Palangka Raya - Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro di Kota Palangka Raya, yang dilaksanakan bertempat di Aula Aquarius Boutique Hotel, Jl. Imam Bonjol No.5 Palangka Raya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah turut hadir Sebagai Narasumber dengan menyampaikan materi “Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM”. Kegiatan di Moderatori oleh Kepala Bidang UMKM, Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya (Rahmanita), diikuti oleh 30 peserta Pelaku UMKM Kota Palangka Raya. Senin (13/11/2023)

Pada kesempatan ini materi disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Laila Rahmawati) dimana menyampaikan betapa pentingnya pendaftaran Merek sebagai sebuah logo, simbol atau penamaan dari sebuah bisnis atau usaha sangat penting untuk di daftarkan secara resmi, agar si pengusaha atau si pebisnis ini punya dasar hukum ketika brand usahanya di pakai atau di salahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Intinya adalah untuk menghindari kerugian bagi si pemilik Merek itu sendiri sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut.
Begitu pentingnya Merek sebagai pengenal dari sebuah bisnis atau usaha ataupun produk ini sehingga keberadaannya harus dilindungi secara hukum oleh si pemilik usaha.

Apabila sebuah produk dengan nama yang sudah terkenal, menghasilkan laba yang tidak sedikit, namun karena mereknya di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan merek pada barang palsu yang menyebabkan kerugian konsumen misalnya, maka sudah bisa dipastikan penjualan dari produk ini sendiri akan terus menurun. Selain itu rusaknya nama dari sebuah usaha dan pastinya dari produk tadi.

Cara Daftar Merek tidak sulit dan tentunya bisa dilakukan secara mandiri. Pendaftaran Merek bisa dilakukan melalui laman situs https://merek.dgip.go.id/. Namun sebelumnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Seperti :
1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Apabila dalam melakukan pendaftaran secara mandiri mengalami kesulitan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Melalui Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual tentunya siap membantu, baik datang secara langsung ke Kantor wilayah, juga bisa komunikasi lewat Telepon. Adapun biaya yang dikenakan untuk Umum yaitu Rp.1.800.000/kelas dan bagi UMK : Rp.500.000/kelas. Tutup Laila Rahmawati. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , November 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Memasuki hari ke-5 Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), hari ini adalah hari terakhir dalam pelaksanaan SKD, Senin (13/11/23).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Bagian Umum (H.Mahrijuni) berikan semangat kepada perserta Ujian CAT.

Kakanwil menyampaikan apapun hasil yang didapat itulah hasil kerja keras perserta, disini tidak ada yang bisa memanipulasi hasil itu sendiri karena nilai tersebut langsung muncul di live streaming.

“Semoga Pelaksanaan Tes adik-adik dapat berjalan lancar dan mendapat hasil yang memuaskan serta dapat melangkah mengikuti tahapan berikutnya” Ucap Kakanwil.

Selain itu juga, Biro Kepegawaian (Widiarto) mengapresiasi kerja keras para panitia dan pihak-pihak terkait yang sudah membantu berjalannya Seleksi Kompetensi Dasar ini.

“Allhamdulilah 5 hari SKD ini berjalan dengan lancar, saya sangat senang melihat panita  dapat membantu peserta dalam pelaksanaan SKD ini, mulai dari meminjamkan sepatunya agar sesuai ketentuan, bahkan mengarahkan peserta yang hampir terlambat menuju pengambilan PIN” ucap Widiarto. (Reddok, Humas-RT, November 2023).

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng bertempat di Aula Kahayan, Senin (13/11).
Sejumlah 11 orang pejabat yang dilantik ini pun disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono) serta Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng.
“Perlu saya sampaikan bahwa mutasi dan promosi adalah suatu hal yang wajar dalam suatu organisasi, oleh sebab itu harus dimaknai sebagai suatu penugasan dalam rangka memberikan penyegaran dan menambah wawasan,” ucap Hendra Ekaputra dalam sambutannya.
Berdasarkan pengalaman dan profesionalisme yang mereka miliki, semua tantangan yang ada diharapkan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh para Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang baru dilantik.
“Jabatan yang anda emban ini harus dimaknai sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat dan pemerintah, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pesan Kepala Kantor Wilayah sebelum mengakhiri sambutannya. (Redok, Humas Kalteng – HF, November 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kepala Kantor Regional BKN Banjarmasin (A Darmuji) tinjau lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, Minggu (12/11/23).

Dalam tinjauannya Darmuji di damping Kepala Bagian Umum (H.Mahrijuni) meninjau ruang CAT dan ruang monitoring pelaksaan SKD dan alur registrasi, penitipan barang, pengeledahan badan dan pemberian PIN untuk perserta di Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Darmuji menyampaikan Bahwa hasil ujian dapat dipantau melalui live streaming di akun youtube official CAT BKN dan Kantor Regional/UPT BKN se-Indonesia sesuai dengan wilayah ujian. Sistem CAT BKN dirancang untuk menyajikan hasil yang cepat, akuntabel, dan transparan. Siapa pun dapat memantau hasil ujian karena disajikan secara terbuka sehingga tidak bisa dimanipulasi.

Ia juga berpesan kepada peserta agar berorientasi pada kemampuan diri sendiri dan jangan berkompromi terhadap tawaran oknum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih membantu peserta dalam kelulusannya. (Reddok, Humas-RT, November 2023).