Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan, Rekonsiliasi Data Pengaduan Masyarakat, dan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin Pegawai Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum pada tanggal 19–21 Mei 2026 secara hybrid di BPSDM Hukum, Depok dan melalui media virtual, Selasa (19/06).

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhamad Mufid, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta Admin SIPIDU dan Operator SIMWAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penguatan pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026, tata cara pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mekanisme rekonsiliasi data pengaduan, hingga pengelolaan data hukuman disiplin pegawai melalui aplikasi SIPIDU dan SIMWAS Inspektorat Jenderal Versi 3.0.

Pada sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang, menegaskan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

“Pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan hukuman disiplin pegawai harus dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal dan memastikan setiap data yang disampaikan valid serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hantor Situmorang.

Selain mengikuti sesi sosialisasi dan diskusi, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah juga berpartisipasi aktif dalam rekonsiliasi data pengaduan masyarakat dan data hukuman disiplin pegawai guna memastikan kesesuaian, validitas, dan akurasi data yang tercatat dalam sistem pengawasan internal Kementerian Hukum.

Hajrianor menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pelayanan publik.

“Melalui kegiatan sosialisasi dan rekonsiliasi ini, kami berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah,” ungkap Hajrianor.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pembukaan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Hukum, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara virtual, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Muhamad Mufid, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta para peserta Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi bagi peserta eksternal, yakni calon Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan jenjang Madya, Muda, dan Pertama, dilaksanakan pada 18 hingga 19 Mei 2026. Sementara itu, penilaian kompetensi bagi peserta internal Kementerian Hukum, Komisi Yudisial, serta calon Jabatan Fungsional Perancang Utama akan dilaksanakan pada 25 hingga 26 Mei 2026.

“Pelaksanaan penilaian kompetensi dilakukan secara hybrid, baik daring maupun luring, yang dipusatkan di BPSDM Hukum serta diikuti melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum maupun kantor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Eva.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penilaian kompetensi merupakan bagian penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan regulasi yang berkualitas.

“Perancang peraturan perundang-undangan dituntut memiliki kompetensi yang adaptif, profesional, serta mampu menjawab dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat,” tegas Gusti Ayu Putu Suwardani.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa kegiatan penilaian kompetensi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Melalui penilaian kompetensi ini, diharapkan para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan mampu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kinerjanya sehingga dapat menghasilkan regulasi yang harmonis, implementatif, dan responsif terhadap perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan kompetensi SDM hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta pembentukan regulasi daerah yang berkualitas.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses penilaian kompetensi secara optimal sehingga mampu melahirkan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan hukum nasional. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menghadiri pembukaan Kalteng Expo Tahun 2026 yang ditandai dengan pemotongan pita pada Minggu, 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya. Kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng, Joko Martanto.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi daerah, promosi produk unggulan lokal, serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada ajang Kalteng Expo 2026, Kanwil Kemenkum Kalteng juga membuka Stand Pelayanan Hukum yang menyediakan layanan informasi di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Melalui stand pelayanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi dan konsultasi terkait pendaftaran merek, hak cipta, perseroan perorangan, apostille, serta berbagai layanan hukum lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penyerahan sertifikat merek kepada pengrajin tas lokal “A2 Collection” sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap pelindungan produk usaha melalui Kekayaan Intelektual. Penyerahan sertifikat merek ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Kalimantan Tengah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalteng pada Kalteng Expo 2026 merupakan upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir lebih dekat kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan hukum, khususnya Kekayaan Intelektual. Produk lokal yang memiliki perlindungan hukum akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat,” ujar Joko Martanto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kalteng Expo 2026 yang dinilai sebagai wadah strategis dalam mempromosikan potensi daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Kalteng Expo bukan hanya menjadi ajang promosi pembangunan dan produk unggulan daerah, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hukum atas karya dan usaha yang dimiliki. Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen mendukung pelaku UMKM dan ekonomi kreatif melalui layanan hukum yang mudah diakses dan bermanfaat,” ungkap Hajrianor.

Ia berharap partisipasi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam Kalteng Expo 2026 dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong semakin banyak pelaku usaha di Kalimantan Tengah untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual atas produk dan karya yang dimiliki.

#KemenkumKalteng #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #Hajrianor

Palangka Raya – Gemerlap budaya dan semangat kebersamaan mewarnai kawasan Bundaran Besar Palangka Raya saat ribuan masyarakat memadati lokasi pembukaan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Tahun 2026 yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu (17/05/2026).

Festival budaya terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibuka secara meriah dengan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas daerah yang menjadi identitas masyarakat Bumi Tambun Bungai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, turut hadir secara langsung dalam pembukaan kegiatan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala instansi vertikal, perangkat daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang memadati pusat Kota Palangka Raya.

Rangkaian pembukaan FBIM 2026 menampilkan berbagai atraksi budaya mulai dari tarian tradisional, parade budaya, musik daerah, hingga pertunjukan seni khas Dayak yang berhasil memukau masyarakat dan tamu undangan. Kemeriahan tersebut menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Kalimantan Tengah.

Mengusung semangat “Isen Mulang” yang bermakna pantang mundur, festival ini kembali menjadi simbol persatuan, semangat kebersamaan, dan ketangguhan masyarakat Kalimantan Tengah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdaya saing.

Kehadiran Kakanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan dukungan nyata terhadap pelestarian budaya sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal yang memiliki nilai strategis dalam menjaga identitas bangsa sekaligus mendorong kemajuan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa FBIM bukan sekadar agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat yang lebih luas.

“Festival Budaya Isen Mulang merupakan ruang strategis untuk memperkuat nilai-nilai budaya, persatuan, serta semangat kebersamaan masyarakat Kalimantan Tengah. Budaya merupakan aset daerah yang harus dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai penting, tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai potensi yang dapat mendorong kemajuan daerah,” ujar Hajrianor.

Selain menjadi panggung pelestarian budaya, FBIM 2026 diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan promosi potensi daerah. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa budaya lokal tetap menjadi kebanggaan sekaligus daya tarik utama Kalimantan Tengah.

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyelenggarakan Kalteng Expo 2026 yang berlangsung pada 17–23 Mei 2026 di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi produk unggulan daerah, UMKM, peluang investasi, serta potensi pembangunan dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

Pada kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut berpartisipasi dengan membuka stand layanan hukum sebagai bentuk komitmen dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui stand layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi serta konsultasi terkait berbagai layanan hukum, di antaranya pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), bantuan hukum, hingga layanan informasi hukum lainnya.

Hajrianor menegaskan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dalam Kalteng Expo merupakan bagian dari upaya penyebarluasan informasi dan pelayanan hukum agar semakin mudah diakses masyarakat.

“Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah melalui stand layanan pada Kalteng Expo menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses informasi dan layanan hukum secara lebih luas, sehingga keberadaan Kementerian Hukum dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Melalui penyelenggaraan FBIM dan Kalteng Expo 2026, diharapkan semangat pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan akses pelayanan hukum kepada masyarakat dapat terus berkembang guna mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah percepatan pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Tahun 2026, Senin (18/05/2026).

Rapat tersebut diikuti oleh para Kepala Divisi, pejabat administrator, JFT, JFU, serta Tim Pembangunan Zona Integritas. Agenda kegiatan meliputi internalisasi pembangunan Zona Integritas, monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, tindak lanjut pemenuhan data dukung, monitoring pemanfaatan teknologi informasi, hingga pembahasan pelaksanaan rencana aksi dan target prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2026.

Ketua Pembangunan Zona Integritas, Muhamad Mufid, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan keterlibatan aktif seluruh jajaran agar target WBBM dapat tercapai secara optimal.

Muhamad Mufid juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh jajaran dalam memenuhi data dukung secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.

“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab tim kerja semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pegawai. Komitmen, konsistensi, dan sinergi antarbidang menjadi kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Muhamad Mufid.

Sementara itu, Wakil Ketua I Pembangunan Zona Integritas, Joko Martanto, menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung reformasi birokrasi. “Pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar semakin cepat, mudah, dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan akuntabel kepada masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua II Pembangunan Zona Integritas, Deny Harlianto, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas juga dipengaruhi oleh disiplin dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kantor wilayah. “Penguatan manajemen SDM, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja harus berjalan beriringan. Dengan kerja sama dan kedisiplinan seluruh pegawai, saya optimis target pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dapat tercapai,” tutur Deny Harlianto.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Kantor Wilayah juga telah melakukan penyesuaian susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W.17-64.OT.03.02 Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta memastikan efektivitas koordinasi antar kelompok kerja.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui penguatan enam area tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komitmen seluruh tim kerja dalam mendukung tercapainya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah optimis dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Hajrianor