Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Pengelola Bantuan Hukum (Gani Nugraha) dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Muhammad Rafid Zuhdi) laksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang bertempat di MIN 2 Kota Palangka Raya. Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi ini juga dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan sebagai Calon Penyuluh anti Korupsi (PAKSI), Jumat (22/09).

Adapun materi yang disampaikan kali ini berkaitan dengan definisi hukum, kesadaran hukum, cara meningkatkan kesadaran hukum, teori asas fiksi hukum, indikator kesadaran hukum, contoh kesadaran hukum oleh pelajar di lingkungan sekolah, pengertian korupsi, contoh tindak korupsi, cara pencegahan korupsi dan contoh perilaku anti korupsi di lingkungan sekolah. Selain penyampaian materi juga dilaksanakan diskusi tanya-jawab mengenai korupsi di kalangan pelajar.

Kegiatan ini sebagai upaya penanaman nilai-nialai luhur kepada para siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) yang masih berada dalam masa emasnya untuk mengetahui dan terhidar dari Korupsi. Acara tersebut berjalan lancer dan disambut dengan antusias yang luar biasa dengan dibuktikan terdapat beberapa pertanyaan seputar korupsi dan dikemas secara sederhana dengan contoh kehidupan sehari-hari agar para anak-anak SD lebih mudah memahami.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemahaman bagaimana membasmi korupsi di lingkungan sekolah/madrasah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan warga sekolah mampu mengantisipasi dan menghindari terjadinya praktek korupsi disekolah sejak dini. Dengan demikian wujud kesadaran diri dalam membasmi korupsi sejak dini dapat ditumbuhkan pada siswa didik dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa serta dapat diterapkan secara langsung. Pendidikan karakter dan pendidikan keterampilan hidup bagi siswa menjadi ranah untuk menautkan pendidikan bebas korupsi ini. (Reddok, Humas Kalteng – HF, September 2023).

Foto Dokumentasi:

Bertempat di The Trans Resort Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) menghadiri pembahasan implementasi tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang dilaksanakan pada kegiatan Rapat Koordinasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Adapun rangkaian kegiatan di awali dengan pemaparan materi terkait Kelembagaan dan anggaran BSK Hukum dan HAM dengan narasumber dari KemenpanRB dan Ditjen Anggaran, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait tugas dan fungsi serta evaluasi kegiatan pada unit Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di wilayah.

Kegiatan rapat koordinasi dilanjutkan dengan pembahasan oleh 3 komisi untuk membahas implementasi pelaksaan tugas dan fungsi BSK Hukum dan HAM di wilayah sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM bahwa ditetapkan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menjadi salah satu unit organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Mengingat BSK Hukum dan HAM memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan HAM.

Diharapkan melalui Rapat Koordinasi tersebut dapat memberikan masukan serta rumusan yang komprehensif sebagai bahan pengambil kebijakan terkait implementasi tugas dan fungsi BSK Hukum dan HAM di wilayah serta peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2023)

Palangka Raya - Dalam upaya menjaga kehormatan dan integritas bangsa, Kanwil Kemenkumham Kalteng menggelar sosialisasi anti korupsi yang bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan ini merupakan langkah bersama menuju masyarakat yang bersih dan transparan yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh Calon PAKSI dari Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi yang sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut data terbaru, korupsi masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, dan upaya-upaya perlu dilakukan untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap tindakan korupsi.

Kegiatan sosialisasi anti korupsi ini telah diadakan di berbagai wilayah di Indonesia, dari pelosok desa hingga kota-kota besar. Para narasumber yang ahli di bidangnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya korupsi, dampak negatifnya terhadap pembangunan, serta langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mencegahnya.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Calon Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yakni Diana Soekowati dan Gani Nugraha dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Calon Penyuluh Anti Korupsi adalah seseorang yang memiliki minat dan komitmen dalam memerangi korupsi serta berpotensi untuk menjadi penyuluh yang efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Penyuluh anti korupsi berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi, serta cara-cara untuk mencegahnya.

Selama sosialisasi peserta juga diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang harus menjadi pijakan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat bersama-sama membangun negara yang kuat dan bebas dari korupsi.

Sosialisasi anti korupsi ini bukanlah upaya sekali jalan, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah akan terus mendukung dan mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang, serta menguatkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menindak tegas tindakan korupsi.

Diakhir acara, dilakukan diskusi dan tanya jawab serta peserta diberikan semangat untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka masing-masing. Harapan besar terletak pada kesadaran kolektif bahwa masyarakat yang bersih dari korupsi adalah modal dasar dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dengan langkah bersama, Indonesia yakin dapat mengatasi tantangan korupsi dan mengukir masa depan yang lebih terang. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2023)

Palangka Raya - Jadikan Secure Computer User dan Pelaksanaan SPBE fokus pembahasan, Pusat Data dan Teknologi Informasi langsungkan Hari Kedua Supervisi Layanan Teknologi Informasi dan Training of Trainer (TOT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Kamis, (21/09/2023).

Sebagaimana diketahui, teknologi informasi memberikan kemudahan khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tetapi disamping itu, pemanfaatan teknologi informasi juga membuat pertukaran data yang berlangsung di dalam organisasi terekspos dan rentan diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Untuk mencegah peretasan data ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pada Training of Trainer (TOT) yang berlangsung hari ini, Tim PUSDATIN memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan agar penggunaan komputer dan jaringan dapat tetap aman dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

"Salah satu teknik peretasan yang paling sering muncul adalah Social Engineering dimana pelaku menyamar sebagai pihak berwenang atau kerabat untuk bisa mengambil informasi penting kita seperti password dan sebagainya. Jadi, Bapak/Ibu, password harus benar-benar dijaga, jangan diberikan kepada siapa-siapa," himbau Muh Fadhilal Haaq Ginoga, Pranata Komputer Ahli Pertama selaku narasumber materi Secure Computer User hari ini.

Tidak hanya itu, Muh Fadhilal juga mengingatkan peserta untuk awas terhadap perangkat kerja masing-masing dan perangkat lunak yang digunakan. Indah menyampaikan bahwa aplikasi-aplikasi hasil membajak tanpa adanya lisensi yang jelas bisa membawa malware yang berbahaya bagi perangkat kerja dan data yang ada di dalamnya.

Disamping mengenai keamanan data, Tim PUSDATIN juga membahas mengenai pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi SPBE yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja, “Saat ini sudah ada fitur terbaru di Aplikasi SPBE untuk penguploadan laporan tindak lanjut rencana aksi SPBE.” ujar Indah Permata Rufit, Pengelola Jaringan Dokumentasi. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2023)