Palangka Raya - Dalam rangka menjaga orisinalitas dan kualitas produk daerah agar tetap terlindungi dari plagiasi, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melakukan survei pada pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palangka Raya untuk diberikan penilaian terkait Hak Kekayaan Intelektual yang ada pada suatu barang/jasa yang dijual belikan. Selasa (3/10/2023)

Sebagai tindak lanjut akan hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalteng telah menetapkan pusat perbelanjaan yang telah memenuhi kriteria  berbasis kekayaan intelektual, yakni pada Pusat Perbelanjaan Souvenir di Pasar Besar dan Pusat Penjualan Obat Herbal di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya.

Kedua pusat perbelanjaan tersebut diberikan Penghargaan berupa Sertifikat yang langsung diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) dan didampingi JFT dan JFU pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengatakan “Dengan adanya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual di daerah, diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan produk unggulan daerah dengan Merek terdaftar, hal tersebut sekaligus juga sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian di daerah”, ungkap Gunawan.

Terobosan tersebut juga akan terus digencarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tegah terhadap pusat perbelanjaan lain di Provinsi Kalimantan Tengah agar Kekayaan Intelektual yang ada dapat terlindungi. (Red-dok, Humas Kalteng, Oktober 2023)

Foto Dokumentasi :

Sukamara - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) hadiri Pelatihan Fisik, Mental, dan Disiplin Bagi Pegawai Lapas Kelas III Sukamara Sekaligus Bentuk Sinergitas Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Rabu (04/10/23).

Kegiatan ini juga di hadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Wakapolres Sukamara Danramil 1014-06 Sukamara, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sukamara, Perwakilan Pengadilan Agama Sukamara, Kalapas Kelas III Sukamara, Kalapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Kabapas Kelas II Pangkalan Bun dan jajaran Lapas Kelas III Sukamara

Kapolres Sukamara dalam hal ini diwakilkan oleh Wakapolres dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih telah hadir di Polres Sukamara kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah beserta rombongan.

Selanjutnya, kegiatan pelatihan menembak ini harus dilakukan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, kondisi fisik yang prima, dan konsentrasi yang tinggi. Apabila terdapat kesalahan dalam melaksanakan kegiatan ini, akan berakibat fatal. Gunakan senjata sesuai dengan arahan dari para instruktur.

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini tidak hanya sekedar pelatihan rutin, melainkan sebuah komitmen nyata untuk mengembangkan potensi terbaik dari setiap Pegawai, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pelatihan FMD mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam tiga aspek utama, yaitu fisik, mental, dan disiplin. Fisik yang prima akan membantu kita menjalankan tugas dengan optimal, mental yang kuat akan menghadapi berbagai tantangan dengan bijak, dan disiplin yang tinggi akan membentuk profesionalisme dan keandalan dalam pelaksanaan tugas.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan menembak yang kita selenggarakan hari ini merupakan wujud kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Selain membangun keterampilan dalam bidang keamanan, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik.

Kegiatan Pelatihan Fisik, Mental, dan Disiplin Bagi Pegawai Lapas Kelas III Sukamara Sekaligus Bentuk Sinergitas Bersama Pemerintah Daerah Melalui Kegiatan Menembak, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetensi pegawai Lapas Kelas III Sukamara dan meningkatkan tali silaturahmi, sinergitas serta kerjasama antar instansi terkait sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. (Reddok, Humas-RT, Oktober 2023).

#SesiTahunanAALCO61 #KemenkumhamRI #SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #Kemenkumhamri

#SahabatPengayoman, Indonesia menjadi tuan rumah sesi tahunan ke-61 Asian – Africa Legal Consultative Organization (AALCO). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna

H. Laoly @yasonna.laoly, mengajak negara yang tergabung Asian – Africa Legal Consultative Organization (AALCO) mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global.

AALCO merupakan forum konsultasi antarnegara Asia-Afrika dalam membahas berbagai isu hukum internasional seperti pertukaran pandangan, pengalaman, dan informasi terkait hal yang menjadi perhatian bersama dan memiliki implikasi hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15-20 Oktober di Bali Nusa Dua Convention Center ini akan membahas 7 isu hukum yaitu laporan Sesi ke-74 International Law Commission, hukum laut, pelanggaran hukum internasional di Palestina, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum perdagangan dan investasi, Asset Recovery Expert Forum, dan isu hukum di luar angkasa.

Menkumham berharap Sesi Tahunan AALCO ke-61 dapat mempererat solidaritas dan kerja sama antarnegara Asia Afrika, termasuk memperkuat posisi negara Asia Afrika di forum internasional sehingga dapat melindungi kepentingan bersama.

Palangka Raya - Memasuki hari kedua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melanjutkan kegiatan Supervisi RKA-KL dan Pagu Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah, Selasa (03/10/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat yang menangani perencanaan dan penganggaran dan operator RKA-K/L di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, operator RKA-K/L di masing-masing Divisi serta Koordinator Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini juga, Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) memonitoring kegiatan supervisi tersebut. Kakanwil menyampaikan agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menjelaskan bahwa penyelenggaraan supervisi ini bertujuan untuk optimalisasi kebutuhan anggaran agar sesuai dengan postur yang tersedia dan Standar Biaya Masukan (SBM) serta memastikan seluruh pengelola keuangan memiliki pemahaman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

"‘Saya harap hasil yang dicapai dan telah disusun merupakan hasil terbaik, koordinasikan dengan Kepala Satuan Kerja masing-masing, susun rencana kerja yang akuntabel sehingga penyelenggaraan penganggaran dapat berjalan dengan baik.", Ujar Kakanwil.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja. Jalannya kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Sub-Bagian Program dan Pelaporan (Hendra).

Dalam kesempatan ini juga menjabarkan secara detail Standar Opersional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian Dokumen RKA K/L Kanwil dan Satuan Kerja dan SOP Pelaksanaan usulan revisi anggaran belanja modal yang mendapatkan rekomendasi dari bagian Program dan Humas Kanwil serta bagian Umum kanwil. Diharapkan agar satuan kerja memahami aturan dan regulasi penyusunan anggaran serta memahami prosedur pelaksanaan revisi anggaran belanja modal dan penelitian dokumen anggaran. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Oktober 2023)

Foto Dokumentasi :