Palangka Raya - Hujan yang mengguyur Kota Palangka Raya tidak menyurutkan semangat dalam mempersiapkan acara Tabur Bunga dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan (R. B. Danang Yudiawan) melaksanakan pengecekan awal persiapan upacara tabur bunga. Didampingi Kasubid Bene Keamanan (Galih P. Masadik), kadivpas bersama team turun langsung ke Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Jl. Tjilik Riwut km 2,5 Palangka Raya. (Kamis. 5 Agustus 2022).

Sebelum pengecekan langsung ke lapangan sudah dilakukan koordinasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud. Adapun tujuan pengecekan ini guna memastikan dan melihat kondisi tempat upacara berlangsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengecekan yaitu tata letak peserta upacara dan susunan upacara.

Terakhir kadivpas berpesan kepada seluruh tim pelaksana agar pelaksanaan kegiatan dapat dipersiapkan sebaik mungkin dengan harapan pada hari H kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Dalam rangka memeriahkan rangkaian kegiatan perlombaan menyambut Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang ke-77 Tahun dan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 Tahun 2022, Kantor Wilayah melaksanakan lomba Kebersihan dan Penataan Ruang Kerja dengan mendekorasi semenarik mungkin sesuai dengan hari peringatan yang dilaksanakan dengan penilaian yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk, Jumat (05/08).

Dalam penilaian yang dilaksanakan, dipantau juga oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) pada masing-masing ruang kerja pegawai Kantor Wilayah. Dekorasi yang dibuat juga dipenuhi dengan suasana Peringatan Hari Kemerdekaan dan HDKD ke-77 tahun.

Ketua tim penilai (Hamberi) juga mengingatkan kepada anggotanya agar memberikan nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, selanjutnya setelah nilai direkapitulasi akan dipilih pemenangnya yang akan diumukan pada Puncak Peringatan HDKD ke-77 tahun pada tanggal 19 Agustus 2022 mendatang. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi:

Sampit - Dalam rangka  Penyelenggaraan Program Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kamis (04/08/2022).

Mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi) memberikan sosialisasi sekaligus pembekalan kepada para peserta yang berasal dari perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berkaitan dengan pendaftaran Ormas berbadan Hukum. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut hasil koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kantor Wilayah terkait penanganan permasalahan Ormas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tqjuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini, dengan meningkatnya beberapa permasalahan terkait Ormas, mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memberikan sosialisasi sekaligus pembekalan kepada Ormas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur agar dalam menjalankan perannya dapat mematuhi aturan serta berjalan sesuai ketentuan sehingga keberadaan Ormas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Pelayanan Hukum memberikan pemahaman kepada seluruh peserta berkaitan dengan pentingnya legalitas (Badan Hukum) ormas dalam pelaksanaan fungsi ormas di masyarakat. “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta pendirian Badan Hukum Perseroan dan Organisasi Kemasyarakatan melalui Sistem Layanan Badan Hukum (SABH). Selain itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap ormas berbadan hukum yang terindikasi melanggar Peraturan Perundang-Undangan. Terhadap Ormas yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila akan dilakukan Sanksi Administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau Pencabutan Status Badan Hukum. Pengawasan tidak hanya pada pendaftaran sebagai badan hukum, namun apabila ada laporan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran oleh Ormas dan terbukti adanya pelanggaran, maka dapat dilakukan pencabutan status badan Hukum. Ormas yang telah dilakukan pencabutan status sebagai badan hukum secara otomatis dinyatakan bubar” tegas Karyadi.  (Reddok, Humas Kalteng, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah kembali melaksanakan kegiatan senam pagi bersama di halaman depan Kantor Wilayah. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng yang tersambung dengan kegiatan "Kumham Sehat, Kumham Produktif" yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal secara virtual, Jumat (05/08).

Digelar secara rutin, Olahraga bersama ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan dan kebugaran para pegawai. Selain bermanfaat untuk tubuh, kegiatan senam pagi juga bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan pegawai Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Banyak manfaat yang kita dapatkan melalui olahraga senam, oleh karena itu kegiatan senam menjadi agenda rutin di Kanwil Kemenkumham Kalteng yang dilakukan rutin pada hari Jum’at pagi. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi: