Palangka Raya - Merespon arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas mengenai kebijakan Visa Kunjungan Satu Kali Perlajanan (Visa on Arrival) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas pada tanggal 09 September lalu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham tentang Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi terhadap kepatuhan pelaksanaan kemudahan dan percepatan pelayanan visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya guna mendukung peningkatan investasi asing dan devisa dari sektor pariwisata, Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap kepatuhan dan pelaksanaan kemudahan dan percepatan pelayanan izin tinggal dan dokumen keimigrasian  di Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Palangka Raya. Jumat (7/9/2022).

Dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi ini Kepala Divisi Keimigrasian didampingi para pejabat pelaksana pada Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Keimigrasian memberikan arahan kepada Petugas pelayanan visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya “agar insan Imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban dan sesuai dengan Prosedur yang berlaku sserta Apabila dikemudian hari ditemukan kendala terkait koordinasi di beberapa instansi dalam pelaksanaannya agar dapat selalu diinfokan dengan lebih jelas dan humanis kepada pemohon” Tekan Arief. (Red-dok, Narasi Butros IMI, Okt 2022)

Foto Dokumentasi :

Jakarta -  Guna mengoptimalisasikan pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dan penyusunan anggaran Tahun 2023 pada program Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-Undangan (PP) di wilayah, Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) berserta kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benny Yuandrias) melaksanakan koordinasi ke Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP). Koordinasi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Nofitri Anna Maria Simanjuntak) beserta jajaran. Jumat (7/9/2022).

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran program Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 serta rencana anggaran Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Nofitri Anna Maria Simanjuntak bahwa untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022 agar dioptimalisasi dan tetap melakukan koordinasi dan pendampingan dari unit eselon I terhadap kendala pelaksanaan anggaran diwilayah, sedangkan untuk penyusunan rencana anggaran Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan pagu anggaran, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam DIPA angaran Tahun 2023.

Melalui koordinasi tersebut diharapakan pelaksanaan anggaran program Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan tetap menyesuaikan pada rencana kegiatan yang telah ditetapkan. (Red-dok, Narasi- Kasub FPPHD, Okt 2022)

Foto Dokumentasi : 

Palangka Raya – Senam pagi di lingkungan kanwil kemenkumham kalteng sudah menjadi rutinitas yang selalu dilaksanakan di hari jumat bertempat dihalaman kantor wilayah, pagi ini kembali digelar senam bersama dengan instruktur zin ara serta diikuti dengan antusias oleh seluruh pegawai kantor wilayah, Jumat (7/9/20220).

Hadir juga pimpinan tinggi pratama dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanwati) dan Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar). “Kesehatan merupakan nikmat tuhan yang paling mahal harganya, maka dari itu mari kita bersama-sama menyatukan freukensi dan bergerak dalam menjaga kebugaran tubuh serta kesehetan bersama yang salah satu hasilnya juga akan meningkatkan kinerja masing-masing pegawai” Pungkas Nur Azizah.

Hal yang sama diakui oleh Staf Humas Kanwil (Holik), selain membangun kesehatan serta kebugaran jasmani, senam rutin ini juga sebagai ajang silaturahmi. Baik antara sesama pegawai , maupun dengan para pimpinan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, (Red-dok, Holik, Okt 2022)

Foto Bersama :

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) mengikuti kegiatan rapat persiapan penyusunan alokasi anggaran Unit Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2023 pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 yang bertempat di Ballroom Oemar Seno Adji, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta Selatan.

Kegiatan rapat persiapan penyusunan alokasi anggaran Unit Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal AHU ini dilaksanakan untuk membahas penyusunan anggaran pada Unit Direktorat Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum untuk tahun 2023.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Cahyo Rahadian Muzhar) dan diikuti oleh seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di 33 Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM serta dihadiri oleh Sekretaris Ditjen AHU beserta seluruh Direktur di DJ AHU, Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Wisnu Nugroho Dewanto), Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM (Ida Asep Somara), dan Kepala Biro Pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM (Novita Ilmaris).

Dalam kegiatan rapat persiapan penyusunan alokasi anggaran Unit Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2023 diisi dengan sesi diskusi Panel.

Pada sesi diskusi panel ini diisi oleh beberapa materi diantaranya materi tata cara penggunaan layanan apostille, materi Rencana kebutuhan sebagai dasar penganggaran yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, dan materi Posisi rencana manajemen kebutuhan dalam dukungan manajemen yang disampaikan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Oktober 2022)

Foto Dokumentasi: