperluas dan menjamin akses keadilan yang lebih merata hingga sampai ke tingkat desa dan kelurahan, Kemenkum menginisiasi pembentukan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Hingga hari ini telah terbentuk 71.868 Posbankum di desa/kelurahan, dari total 83.946 desa/ kelurahan di Indonesia, atau sebanyak 85,61%. Jumlah ini telah jauh melebihi target di tahun 2025 sebanyak 7.000 Posbankum. "Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi. Kami harapkan persoalan hukum pada level desa dan kelurahan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kehadiran Posbankum memberikan akses keadilan gratis kepada semua masyarakat Indonesia. Dari total 38 provinsi, 30 di antaranya sudah memiliki 100% Posbankum di tiap desa/kelurahan," katanya.

Tahun ini, dalam rangka penataan regulasi dan menilai efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Kemenkum juga telah menyelesaikan analisis dan evaluasi 121 peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan 256 Perda.

Dalam bidang pengembangan SDM, Kemenkum menyelenggarakan pengembangan kompetensi dgn berbagai jenis pelatihan di bidang hukum dan pelaksanaan penilaian kompetensi, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 62.317 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid. Tercatat sebanyak 2.038 ASN baik internal maupun eksternal kemenkum yg telah mengikuti uji kompetensi di BPSDM Hukum.

Selain itu, Kemenkum telah mendapatkan persetujuan pembukaan jurusan baru pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Supratman mengatakan jurusan tersebut adalah jurusan hukum terapan dengan 4 (empat) Prodi, yaitu Administrasi Hukum Umum, Pembangunan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Ada pula layanan Kemenkum untuk memberikan kajian peraturan dan analisis kebijakan isu aktual. Sepanjang 2025, Kemenkum telah menghasilkan 85 judul analisis kebijakan dengan persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 98,91%. Kemenkum menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang kegiatan prioritas nasional yaitu analisis urgensi pengembangan badan usaha Limited Liability Partnership (LLP) di Indonesia.

Di bidang kesekretariatan, Kemenkum terus berupaya membentuk karakter pegawai yang dapat memberikan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas kepada masyarakat. Saat ini, indeks BerAKHLAK Kemenkum berada pada posisi 91,92 dengan predikat A dan kategori sehat. Nilai Reformasi Birokrasi pun mengalami peningkatan dari 83,63 di tahun 2023 menjadi 90,38 di tahun 2024. Sementara itu, unit Inspektorat Jenderal Kemenkum telah melakukan tindak lanjut terhadap 234 temuan internal senilai Rp1.112.055.751,-. Dalam kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenkum menyelesaikan 91,39% rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK.

Supratman mengatakan beragam capaian Kemenkum tersebut berhasil diperoleh karena digitalisasi dan inovasi yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kemenkum, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis. Saat ini, Kemenkum tengah melakukan transformasi digital seluruh pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengubah kultur birokrat, tetapi berimplikasi pada pola pikir ASN dan masyarakat pengguna layanan.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenkum siap meluncurkan Super Apps yang akan membuat layanan hukum makin mudah. Supratman berharap Super Apps ini dapat berfungsi dengan baik, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan tepat sasaran. “Super Apps akan mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, mendukung transformasi digital, serta mengurangi duplikasi aplikasi di masing-masing unit kerja eselon I,” ucapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian Hukum sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis dan transformasi digital yang dilakukan Kemenkum telah dirasakan langsung manfaatnya hingga ke daerah.

“Kami di daerah merasakan dampak nyata dari penguatan layanan hukum yang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Capaian nasional ini menjadi motivasi bagi jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kinerja, berinovasi, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. (Reddok, Humas Kalteng, Desember 2025).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Jakarta – Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 berlanjut pada sesi panel komisi yang memaparkan rangkuman hasil diskusi sekaligus rencana tindak lanjut atas berbagai isu strategis yang dibahas, Rabu (17/12/25). Sesi ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, mengikuti pembahasan pada Komisi IV yang berfokus pada isu Peraturan Perundang-undangan. Pada komisi lainnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, terlibat dalam diskusi Komisi II terkait Administrasi Hukum Umum, sementara Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, mengikuti pembahasan Komisi I yang menitikberatkan pada aspek Dukungan Manajemen.

Melalui sesi panel, masing-masing komisi menyampaikan evaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi kendala implementasi kebijakan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja ke depan. Paparan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program di seluruh satuan kerja.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam arahannya menegaskan bahwa “seluruh rencana tindak lanjut yang disusun harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mendorong seluruh peserta Rakor untuk menjadikan hasil refleksi ini sebagai energi baru dalam bekerja, dengan tetap menjaga integritas, kolaborasi, dan komitmen terhadap target kinerja yang telah ditetapkan’, ucapnya.

Andry juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh satuan kerja dan menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurutnya, capaian kinerja hanya dapat diraih melalui kerja kolektif yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebijakan.

Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor menyampaikan pembahasan komisi menjadi referensi strategis bagi Kanwil dalam menyusun rencana aksi yang lebih terukur. “Kesimpulan yang dihasilkan menjadi pedoman dalam memastikan program kerja tahun 2026 berjalan selaras dengan kebijakan kementerian dan kebutuhan di daerah,” ungkapnya.

Arahan dan motivasi tersebut menjadi penutup rangkaian panel komisi, sekaligus penguatan moral bagi seluruh peserta Rakor agar mampu mengimplementasikan hasil pembahasan secara optimal. Melalui keterlibatan aktif jajaran Kanwil, pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diharapkan semakin terarah serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, Selasa (16/12/2025).

Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor bersama jajaran pimpinan, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Muhamad Mufid, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto.

Evaluasi dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar melalui mekanisme wawancara langsung guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, serta capaian kinerja unit kerja di wilayah.

Pembahasan evaluasi difokuskan pada capaian kinerja sepanjang tahun 2025, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program, serta penyusunan langkah strategis ke depan untuk memperkuat kinerja Kementerian Hukum di daerah. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi capaian Rencana Strategis (Renstra), pengendalian kinerja dan manajemen risiko, pelayanan hukum Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pembentukan produk hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di Kalimantan Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor menyampaikan bahwa evaluasi kinerja merupakan momentum penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan memastikan setiap layanan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Evaluasi ini menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan komitmen agar pelaksanaan tugas di wilayah semakin terarah, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan evaluasi kinerja ini, diharapkan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan program kerja secara berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan layanan hukum di daerah semakin optimal, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor