Tim Divisi Pemasyarakatan melalui Kepala Subbidang Pembinaan TI dan kerjasama (Timbul Setiyadi), Kepala Subbidang Bimbingan Dan Pengentasan Anak (Edy Suprianto) beserta JFT dan JFU Divisi Pemasyarakatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran data pemilih Pemilu Tahun 2024. Tim melaksanakan monitoring ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun (Selasa , 13 Juni 2023)

Tim Divisi Pemasyarakatan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ini, dan disambut baik oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun.

Dari pemantauan didapat hasil bahwa masih ada warga binaan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan, namun demikian pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait administrasi kependudukannya. Untuk data Pemilu, Lembaga Pemasyarakatan telah menyampaikan data kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan terus berkoordinasi atas perubahan data dan kendala yang terjadi di Lapangan.

Divisi Pemasyarakatan mengingatkan Lembaga Pemasyarakatan untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilu 2024 agar seluruh warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu tahun depan. 

Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 ini merupakan target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu fokus kinerja yang saat ini dilakukan oleh Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan.

Tim monitoring juga mengingatkan untuk seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan sesuai dengan standar operasional prosedur Pemasyarakatan yang ada. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2023)

Tim Divisi Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan TI (Iman Siswoyo) beranggotakan JFU Divisi Pemasyarakatan laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024. Tim melaksanakan monitoring ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dan Rutan Kelas IIA Palangka Raya. (Kamis, 15 Juni 2023)

Tim Divisi Pemasyarakatan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ini dan disambut baik oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dan Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Dari pemantauan didapat hasil bahwa masih ada warga binaan yang belum memiliki nomor Induk Kependudukan. Menyikapi hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait administrasi kependudukannya. Untuk data pemilu Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah menyampaikan data kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan terus berkoordinasi terkait perubahan data-data yang ada.

Divisi Pemasyarakatan mengingatkan agar Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mengoptimalkan Pemilu 2024 agar seluruh warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya.

“Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 ini merupakan target kinerja kita, jadi kita harus fokus dan sukseskan bersama” ucap Iman Siswoyo.

Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan TI juga mengingatkan untuk seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dan Rutan Kelas IIA Palangka Raya untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan sesuai dengan standar operasional prosedur Pemasyarakatan yang ada. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2023)

Buntok -. Dalam rangka optimalisasi pemutakhiran data dan identifikasi status notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum melaksanakan koordinasi dan rapat internal dengan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia  wilayah DAS Barito yang meliputi wilayah kerja pada Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Kamis (15/06/2023).

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah membentuk 2 (dua) tim yang melakukan koordinasi ke Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.  Tim I Dipimpin Langsung Oleh Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Khudloifah) di dampingi JFT Analis Hukum Ahli Pertama (Rakhmad Akbar Sahawung), JFU (Hadi Cahyadi, Oktavriana Ekasari) dan Tim II Dipimpin Oleh Unsur Notaris/Majelis Pengawas Wilayah Notaris (Pioni Naviari), didampingi JFT Analis Hukum Ahli Muda (Rizki Imawaty), JFT Analis Kepegawaian Ahli Pertama (Yusup Rahab), beserta JFU (Gunawan Wijayanto).

Layanan kenotariatan merupakan salah satu layanan yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM. Adapun layanan kenotariatan dapat diperoleh masyarakat melalui Notaris. Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Oleh sebab itu, “Penting untuk diketahui data dan status notaris secara valid yang memberikan layanan tersebut, khususnya yang bertugas diwilayah kerja DAS Barito sehingga dilaksanakanlah kegiatan pembaharuan data notaris dan identifikasi status notaris” ucap Khudloifah.

Kegiatan pembaharuan data notaris dan identifikasi status notaris ini dimaksudkan untuk menyinkronisasi data notaris yang ada pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dihasilkan data yang akurat dan akuntabel terkait dengan jumlah notaris aktif, notaris tidak aktif, notaris meninggal dunia dan notaris yang telah purna tugas (pensiun).

Diharapkan Notaris dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan sampai dengan kode etik Notaris. Juga bagi notaris yang memiliki permasalahan agar dapat diselesaikan pada tingkat MPD, sebelum dinaikkan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tutup Pioni Naviari selaku Anggota dari MPWN.

Barito Timur - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Keimigrasian Kembali laksanakan fungsi intelijen keimigrasian dengan melakukan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kabupaten Barito Timur. (15/06/2023)

Adapun Tim Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian ini dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) didampingi Kasubid Intelijen Keimigrasian (Kholilur Rohman) beserta staf pada Divisi Keimigrasian.

Tujuan Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian ini adalah untuk menggali informasi keberadaan orang asing beserta kegiatannya.

Tim bergerak menuju ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Timur untuk mencari informasi terkait keberadaan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Barito Timur sebagai perbandingan data dan informasi keimigrasian.

"Informasi yang diterima dari Kesbangpol bahwa di Barito Timur hanya ada 1 (satu) orang asing warga negara Amerika yang menikah dengan warga lokal dan untuk domisili sudah tidak di sini lagi, hanya sesekali kembali ke Barito Timur untuk kunjungan keluarga" ujar Ibu Anda Kriselina (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur).

Selanjutnya tim mengunjungi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Timur. "Wilayah Barito Timur tidak ada perusahaan yang mempekerjakan TKA yang bekerja" ucap Ibu Yulli Hefirianti (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja). (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2023)