Palangka Raya – Setelah berakhirnya penyelenggaraan UCI MTB Eliminator World Cup 2022 yang digelar di Indonesia khususnya kota Palangka Raya sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan ramah tamah dan jamuan santap malam bersama seluruh peserta UCI MTB Eliminator World Cup 2022 di Aula Jayang Tingang, Senin malam (29/08).

Menghadiri undangan ramah tersebut Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Selain itu, turut hadir Ketua Panitia UCI MTB (Agustiar Sabran), CEO MTB (Kristof Broyneel), Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng (Nuryakin).

Wakil Gubernur Kalteng (Edy Pratowo) saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, dengan adanya event UCI MTB Eliminator World Cup tahun 2022, menjadi momentum yang sangat penting terutama bagi masyarakat Kalteng. Selain sebagai event memperebutkan kejuaraan kelas dunia, juga memperkenalkan kekayaan budaya Prov. Kalteng kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, serta menjadi momentum kebangkitan perekonomian melalui UMKM di Prov. Kalteng.

Disampaikan juga bahwa suksesnya penyelenggaraan UCI MTB Eliminator World Cup 2022 di Kalteng menjadi semangat dan motivasi Pemprov. Kalteng untuk kembali siap menjadi tuan rumah untuk World Cup Championship atau berbagai event nasional dan internasional di masa mendatang. (Reddok, Humas Kalteng -  HF, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak (Edy Suprianto) mewakili Kepala Kantor wilayah dalam kegiatan Lokakarya Inklusi Sosial dan Rapat Koordinasi Forum Stakeholder bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di aula Hotel Grand Global Palangka Raya. Selasa , 30 Agustus 2022

Kepala Subbidang Bimbingan Pengentasan Anak (Edy Suprianto) berhadir sebagai narasumber dalam kegiatan Lokakarya Inklusi Sosial dan Rapat Koordinasi Forum Stakeholder bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut dengan judul materi Implementasi Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Lokakarya Inklusi Sosial dan Rapat Koordinasi Forum Stakeholder, PKBI Kalimantan Tengah dengan harapan bahwa Inklusi Sosial dapat menjadi sebuah gerakan yang mendasari dalam semua tahapan perencanaan, implementasi dan kontrol dalam pembangunan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada pelibatan, partisipasi, dan akses layanan serta kebutuhan dasar bagi ABH bisa terpenuhi. Pertemuan ini juga bermaksud menginisiasi sebuah forum komunikasi dan membuka saluran kemitraan bersama lintas sektor. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Arfan Faiz Muhlizi) didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi), Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni), dan Bidang HAM (Budi Haryono) memimpin Rapat dan Diskusi Penguatan Tusi JFT yang ada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Selasa (30/08/2022)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka bimbingan, monitoring dan evaluasi bagi JFT untuk melakukan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku agar lebih terarah dalam pengumpulan angka kredit sebagai sarana peningkatan jenjang karir bagi JFT yang bersangkutan, sekaligus mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Seluruh Pejabat Strukturak dan Pejabat Fungsional Tertentu yang ada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang  terdiri dari JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan, JF Analis Hukum, dan JF Penyuluh Hukum hadir dalam pertemuan tersebut.

Kadiv YankumHAM menyampaikan bahwa JFT merupakan jabatan mandiri yang memiliki tusi secara spesifik dan memiliki butir-butir kegiatan tersendiri, namun tusi yang dilakukan oleh JFT bukan hanya dalam pengumpulan angka kredit semata, tetapi juga harus melaksanakan tugas-tugas lain yang mendukung guna kemajuan organisasi khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Para Kepala Bidang juga menyampaikan bahwa sinergi antar JFT harus terus dilakukan guna menunjang tugas dan fungsi satu sama lain guna kemajuan bersama. JFT  dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan dalam struktur organisasi dimana yang bersangkutan berada agar tercipta simbiosis mutualisme yang berkesinambungan. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Berdasarkan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus diharmonisasikan pada Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai instansi vertikal yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan ketentuan ini Pemerintah Kabupaten Katingan melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentangm Pengelolaan Keuangan Daerah. Senin (29/08/2022)

Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) didampingi Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta  Analis Hukum, sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dihadiri Plt Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan (Yosefa Jambang) didampingi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan beserta tim.

Rapat dilaksanakan berupa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harmonis dari berbagai aspek diantaranya aspek prosedural, aspek substansi dan aspek teknik penyusunan.

Berdasarkan kajian dari Tim, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aturan yang disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama Tahun 2022, sehingga berdasarkan amanat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi :