Palangka Raya - Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan verifikasi data lapangan SIPKUMHAM di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan / Buntok. Kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), Kepala Sub-Bidang Pengkajian ,Peneltian dan Pengembanagan Hukum dan HAM (Septi Nurhayati) serta staff bidang HAM. Jumat (15/07/2022)

Tim SIPKUMHAM betemu dengan perwakilan BPKAD Barito Selatan dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Buntok. Verifikasi yang dilakukan adalah  terkait permasalahan pembayaran dana BPJS. Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu dari kegiatan analisis kebijakan dengan  pemanfaaatan SIPKUMHAM.

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan layanan sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah mendukung  pembuatan  kebijakan di wilayah menginput data SIPKUMHAM yang berasal dari pengaduan masyarakat melalui media cetak, internet ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan yang kemudian dimasukkan ke dalam Aplikasi SIPKUMHAM.

Sedangkan tujuan analisis Permasalahan Hukum dan HAM di Kabupaten/Kota adalah sebagai bahan kebijakan di pusat dan wilayah Komponen utama dalam program pengembangan SIPKUMHAM berbasis Artificial Intelligence dan Crawling data adalah membangun database yang dapat digunakan. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2022)

Foto Dokumentasi :

Swiss - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyerahkan instrumen aksesi Traktat Budapest kepada Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (Dirjen WIPO) Daren Tang saat pertemuan bilateral yang berlangsung di Markas Besar WIPO, Rabu, 13 Juli 2022 waktu setempat.

Dengan mengaksesi Traktat Budapest, Indonesia menyatakan turut mengakui dan mengikatkan diri pada persetujuan ini. Aksesi ini disetujui setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Traktat Budapest Mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik Untuk Kepentingan Prosedur Paten pada 4 April 2022 lalu.

Menkumham Yasonna mengatakan bahwa perjanjian ini mengatur permohonan paten yang berasal dari mikroorganisme, di mana nantinya sampel mikroorganisme tersebut harus disimpan di otoritas penyimpanan internasional atau International Depository Authority (IDA).

“Hal ini sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mendorong perkembangan inovasi dan mengembangkan sumber daya genetik nasional khususnya pelindungan jasad renik, perlu mempersiapkan proses permohonan paten terkait jasad renik,” kata Yasonna.

Menurutnya, pengesahan traktat ini akan memberikan manfaat guna menjamin hasil riset dan inovasi untuk mendapatkan proteksi paten yang efektif dan efisien.

“Harapannya setiap hasil riset akan diperoleh lebih cepat karena sampel jasad renik atau mikroorganisme telah tersedia dengan aman sesuai penyimpanan standar,” ucap Yasonna.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mencatat saat ini terdapat 85 negara yang telah menjadi anggota Traktat Budapest, dengan Indonesia menjadi negara termuda yang ikut bergabung.

Selain itu, adapun jumlah IDA di Traktat Budapest terdapat sebanyak 48 otoritas. Hal ini karena tidak semua negara yang bergabung dalam Traktat Budapest berkewajiban  memilikinya.

Menkumham Bahas Beberapa Isu Penting Kekayaan Intelektual Indonesia

Dalam pertemuan bilateralnya dengan Dirjen WIPO, Daren Tang, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan penguatan dukungan kerja sama kepada WIPO dalam membantu memajukan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.

Diantaranya adalah Indonesia meminta adanya penambahan jumlah peserta dalam keikutsertaannya dalam program fellows yang merupakan salah satu bagian dari capacity building program yang dimiliki WIPO.

Selain itu, Yasonna juga menyampaikan permohonan dukungan WIPO terkait proyek Intellectual Property and Tourism serta pembentukan Intellectual Property Academy di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen WIPO, Daren Tang mengatakan bahwa tahun ini, WIPO memiliki 12 program capacity building yang meliputi bidang teknis substantif, administratif, dan kewiraswastaan.

“Indonesia akan diikutsertakan dalam program ini,” kata Daren Tang.

Terkait Intellectual Property Academy, Daren Tang menyebutkan saat ini telah ada 12  negara yang memiliki Intellectual Property Training Institute di 12 negara.

“Masih ada 18 negara berikutnya, termasuk Indonesia,” ucapnya.

Daren Tang meminta Indonesia untuk menyiapkan segala infrastruktur dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menunjang Intellectual Property Academy.

WIPO juga akan mendukung program Intellectual Property and Tourism di Indonesia, di mana proyek WIPO terkait Intellectual Property and Tourism sedang dilaksanakan di Costarica.

Sebelumnya, Indonesia telah menjalankan program Intellectual Property and Tourism dengan Provinsi Bali sebagai daerah percontohan untuk pengembangan kekayaan intelektual dan pariwisata yang berlangsung pada tanggal 14 Juni 2022 lalu di Museum Puri Lukisan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Foto Dokumentasi :

Jakarta - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dengan tema “Optimalisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah memasuki hari terakhir. Rabu (13/07/2022).

Bertempat di Hotel Pullman Central Park, Jakarta. Kegiatan hari terakhir Rapat Koordinasi ini diisi dengan pemaparan hasil diskusi dari masing - masing bidang terkait penyusunan strategi percepatan capaian target kinerja Semester ll Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Pencapaian Tahun 2023 sekaligus penutupan acara Rapat Koordinasi.

Kegiatan di awali dengan presentasi dari masing-masing Pokja terkait hasil pembahasan mengenai daftar inventarisasi Jukrah dalam rangka percepatan penyelesaian masalah tahun 2022 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2023.

Terdapat 3 bidang yang membahas bersama-sama mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Pencapaian Tahun 2023, yakni: 1) Perencanaan dan Keuangan (Pokja 1), 2) BMN dan Umum (Pokja 2), dan 3) SDM dan Kelembagaan (Pokja 3).

Kakanwil Kalteng (Hendra Ekaputra) dan Kadiv Administrasi (Nur Azizzah Rahmanawati) sendiri tergabung dalam Pokja 3 yakni Pokja SDM dan Kelembagaan dengan Output 6 Draft Target Kinerja Bidang SDM, Kelembagaan dan Humas Tahun 2023 serta 6 Langkah percepatan kinerja bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Tahun 2022.

Selanjutnya hasil Jukrah dan draft Tarja dari masing-masing Pokja secara simbolis diserahkan kepada Plh. Sekretaris Jenderal (Wisnu Nugroho Dewanto).

Kegiatan diakhiri dengan closing statment dari Plh. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Keuangan (Wisnu Nugroho Dewanto) sekaligus menutup kegiatan, “Rakor ini merupakan bagian dari strategi Kemenkumham untuk mengendalikan target-target kinerja agar tetap on the track. Hasil Rakor ini akan menjadi pedoman kinerja berbasis anggaran.”

Lebih lanjut Wisnu menyampaikan ada 3 hal yang menjadi isu penting yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius, yakni  : penataan kelembagaan, penataan SDM dan penataan asset. Tiga hal ini apabila tidak segera ditindaklanjuti akan berdampak pada penurunan kinerja Kemenkumham. "Bapak Ibu sekalian Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat dan Kantor Wilayah untuk segera menindaklanjuti penyelesaiannya dengan target yang jelas dan terukur",  imbuh Plh. Sekretaris Jenderal tersebut.

Menyikapi pelaksanaan kegiatan Rakordal yang telah berjalan ini, Kanwil Kemenkumham Kalteng berkomitmen untuk SIAP melaksanakan Target Kinerja serta Percepatan Kinerja yang telah dibahas Bersama-sama. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Melinda, Juli 2022)

Foto Dokumentasi :

Makassar - Bertempat di Aula Hotel Four points Makassar, kamis(14/07), Divisi Keimigrasian Kanwil Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Keimigrasian. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Munandar selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Jabatan Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian, dan Butros Galie Analis Keimigrasian Ahli Pertama selaku anggota Tim Penilai Angka Kredit Kantor Wilayah Jabatan Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian.

Kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia Muhammad Akram, selanjutnya sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Plh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Djaya Saputra. Dalam sambutannya, Djaya saputra menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi serta evaluasi jabatan fungsional keimigrasian.

Melalui sosialisasi ini JFT Analis Keimigrasian serta pemeriksa keimigrasian mengetahui mekanisme dan pertimbangan Penetapan Angka Kredit yang dilakukan Tim Penilai Angka Kredit. Selain itu, Tim Penilai Angka Kredit juga merekomendasikan kepada Pejabat Struktural agar melakukan rotasi posisi tugas JFT Analis Keimigrasian secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan angka kredit JFT Analis Keimigrasian untuk mencapai target Angka Kredit sesuai waktu yang ditentukan. 

Dalam giat ini di antaranya dibahas mengenai standar pemberian Angka Kredit, tata cara pengumpulan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit), paparan dari BKN dengan tema Manajemen PNS di Era Penyetaraan, paparan dari organisasi PERANIM, serta berita terbaru terkait peraturan-peraturan bagi pemangku jabatan fungsional analis keimigrasian. Acara juga diisi dengan dialog interaktif antara peserta dengan narasumber.(Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juli 2022)

Foto Dokumentasi: