Palangka Raya - Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Utama, Nugroho lakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Selasa (19/9/2023).

Sosialisasi ini di juga di ikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Y), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kalteng dan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, secara tatap muka dan virtual.

Bertempat di Ruang Kerja PK Bapas Palangka Raya, Nugroho menjelaskan secara mendetail tentang UU Pemasyarakatan yang baru."Jika pada UU Pemasyarakatan lama, Pemasyarakatan ada di bagian akhir. Namun, dengan berlakunya yang baru, terdapat perbedaan di mana Pemasyarakatan adalah sebuah subsistem," Ucap Nugroho.

Dalam sosialisasi tersebut, Nugroho menjelaskan satu per satu Pasal untuk memberikan pemahaman yang sama. Sehingga tidak terdapat kesalahpahaman akibat salah pengertian antar petugas Pemasyarakatan dalam memberikan layanan.

"Jadi saat ini, perlu diperhatikan bahwa ketika memberikan pelayanan tahanan, remisi dan integrasi harus berdasarkan Litmas dan Asesmen, Setelah sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih memahami UU Pemasyarakatan yang baru dan memberikan pelayanan prima kepada publik” Tutur Nugroho. (Reddok, Humas- Kalteng, September 2023).

Palanga Raya – Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Resmi Tutup Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah TA 2023, (20/09/23).

Kegiatan ini ditutup langung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah TA 2023.

Dalam sambutannya Kakanwil terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang berkenan hadir pada kegiatan ini dan terus bersinergi serta berkolaborasi, dalam melaksanakan pembangunan dibidang Hukum dan HAM secara berkesinambungan, untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin maju.

“Evaluasi Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan akan menjadi awal bagi kita untuk ikut berperan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan kinerja yang baik, efektif, dan efisien juga merupakan suatu bentuk dari good governance dan clean government menuju Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang bebas dari KKN” ucap Kakanwil.

Evaluasi Capaian Kinerja adalah salah satu upaya untuk memberikan input balik bagi pelaksanaan RKA K/L, karena evaluasi dapat menilai kinerja Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam satu kurun waktu tertentu. Monitoring dan evaluasi yang sifatnya terintegrasi ini akan dapat menyimpulkan secara utuh kendala yang dihadapi serta keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi merupakan masukkan yang sangat berharga bagi perencanaan kinerja yang berkualitas pada tahun berikutnya.

“Saya beserta jajaran memberikan apresiasi kepada seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah atas capaian kinerja yang sudah terlaksana” tutur Kakanwil.

“Terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kepada para peserta saya ucapkan selamat jalan dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga dan bertugas kembali di Unit Kerja masing-masing”. Tutup Kakanwil. (Reddok, Humas – Kalteng September 2023).

Palangka Raya - Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Hari Ke-2, Selasa (19/09/23).

Kegiatan yang juga diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat pada bidang Tata Usaha dan Kepegawaian dari 19 (Sembilan belas) satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ini berisikan materi tentang Penguatan Integritas Organisasi.

Dalam materi tersebut dipaparkan mengenai Produk Penguatan Integritas, Pengukuran Integritas Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI KPK) dan IPK IKM serta Indeks Integritas Internal Organisasi dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu juga dlakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Seraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengenai persentase dan kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh Jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Dalam materi dilakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Seraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengenai persentase dan kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh Jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Para peserta di bagi menjadi 3 Komisi yang nanti akan memaparkan hasil presentasinya dalam kegiatan ini.

Kasongan – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) yang terdiri dari Tim Auditor di Inspektorat Wilayah II melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 dengan melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Selasa (19/09).

Auditor Madya (Kesuma Negara) selaku Pengendali Teknis didampingi Auditor Pertama (Kurniawan) selaku Ketua Tim, Auditor Pertama (Dita Priandini) selaku anggota tim, dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho) menjelaskan bahwa Pendampingan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pelaksanaan Pendampingan dilaksanakan mulai dari tanggal 19 September sampai dengan 20 September 2023.

Disambut oleh Kalapas Narkotika Kelas IIA Kasongan (Ahmad Hardi), Tim Itjen melakukan sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko dan penyusunan form Penetapan Tujuan, Daftar Risiko, Peta Risiko, Indikator Risiko dan Rencana Penanganan Risiko serta penyusunan form Piagam Manajemen Risiko untuk dideklarasikan oleh satuan kerja pada awal tahun.

“Tujuan penyusunan ini adalah satuan kerja dapat mengembangkan pola pikir preventif dengan diawali pemetaan resiko yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) melalui Tim Inspektorat Wilayah II melakukan pendampingan terhadap satuan kerja untuk dapat mengidentifikasi risiko yang ada di satuan kerja, baik risiko yang bersifat besar sampai risiko terkecil maupun risiko yang berasal dari internal atau eksternal satuan kerja,” jelas Kesuma Negara selaku ketua tim.

Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan menghadirkan pegawai dan pejabat Satuan Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan bersama-sama mendengarkan paparan Tim Inspektorat Jenderal, membahas/diskusi dan mengisi/menyusun matriks tahapan Penerapan Manajemen Risiko.

“Satuan Kerja mengemukakan pendapat bahwa Manajemen Risiko merupakan hal yang sudah seharusnya mulai didokumentasikan dengan baik, mengingat adanya mitigasi risiko dapat memberikan pengaruh positif pada pencapaian organisasi dan memberikan hasil optimal pada pencapaian tingkat 3E (Ekonomis, Efektifitas dan Efisiensi),” sambung Kesuma Negara. (Reddok, Humas Kalteng – HF, September 2023).

Foto Dokumentasi: