Palangka Raya – Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, melakukan koordinasi strategis dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, Aryawan dalam rangka mempersiapkan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kalimantan Tengah. Selasa (20/05/2025)

Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia melalui model usaha koperasi.

Turut hadir mendampingi Kepala kantor Wilayah dalam koordinasi tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, Kepala Bidang AHU, Khudloifah beserta rombongan.

Kakanwil menyampaikan bahwa pendirian koperasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat perekonomian desa dan kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi. "Instruksi Presiden ini menjadi pijakan penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Kami siap mendukung dari sisi regulasi dan legalitas badan hukum koperasi yang dibutuhkan," ujar Kakanwil Kemenkum Kalteng.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalteng menyampaikan bahwa seluruh koperasi yang akan didirikan akan memiliki dasar hukum yang kuat. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum koperasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai bentuk jaminan legalitas dan kepastian hukum.

"Kolaborasi antara Kemenkum dan Dinas PMD sangat penting untuk memastikan proses pembentukan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan," ujar M.A Siburian.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng. Ia menyatakan bahwa sinergi antarinstansi merupakan langkah strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dari Kemenkum dalam mendukung legalitas pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Dinas PMD siap berperan aktif dalam proses pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada desa dan kelurahan yang akan membentuk koperasi," ungkap Aryawan.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi ini nantinya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi pendorong utama ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan berbasis komunitas di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Red-Dok, Humas Kalteng, Mei 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Meskipun hujan mengguyur Kota Palangka Raya sejak pagi hari, semangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 tetap menyala di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Karena kondisi cuaca tersebut, pelaksanaan upacara dialihkan ke Aula Mentaya, tanpa mengurangi khidmat dan makna dari momen bersejarah ini, Selasa (20/05).

Upacara yang diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh jajaran pegawai dengan nuansa nasionalisme terasa kental saat seluruh peserta menyanyikan lagu kebangsaan dan mengikuti jalannya upacara dengan tertib, menciptakan atmosfer reflektif dan membangkitkan semangat persatuan.

Tema nasional tahun ini, “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan,” menjadi pusat perhatian. Tema tersebut menekankan pentingnya semangat kebangkitan yang tidak sekadar simbolis, melainkan aksi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah dinamika global.

Sebagai inspektur upacara, Kepala Kantor Wilayah, Maju Amintas Siburian, membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang menggugah semangat seluruh peserta.

“Kita harus meneladani semangat para pendiri bangsa—tidak hanya dengan mengenang, tetapi dengan bertindak. Bangkit dengan bersahaja, bekerja dengan keberpihakan kepada masyarakat, dan melangkah maju dengan visi yang berkelanjutan,” kutip beliau saat membacakan amanat menteri.

Beliau juga menambahkan bahwa kondisi cuaca tidak boleh menjadi penghalang bagi semangat nasionalisme.

“Hujan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tantangan, semangat harus tetap menyala. Justru dalam keterbatasan, kita bisa membuktikan bahwa kebangkitan tidak menunggu cuaca cerah, tetapi lahir dari keteguhan hati,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil turut mengajak seluruh ASN untuk menjiwai nilai-nilai kebangkitan nasional dalam setiap aspek pelayanan publik. Ia menekankan bahwa ASN, khususnya di bidang hukum, memiliki peran penting sebagai ujung tombak perubahan yang berpihak pada rakyat.

“Kebangkitan bukan hanya milik masa lalu. Hari ini, kita pun sedang bangkit—dalam dedikasi, dalam integritas, dalam kerja nyata,” tegasnya.

Upacara ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan dengan khusyuk, sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan agar Indonesia terus tumbuh sebagai bangsa yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Meskipun langit Palangka Raya mendung, semangat kebangkitan tetap bersinar terang dari dalam Aula Mentaya. Dari Kalimantan Tengah, kobaran semangat nasional terus dikumandangkan—bersahaja, berpihak, dan berkelanjutan. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar kegiatan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap satu Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Barito Utara pada Senin (19/5),

bertempat di Aula Kahayan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi Aplikasi e-Harmonisasi sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan hukum dan regulasi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara untuk fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, dan dilaksanakan melalui sistem e-Harmonisasi, sebuah platform digital yang mempermudah proses pengajuan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah. Aplikasi ini didesain berbasis prinsip PASTI: Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Pemkab Barito Utara dan menekankan pentingnya sinergi dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kanwil Kemenkum Kalteng. Kehadiran e-Harmonisasi diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses harmonisasi regulasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan kami,” ujar beliau.

Sosialisasi Aplikasi e-Harmonisasi disampaikan langsung oleh tim Pokja 1 dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Para peserta rapat, yang terdiri dari pejabat perangkat daerah, analis hukum, dan pemrakarsa Ranperbup, mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan harmonisasi secara digital, serta manfaat dan efisiensi penggunaan sistem ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Agus Siswadi, Kepala Bagian Hukum Setda Barito Utara Mardha Fathiah , serta para pemangku kepentingan lainnya.

Rapat dan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas regulasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi.

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (19/05), dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan notaris se-Kalimantan Tengah dan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat dilaksanakan di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Khudloifah, serta jajaran JFT, JFU, dan Tim Helpdesk AHU.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengamanatkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Hukum memfasilitasi pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi secara daring melalui notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang percepatan pengesahan badan hukum koperasi serta integrasi data melalui aplikasi AHU Online.

Maju Amintas Siburian dalam arahannya menekankan urgensi percepatan pendirian koperasi desa dan kelurahan agar seluruh KDMP telah memiliki akta pendirian paling lambat 30 Juni 2025. “Para kepala desa, lurah, dan pendamping desa agar segera menunjuk kuasa pendiri dan mengajukan pengurusan badan hukum koperasi melalui notaris, maksimal tiga hari kerja setelah musyawarah pendirian koperasi,” ujarnya.

Progres pelaksanaan KDMP di Kalimantan Tengah menunjukkan keterlibatan aktif dari seluruh kabupaten/kota. Dari total 1.576 desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah, sebanyak 320 lokasi telah tersosialisasi pelaksanaan KDMP, di mana 68 di antaranya telah melaksanakan musyawarah pembentukan koperasi serta terdapat 1 Koperasi yang telah berbadan hukum di Kota Palangka Raya.

Khudloifah menjelaskan bahwa seluruh proses pengesahan badan hukum koperasi dilakukan secara daring melalui aplikasi AHU Online dengan memilih menu khusus “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Hal ini mempermudah proses legalisasi dan menjamin kepastian hukum bagi koperasi yang dibentuk di tingkat desa.

Selain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, percepatan pembentukan KDMP juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.

Pembentukan KDMP merupakan bagian dari agenda nasional Asta Cita, khususnya poin ke-2 tentang kemandirian pangan dan ekonomi desa, serta poin ke-6 yang menjadikan koperasi sebagai pilar utama pemerataan ekonomi berbasis desa. Melalui kolaborasi antara Kementerian Hukum, notaris, dan pemerintah daerah, KDMP diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian desa yang berkontribusi nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045. Red-Dok Humas Kemenkum Kalteng - Mei 2025

Foto Dokumentasi : 

Palangka Raya – Semarak budaya khas Kalimantan Tengah kembali menggema di jantung Kota Palangka Raya dalam gelaran Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Tahun 2025 yang berlangsung meriah di Bundaran Besar, Minggu (18/5/2025). Ribuan masyarakat tumpah ruah menyaksikan parade budaya dari seluruh penjuru Bumi Tambun Bungai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Budi Haryono, turut hadir dalam acara tersebut, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian seni dan budaya lokal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan intelektual komunal.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam agenda budaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis budaya, terutama kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, hingga indikasi geografis yang menjadi warisan berharga masyarakat Kalimantan Tengah.

“Kami menyambut baik pelaksanaan Karnaval Budaya ini karena menjadi panggung penting dalam menampilkan identitas budaya lokal, sekaligus momentum strategis untuk mendorong perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat,” ujar Budi Haryono usai mengikuti rangkaian kegiatan.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang secara resmi melepas peserta karnaval, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus bentuk promosi wisata dan budaya yang berkontribusi pada sektor ekonomi kreatif daerah.

Karnaval yang mengusung tema "Bersatu Dalam Keberagaman Budaya" ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan seni, tetapi juga simbol semangat persatuan dalam bingkai keberagaman budaya yang hidup harmonis di Kalimantan Tengah. Gubernur juga menekankan pentingnya acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap Program Kepariwisataan Nasional Wonderful Indonesia, serta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Kanwil Kemenkum Kalteng menilai, pelestarian budaya lokal melalui kegiatan seperti FBIM merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi karya budaya sebagai aset negara. “Kami siap memfasilitasi pencatatan dan pelindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat Kalimantan Tengah melalui sistem kekayaan intelektual komunal,” lanjut Budi Haryono.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, para Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua DPRD Kalteng, Forkopimda, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, serta ribuan peserta karnaval dari berbagai daerah.

Melalui kehadiran dalam Karnaval Budaya FBIM 2025, Kanwil Kemenkum Kalteng menunjukkan komitmennya untuk terus menjadi mitra aktif dalam menjaga, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal yang menjadi kebanggaan bersama.