Palangka Raya - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Nur Azizah Rahmanawati) bersama Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Hendra) dan sejumlah staf perwakilan tiap divisi ikuti secara virtual Sosialisasi Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah. Pada hari ini, Jum’at (06/01/23) yang bertempat di Aula Kahayan.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I. ini diikuti juga oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia baik Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan menghadirkan Sub koordinator Pemantauan Analisa Pelaporan 1 (Widi Sutresna) sebagai pembicara/narasumber.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dani Hak Asasi Manusia, seluruh partisipan yang mengikuti kegiatan ini merupakan pejabat/pegawai yang berkompeten dalam penyusunan laporan kinerja.

Dalam paparannya, Widi Sutresna menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem akuntabilitas itu sendiri adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mana seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini berjalan dengan responsive, efektif dan transparan serta akuntabel yang menyebabkan pelaksanaan sistem akuntabilitas lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi lebih baik lagi.

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah diadakannya pembaharuan yaitu terkait evaluasi akuntabilitas kerja instansi pemerintah yang dalam hal ini Permenpan RB menyarankan dalam satu titik poin pentingnya adalah dalam melaksanakan evaluasi Kementerian dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik (E-Performance).

Sebagaimana telah diketahui bersama, Tahun 2022 kemarin kita sudah mendapatkan sosialisasi sistem akuntabilitas dan apa yang kita yang kita upload sama-sama yaitu kita bersama-sama mencoba upload data kinerja yang dimasukkan ke dalam aplikasi E-Performance yang di dalamnya itu ada evaluasi aktif. Itulah yang dimaksud sebagai uji coba pelaksanaan kemarin ini pada tanggal 28 November 2022. Melalui aplikasi tersebut dalam rangka pelaksanaan evaluasi maka ada beberapa proses yang harus dilalui bersama terkait SAKIP.

Adanya perubahan sistem akuntansi kinerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini yang tadinya 5 komponen menjadi 4 komponen perencanaan kinerja pengukuran kinerja pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dalam rangka menaikkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM ,ini semua sudah harus benar-benar akuntabel, benar-benar sudah tersistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan berjalannya penilaian Mandiri SAKIP yang sudah terintegrasikan dengan aplikasi E-Performance dan juga aplikasi E-RB. (Red-dok, Humas Kanwil Kalteng, Jan 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Masih dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Ke-19 Paguyuban Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS), PIPAS Daerah Kal-Teng dan Dharma Wanita Persatuan Pengayoman (DWP) melaksanakan kegiatan tabur bunga kepada makan pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan jasa para pahlawan. Kegiatan tabur Bunga dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Palangka Raya. Jumat (6/1/23).

Kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan tersebut diikuti Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Hendra Ekaputra, Pimti, Kepala UPT se-Kalteng, Ketua dan anggota PIPAS, Ketua dan Anggota DWP serta Jajaran Divisi Pemasyarakatan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan penghormatan terhadap dedikasi yang diberikan, agar kemudian dapat diimplementasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan semangat kepahlawanan.

HUT PIPAS Ke-19 kali ini diharapkan PIPAS dapat menjadi organisasi yang berdikari dan berdayaguna, menjadi sumber motivasi dan semangat mewujudkan tujuan dan harapan bersama. Diawali dengan upacara penghormatan kepada jasa para pahlawan kemudian dilanjutkan dengan menabur bunga di seluruh makam pahlawan yang diikuti oleh seluruh PIPAS yang hadir

Kakanwil, Hendra Ekaputra selaku pembina upacara mengatakan kegiatan tabur bunga ini bukan hanya formalitas belaka namun sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan pada jasa pahlawan. "Tabur bunga pada makam-makam pahlawan mungkin merupakan cara paling sederhana untuk menghargai jasa-jasa mereka yang telah banyak berkorban bagi kenyamanan hidup kita saat ini. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan berdiri di sini dengan rasa nyaman dan aman. Semoga kita senantiasa mengingat segala pengorbanan mereka dan melanjutkan cita-cita yang mereka impikan untuk negara ini," ujarnya.

Pada momen spesial itu, salah satu makam yang ditaburi bunga adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah kedua, Marsekal Pertama TNI Anakletus Tjilik Riwut

"Kita mendoakan arwah para pahlawan tersebut diterima disisi Allah SWT diampuni seluruh kesalahannya dan diterima amal nya, khususnya pahlawan yang pernah mengabdi kepada Kalimantan Tengah," tambah Hendra.

Rangkaian kegiatan memperingati HUT PIPAS ini akan ditutup pada acara puncak yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2023 yang berpusat di Gedung Badiklat Kemenkumham Jawa Tengah. (Red-dok, M.H.R, Jan 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng melakukan audiensi ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalteng. Hal ini merupakan audiensi perdana Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) beserta jajaran pada tahun 2023, Jumat (06/01).

Kedatangan Kepala Kantor Wilayah yang didampingi Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), dan Pejabat Administrator serta Kepala UPT Pemasyarakatan Kota Palangka Raya.

Audiensi ini pun disambut hangat oleh Kapolda Kalteng (Nanag Avianto), Karo Ops (Andreas Wayan Wisaksono), Kabid Humas (Kismanto Eko Saputro), dan Kabid Hukum (Rudi Purnomo).

Salah satu yang dibahas dalam audiensi ini ialah langkah-langkah strategis perihal narapidana agar setelah menjalani masa hukuman dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan dapat memiliki pekerjaan yang memadai.

Karena Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kemenkumham bukanlah organisasi profit melainkan penegak hukum yang sepatutnya saling bersinergi dan pada akhirnya diharuskan untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak baik menjadi baik, tak terkecuali Pemerintah Daerah yang juga harus lebih berperan aktif untuk memberikan solusi terbaik setelah kembalinya narapidana ke masyarakat agar tak mengulangi perbuatannya kembali.

“Saya selaku Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran berharap dapat terjalinnya sinergitas bersama Polda Kalteng sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan berjalan dengan baik. Ke depannya kami juga mengharapkan kerja sama kembali terkait pemberantasan narkoba di lingkungan lapas/rutan/LPKA, pengawalan sidang narapidana, dan pemindahan narapidana. Selain itu juga mengenai fungsi keimigrasian, yaitu pengawasan orang asing yang berada di wilayah Kalteng,” jelas Hendra dalam audiensi tersebut. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Sehubungan dengan telah berakhirnya kerja sama yang terlampir pada nota kesepahaman antara DPRD Kabupaten Seruyan dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah maka dilakukan kembali perbaruan kerja sama yang berkaitan dengan penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan daerah dan pengintegrasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Bertempat di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPRD Kabupaten Seruyan dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng dilakukan(06/01/2023).

Adapun harapan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng sebagaimana salah satu tugas dan fungsinya yaitu membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah tak terkecuali Kabupaten Seruyan dengan memberikan pelayanan maksimal dalam pembentukan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi  produk hukum daerah  yang berkualitas. “Semoga dengan adanya kerja sama ini, kita semua dapat memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua utamanya pada masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan” terang Hendra Eka Putra selaku Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Tak hanya itu saja, dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat terjalin kerja sama yang berdampak positif apalagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal di daerah yang mampu menjadi ujung tombak dari Law and Human Rights. Sebagai bentuk awal kerja sama yang sebelumnya telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman maka kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi regulasi Raperda tentang Pendidikan Kepramukaan.