Tamiang Layang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan komitmen penguatan kualitas layanan hukum desa saat membuka Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Kabupaten Barito Timur, Selasa (03/03/2026), di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.

Dalam sambutannya, Hajrianor menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih peringkat ke-4 tercepat secara nasional dalam pembentukan Posbankum desa dan kelurahan. Capaian tersebut menjadi indikator keseriusan daerah dalam memastikan akses keadilan menjangkau hingga tingkat desa.

“Prestasi ini patut kita syukuri, namun membentuk Posbankum bukanlah akhir. Tantangan kita adalah memastikan Posbankum benar-benar hidup, aktif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Di Kabupaten Barito Timur sendiri, Posbankum telah terbentuk di 103 desa dan kelurahan dengan dukungan 886 orang paralegal. Menurutnya, angka tersebut merupakan kekuatan besar yang harus dioptimalkan agar mampu menjadi model pelayanan hukum berbasis desa di Kalimantan Tengah.

Ia menekankan bahwa paralegal memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, mencegah potensi konflik, serta menjaga harmoni sosial. Karena itu, pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman tentang batas kewenangan, mekanisme pendampingan, teknik komunikasi efektif, hingga tata cara pelaporan yang akuntabel.

“Capaian peringkat nasional ini harus menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pelaporan, dan memastikan keberlanjutan program,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, diharapkan 886 paralegal yang tersebar di 103 desa dan kelurahan mampu menjadi garda terdepan dalam memperluas akses keadilan dan menghadirkan solusi hukum yang cepat, tepat, dan terjangkau bagi masyarakat Barito Timur. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, Maret 2026)

Palangka Raya – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Joko Martanto, mewakili Kepala Kantor Wilayah, menghadiri pembukaan Lomba Gebyar Ramadhan Berkah Jilid V yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin, 2 Maret 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di halaman TVRI Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Kegiatan yang mengusung tema “Memaknai Ramadhan dengan Keberkahan untuk Mewujudkan Huma Betang dalam Bingkai Ukhuwah Islamiah” ini berlangsung khidmat dan meriah. Acara dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, tokoh agama, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Gebyar Ramadhan Berkah bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, mempererat tali silaturahmi, serta mengimplementasikan semangat Huma Betang sebagai simbol persatuan dalam keberagaman di Bumi Tambun Bungai.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menghadirkan Ramadhan yang tidak hanya sarat ibadah, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. Semangat Huma Betang harus terus kita rawat sebagai identitas dan kekuatan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Gubernur.

Pembukaan kegiatan secara resmi ditandai dengan penabuhan rebana oleh Gubernur Kalimantan Tengah bersama Wakil Gubernur serta unsur Forkopimda, yang disambut antusias oleh seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Gebyar Ramadhan Berkah menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

“Momentum Ramadhan ini hendaknya kita manfaatkan untuk memperkuat nilai integritas, kebersamaan, serta semangat pelayanan kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalteng siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kebhinekaan,” ungkap Hajrianor.

Kehadiran Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan keberkahan Ramadhan dapat semakin dirasakan, serta semangat kebersamaan dan ukhuwah Islamiah terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2026)

Foto Dokumentasi :

Buntok – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pemerintah Daerah tersebut secara resmi dibuka pada Senin (02/03/2026) oleh Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Wakil Bupati menegaskan pentingnya keberadaan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan sebagai sarana mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Ia menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap penguatan peran paralegal sebagai ujung tombak layanan bantuan hukum di tingkat desa.
“Kehadiran Posbankum dan paralegal di desa diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh akses keadilan secara cepat, mudah, dan terjangkau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa paralegal merupakan garda terdepan dalam memperluas akses hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen negara dalam memastikan layanan bantuan hukum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Negara harus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan pendampingan serta pemahaman hukum yang memadai,” katanya.
Ia mengungkapkan, di Kabupaten Barito Selatan saat ini telah terbentuk 93 Posbankum dengan jumlah 972 paralegal yang tersebar di desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, pelatihan paralegal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, serta pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Paralegal juga dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum dan konsultasi awal bagi masyarakat.
“Paralegal bukan hanya pelengkap administrasi desa, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan harmoni sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atas dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Posbankum di wilayahnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem layanan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepada para peserta, Hajrianor berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman hukum. Ia berharap Kabupaten Barito Selatan dapat menjadi salah satu daerah dengan layanan Posbankum yang aktif, berkualitas, dan menjadi percontohan bagi daerah lain.
Kegiatan pelatihan paralegal Posbankum ini diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di tingkat desa dan kelurahan. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Maret 2026

Palangka Raya – Dalam rangka mematangkan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Persiapan dan Penyampaian Tata Cara Ujian yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mendukung pengembangan karier aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan dipusatkan di Aula Kapuas Kantor Wilayah, Senin (2/3/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh unit utama dan kantor wilayah dalam mempersiapkan instrumen, sarana, dan prasarana ujian, serta memastikan peserta mematuhi seluruh persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan guna menjaga integritas pelaksanaan. Dari Kanwil Kemenkum Kalteng hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, beserta jajaran Tim Kerja SDM

Tahapan pelaksanaan ujian Tahun 2026 terdiri dari tiga tahap utama, yakni seleksi administrasi yang telah dilaksanakan pada 12 Februari 2026, ujian daring melalui aplikasi Simpeg Hukum pada Rabu, 4 Maret 2026, serta pengumuman kelulusan melalui akun masing-masing peserta pada Rabu, 11 Maret 2026. Dari total 209 peserta, sebanyak 136 orang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan 73 orang mengikuti Ujian Dinas.

Biro SDM juga menegaskan pentingnya kesiapan teknis seluruh unit kerja, termasuk penyediaan ruangan, perangkat komputer, pengawasan ujian, serta dukungan jaringan internet guna menjamin kelancaran dan objektivitas pelaksanaan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa kesiapan teknis dan pengawasan optimal merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengembangan karier ASN. “Kami memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung siap digunakan, sehingga pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Tahun 2026 dapat berjalan lancar, tertib, dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum, guna mewujudkan aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, Maret 2026)