Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly) resmi buka Rapat Koordinasi Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM, kegiatan ini di ikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) dan Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Senin (27/11/23).
Kegiatan diawali dengan tarian khas daerah Papua dan jajaran penghormatan dari taruna Poltekip dan Poltekim untuk menyambut Menteri Hukum dan HAM RI, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, serta para pimpinan tinggi utama Kementerian Hukum dan HAM RI. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan HAM RI dan persembahan tarian selamat datang Tari Saman.
Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI (Iwan Kurniawan) dalam laporannya menyampaikan bahwa latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini yaitu melaksanakan amanat undang-undang, arahan Presiden Republik Indonesia, arahan Menteri Hukum dan HAM RI, dan kondisi saat ini. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu dimulai pada tanggal 26 s.d 28 November 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Selain itu, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu feedback peningkatan dan penilaian kompetensi, mengidentifikasi peta kebutuhan peningkatan dan penilaian kompetensi ASN, dan mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pengembangan kompetensi. Mekanisme rakor yaitu pembekalan dari para narasumber dan komisi rapat koordinasi yang terdiri dari 3 komisi yaitu komisi I membahas capaian kinerja dan rencana kerja, komisi II membahas rencana aksi BPSDM Hukum dan HAM, dan komisi III membahas roadmap penkom dan pelatihan. Ketiga komisi ini selanjutnya akan menjalani sidang pleno.
Sehingga, diharapkan kegiatan ini memberikan output yaitu rekomendasi rencana kerja pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2024, rencana aksi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2024, dan peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM Kemenkumham.
Kegiatan dilanjutkan dengan Penayangan Video Capaian Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, Penyerahan Penghargaan Insan Pembelajar, Penayangan Video “Sejarah Lahirnya Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM“, Penayangan Video “Transformasi Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM“ serta Pembukaan secara resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM sekaligus Transformasi Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM RI melalui Launching Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan (SIMPPEL) dan Pencanangan Hari Lahir Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman sebagai Cikal Bakal Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, ditandai dengan penekanan tombol sirine.
Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa dinamika lingkungan strategis global maupun regional yang sangat cepat dan kompetitif. Organisasi harus dinamis, mampu beradaptasi (adaptif), memiliki SDM yang bertalenta dan proses bisnis yang cepat. Pembangunan SDM merupakan titik tumpuan (pivot) utama sekaligus fondasi dalam berkompetisi dengan negara lain. Syarat Indonesia bersaing dengan negara lain yaitu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan, dan ini menjadi komitmen pemerintah.
Apabila tidak membangun SDM, maka kemampuan dan kapasitasnya akan jauh tertinggal dengan negara lain. Adapun tuntutan publik yakni peercepat perbaikan kualitas ASN Kementerian Hukum dan HAM RI melalui peningkatan nilai manfaat bangsa dan negara, integrasi potensi talenta, dan sistem manajemen pengembangan kompetensi SDM. Sehingga terwujudnya reformasi birokrasi.
BPSDM Hukum dan HAM merumuskan serta menetapkan kebijakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan penilaian kompetensi dengan peningkatan kinerja tugas pokok dan fungsi dengan cara peta jalan pengembangan kompetensi dan memuat rencana secara detail dengan indikator terarah dan target tertentu melalui rapat evaluasi untuk memenuhi tuntutan publik yang bermuara pada kepentingan dan nilai manfaat bangsa dan negara.
