Kuala Kapuas - Disela - sela kunjungan kerja bidang Hukum kanwil Kalimantan tengah diwilayah Kapuas dalam rangka sinergitas dan dukungan JDIH di Pemda Kapuas. Kabid Hukum (fajar Sulaema taman) bersama tim mengunjungi rutan Kapuas melihat perkembangan pos Bantuan Hukum u memenuhi kebutuhan bantuan hukum masyarakat sekitar kapuas. Pos Bantuan Hukum (Posbankum) merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk akses masyarakat dalam menerima bantuan hukum, (Selasa/ 16 Mei 2023).

Kepala Rutan Kapuas (Toni Aji Priyanto) menyampaikan saat ini ruangan Posbankum sedang dipersiapkan dan nantinya akan digunakan oleh LBH Mustika Bangsa Kapuas dalam menyediakan layanan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Diharapkan dengan adanya Posbakum ini dapat memenuhi akses keadilan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kapuas.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Hukum menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja yang sangat baik dari Kepala Rutan Kapuas dan jajaran yang telah mendukung salah satu program Kementerian Hukum dan HAM khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.

Kuala Kapuas - Dalam rangka evaluasi Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Tengah, Kabid Hukum, Fajar Sulaeman Taman dan Tim melaksanakan evaluasi secara faktual di Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas. Dimana evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah Kelurahan Selat Dalam masih layak menyandang status sebagai Kelurahan Sadar Hukum atau tidak. - (Selasa 16 Mei 2023).

Kehadiran Tim bidang hukum Disambut positif dari Lurah Selat Dalam, Fahmi Ridiannoor Yang merupakan kelurahan pertama Yang Menyandang sebagai Kelurahan Sadar Hukum Yang diperoleh ditahun 2011 lalu.

Kabid Hukum menyampaikan melalui pengisian kuesioner diharapkan mendapatkan input Yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di Kelurahan Selat Dalam melalui pengukuran tingkat kepatuhan akses informasi hukum, implementasi hukum, keadilan, serta demokrasi dan regulasi.

Lurah Selat Dalam menyampaikan, bahwa kondisi saat ini kendala didalam internal pemda Kapuas adalah seringnya Perputaran Pejabat Lurah menyebabkan kurangnya informasi mengenai Kelurahan sadar hukum di Kelurahan Selat Dalam. Pada kesempatan yang sama disampaikan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk sinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum. Untuk itu, peningkatan intensitas interaksi antara kanwil kal teng dan Pemda Kapuas dapat memperoleh Hasil dari evaluasi faktual yang akan disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan harapan Kelurahan Selat Dalam tetap menjadi Kelurahan Sadar Hukum yang muaranya dapat menegakkan hukum bagi masyarakat di Kelurahan Selat Dalam.

Tamiang Layang - Tim Penilai Internal Inspektprat Jenderal Kemenkumham yang dipimpin oleh Auditor Madya (Agus Rianto) berserta tim (Agus Priyo, Mutiara Endah, dan Gesang Widiatmoko) didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) dan Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI (Sevita) laksanakan Desk Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM, Selasa (16/05).

Di awal desk evaluasi, Kepala Rutan Tamiang Layang (Surya Dharma) memimpin jajarannya dalam penampilan Yel-Yel satuan kerja yang baik dan kompak sehingga diberikan apresiasi oleh tim penilai. Selain itu, selama ini Rutan Tamiang Layang tidak pernah ada temuan baik dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham maupun BPK RI.

Selanjutnya, dilaksanakan sesi tanya jawab antara tim penilai bersama ketua dan anggota tim kelompok kerja 6 area perubahan Rutan Tamiang Layang. Setelah pelaksanaan desk evaluasi, tim penilai pun didampingi Karutan Tamiang Layang melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana disana.

Agus Rianto menyarankan agar kepada Rutan Tamiang Layang salah satunya dapat menambahkan testimoni pada video profil dari pengunjung dan stakeholder baik dari TNI/ Polri, Kejaksaan, dan lain-lain. Sebagai informasi, Rutan Tamiang Layang merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng merupakan satuan kerja yang telah lolos dalam Seleksi Penilaian Berjenjang. (Reddok, Humas Kalteng - HF, Mei 2023).

Buntok - Dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan indeks persepsi korupsi (IPK) dan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM), Kepala Sub Bidang Pengkajian , Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Septi Nurhayati) dan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengumpulan data lapangan IPK-IKM, dengan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan pada Rutan Kelas IIB Buntok. Selasa (16/05/2023)

Kepala Subbidang PPPHAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Rutan Kelas IIB Buntok.

Kepala Rutan Kelas IIB Buntok (Sinardi) menyambut baik kedatangan tim dari kanwil, sinardi berkomitmen bersama jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik di Rutan Kelas IIB Buntok sehingga hasil survei IPK-IKM di Rutan Buntok bisa maksimal. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Mei 2023)

Foto Dokumentasi :