Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan (Yusuf Salamat) menghadiri dan mengikuti kegiatan Kuliah Umum yang berjudul Urgensi Aspek Formil dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rabu (22/11/2023)

Bertempat di Aula Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Kuliah umum ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Prof. Dr. Saldi Isra, S.H), dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua IP3I, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh perwakilan Koordinator Perancang Perundang-undangan se- Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman terkait peran tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum di Indonesia sehingga kebijakan yang disusun oleh perancang peraturan perundang-undangan dapat berguna, bermanfaat dan menghasilkan nilai-nilai hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan konsep idealisme yang tepat sasaran dalam merumuskan kebijakan hukum di Indonesia. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan, Kepala Divisi Administrasi, Joko Martanto, membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Selasa (21/11/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Biro Keuangan sebagai pendamping dan pembina penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah, yaitu: Median Hariswandi (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda), Erwan Pudi Hartanto (JFU Penyusun Laporan Keuangan), Yudhi Arviansyah (JFU Penyusun Laporan Keuangan), serta Maya Erlita (JFU Pengelola Keuangan). Peserta kegiatan adalah operator GLP serta operator Aset dan Persediaan pada satuan kerja dalam kota Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan Keuangan berbasis akrual yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasil monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Biro Keuangan pada satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sisa anggaran covid yang belum dikoreksi
2. Persediaan dan aset belum diregister
3. Transfer Keluar yang belum di Transfer Masuk
4. Konstruksi Dalam Proses sudah selesai namun belum didefinitifkan
5. Adanya Koreksi Asset Non Revaluasi dikarenakan adanya Temuan BPK
6. Hibah dari Pemda yang baru akan diajukan register hibah
7. Terdapat to do list pada persediaan dan asset belum didetilkan serta pajak belum disetor
8. Transfer Alat Makan dan Minum yang tercatat sebagai Bahan Pemeliharaan di Monsakti
9. Realisasi Belanja Barang dan Modal di bawah target

Pada kegiatan tersebut disampaikan masukan dan perbaikan dari Biro Keuangan yang harus dilakukan oleh satuan kerja. Sebagai penutup, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan pengelolaan keuangan dan BMN di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah kedepannya dapat lebih memadai, informatif, dan akuntabel serta dapat berkontribusi dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , November 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Bertempat di Aula Kahayan, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan pendataan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di wilayah Kalimantan Tengah. Hadir dalam rapat Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) didampingi Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Hanton Hazali), Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Khudloifah) beserta dengan JFT dan JFU pada Bidang Pelayanan Hukum. Adapun Stakeholder yang turut hadir dalam kegiatan ini yakni perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah serta Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya. Rabu (22/11/2023)

Membuka kegiatan ini, Kepala Bidang Pelayanan Hukum menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi ini sebagai bentuk sinergitas dari pelaksanaan target kinerja pendataan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas (ABGT) di wilayah Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

“Dalam rangka mendukung agar Kantor Wilayah memiliki kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait menerima dan memproses permohonan Pasal 3A PP 21 Tahun 2022 bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan maka Kantor Wilayah melakukan kegiatan pendataan anak berkewarganegaraan ganda dan pelaku perkawinan campur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Imigrasi dan Pendataan secara langsung”, jelas Gunawan.

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian  juga menyampaikan “Dengan telah berlakunya Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sampai saat ini 17 tahun maka perlu adanya sinergitas dalam pendataan terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang memiliki kewajiban menyatakan memilih kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun dan diperpanjang 3 tahun sampai dengan batas 21 tahun sehingga memperoleh kepastian  status hukum untuk mencegah ABG menjadi “Asing”di wilayah Indonesia maupun yang berada di luar negeri.” ungkap Hanton Hazali.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 6 (enam) Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menjadi target pendataan sesuai PP Nomor 21 Tahun 2022. Sedangkan berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah bekerjasama dengan Disdukcapil dan Kantor Imigrasi, Terdapat 36 orang ABGT di wilayah Kalimantan Tengah kelahiran setelah tahun 2006 yang menjadi obyek sosialisasi dan pendataan yang dilaksanakan dan telah terdata di lapangan sebanyak 18 orang ABGT.

Selanjutnya menjadi perhatian bersama untuk terjalinnya pencocokan data terkait data 6 orang ABGT yang masih belum diketahui data dan alamatnya mengingat batas waktu pengajuan permohonan pewarganegaraan 2 tahun setelah terbitnya PP 21 Tahun 2023. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2023)

Foto Dokumentasi :

Sampit - Dalam rangka mewujudkan program pembentukan regulasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Woro Sadarini) beserta Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Paulus, Herman Susanto, Noor Mila Susanty) dan JFU (Martinus Rampay) melaksanakan Koordinasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah di Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterima kedatangannya oleh Subkoordinator/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda (Aisyah, S.H). (21/11/2023)

Dalam koordinasi ini Woro Sadarini beserta tim menyampaikan pelaksanaan program pembentukan regulasi di wilayah melalui kewajiban harmonisasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah ditujukan untuk menyelaraskan konsep Peraturan Daerah/Kepala Daerah dengan teknik penyusunan dan mencapai kesepakatan atas substansi yang hendak diatur. Tidak kalah penting, harmonisasi dilaksanakan guna sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan Pancasila, Konstitusi dan juga berbagai aturan baik yang sederajat atau dengan peraturan yang lebih tinggi serta konsisten terhadap putusan pengadilan.

Woro Sadarini dan Tim juga menyampaikan pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah baik inisiatifnya dari Kepala Daerah maupun usul DPRD tidak hanya akan dinilai kesesuaiannya antara substansi dengan materi muatan, namun juga sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah terhadap peraturan perundangundangan lainnya. Harmonisasi Ranperda yang sentralistik akan menjadikan pembentukan Perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin tertata.

Selain hal diatas, dijelaskan juga oleh Woro Sadarini beserta tim terkait adanya penyusunan perencanaan legislasi daerah juga dapat menekan berbagai masalah dalam pembuatan peraturan daerah seperti kesulitan dalam proses penganggaran, evaluasi pengkajian atau penyusunan Naskah Akademik, dan munculnya Peraturan Daerah yang tumpang tindih atau tidak sinkron yang dapat memunculkan Peraturan Daerah bermasalah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Agar lebih meningkatkan fungsi pembentukan hukum pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Tim pelaksana dari Kanwil Kemenkumham Kalteng juga menyampaikan terkait penyusunan perencanaan legislasi daerah harus dilanjutkan dalam pengelolaan program legislasi daerah dengan fungsi manajemen yang baik yaitu perencanaan, penggerakan dan pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan yang baik harus mengakomodir aspirasi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, dan adanya pengawasan atau kontrol yang maksimal dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan penyusunan perencanaan legislasi daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga akan meningkatkan fungsi pembentukan hukum dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Aisyah, S.H) menerangkan bahwa pada sisi lain kewenangan pembentukan Peraturan Daerah telah secara jelas dibunyikan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi berada pada DPRD Provinsi dengan Persetujuan Gubernur, Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten bersama pada DPRD Kabupaten dengan Persetujuan Bupati, sedangkan kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kota berada pada DPRD Kota dengan Persetujuan Walikota. Melalui prinsip-prinsip otonomi daerah, di dalam pembentukan Peraturan Daerah idealnya melibatkan partisipasi masyarakat daerah dengan prinsip keterbukaan serta materi muatan Peraturan Daerah yang sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi agar tidak saling tumpang tindih.

Aisyah, S.H juga menyampaikan dalam penyusunan perencanaan legislasi daerah dibahas bersama antara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengusulkan judul Rancangan Peraturan Daerah dari inisiatif masing-masing lembaga yang akan masuk dalam daftar Program Legislasi Daerah, hal ini menciptakan sinergi antara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membentuk Peraturan Daerah yang dapat mempercepat proses penyusunan peraturan daerah tersebut, dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan.

Di akhir koordinasi Kasubbid FPPHD dan Tim menyampaikan Surat Selesai, Berita Acara dan Hasil Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang sudah selesai diharmonisasikan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk segera ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pihak Pemkab Kotawaringin Timur (Aisyah) mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini dari Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam mewujudkan program pembentukan regulasi yang berkualitas melalui Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan penyusunan perencanaan legislasi di daerah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)