Buntok - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah selaku instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menjalin sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam hal Pembentukan Produk Hukum Daerah baik Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah maupun fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumat (17/11/2023)
Regulasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, penataan regulasi berupa pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan langkah utama dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan serta masyarakat. Dalam rangka menjalin sinergitas dimaksud, Kanwil Kemenkumham Kalteng yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Nor Asriadi) bersama dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda (Doaa Risma Diputra dan Noprianto) melaksanakan Koordinasi ke Setda Kabupaten Barito Selatan yang diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum (Yohanes, SH), pada Setda Kabupaten Barito Selatan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, mengapresiasi jalinan silaturahmi dalam mewujudkan sinergitas dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, terlebih lagi saat ini dengan adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng di bidang penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang sudah pernah ditandatangani beberapa waktu yang lalu dan diharapkan dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam pembangunan hukum daerah di Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi. Dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut dapat dijadikan sebagai landasan kerjasama di bidang hukum diantaranya fasilitasi pembentukan peraturan daerah, penyusunan naskah akademik, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, penyusunan rancangan peraturan/keputusan DPRD, penyusunan instrumen hukum lainnya, dan sosialisasi atas program pembentukan peraturan daerah, termasuk fasilitasi harmonisasi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Dalam koordinasi ini Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalteng juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hak asasi manusia, serta menampung kondisi khusus daerah.
Tim, menyampaikan pula bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalteng mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah/DPRD dalam Pembentukan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah serta Penyusunan instrumen hukum lainnya. Selanjutnya, Tim menyerahkan Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah diselesaikan.
Setda Kabupaten Barito Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dengan adanya dukungan dan kerjasama dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas substansi pembentukan produk hukum dan instrumen hukum lainnya di Kabupaten Barito Selatan. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, November 2023).
Foto Dokumentasi :
