Sukamara - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) lakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pada Lapas Kelas III Sukamara, Rabu (04/10/23).

Monev ini juga di ikuti oleh Kepala Lapas Kelas III Sukamara (Joko Prayitno), Kepala Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun (Doni Handriansyah), Kepala Bapas Kelas II Pangkalan Bun (M Arfandy), dan jajaran Lapas Kelas III Sukamara.

Adapun titik lokasi yang ditinjau yaitu kondisi dapur, kondisi tembok lapas, dan kondisigedung lapas. Dalam tinjauannya, Kepala Kantor Wilayah mengapresiasi hasil masakan warga binaan pemasyarakatan dan kondisi dapur yang bersih dan higienis. Kemudian, kondisi tembok lapas yang masih menggunakan seng agar segera ditindaklanjuti pembangunannya.

Dalam kesempatan ini juga, Kepala Kantor Wilayah melakukan peninjauan pada lahan Gawi Barinjam Lapas Kelas III Sukamara untuk melaksanakan panen pada buah pisang sunrise (cavendis) yang ditanam sebagai bentuk program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Kakanwil juga berharap dengan adanya monev ini dapat memberikan masukan yang positif pada perubahan lapas yang lebih baik lagi kedepannya. (Reddok, Humas-RT, Oktober 2023).

Pangkalan Bun - Pentingnya penyebarluasan informasi kepada para pelaku usaha di daerah khususnya UMKM, Kanwil Kemenkumham Kalteng lakukan koordinasi ke Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Rabu (4/10/2023)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) yang didampingi oleh JFT dan JFU pada Kanwil Kemenkumham Kalteng serta diterima oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Kabupaten Kotawaringin Barat (Retno Lestari).

Pihak Kantor Wilayah menyampaikan bahwa terdapat program unggulan yang sedang digalakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yakni mengenai Perseroan Perorangan (PP) dan One Village One Brand (OVOB) , kedua hal tersebut saling berkaitan terlebih dalam penerapannya di dunia usaha baik perdagangan maupun jasa.

Gunawan mengatakan “Sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemerintah perlu memberikan terobosan yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah, yakni dengan pendaftaran PP dan OVOB, PP menjadi salah satu alternatif yang mudah bagi pelaku UMKM yang ingin mendirikan perusahaan berbadan hukum dengan biaya murah dan administrasi yang mudah tanpa harus ada Akta Notaris”, jelas Kabid Pelayanan Hukum.

Sejalan dengan itu OVOB juga akan membantu masyarakat di lini pedesaan maupun kelurahan dan suatu komunitas/ perkumpulan yang memiliki karkteristik yang sama pada produk yang dihasilkan sehingga didapatkan suatu Merek Kolektif yang dapat digunakan bersama dan memberikan manfaat secara luas untuk masyarakat hingga mengangkat nama suatu daerah tertentu.

Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Kotawaringin Barat menyambut baik akan adanya program tersebut “kami akan menindak lanjuti informasi yang telah diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM agar dapat turut aktif mendaftarkan usaha yang dimiliki sebagai Perseroan Perorangan yang berbadan hukum maupun mendorong agar para pengrajin lokal dapat memiliki merek kolektif yang menjual nama suatu daerah”, ungkap Retno. (Red-dok, Humas Kalteng, Oktober 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Dalam rangka menjaga orisinalitas dan kualitas produk daerah agar tetap terlindungi dari plagiasi, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melakukan survei pada pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palangka Raya untuk diberikan penilaian terkait Hak Kekayaan Intelektual yang ada pada suatu barang/jasa yang dijual belikan. Selasa (3/10/2023)

Sebagai tindak lanjut akan hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalteng telah menetapkan pusat perbelanjaan yang telah memenuhi kriteria  berbasis kekayaan intelektual, yakni pada Pusat Perbelanjaan Souvenir di Pasar Besar dan Pusat Penjualan Obat Herbal di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya.

Kedua pusat perbelanjaan tersebut diberikan Penghargaan berupa Sertifikat yang langsung diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) dan didampingi JFT dan JFU pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengatakan “Dengan adanya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual di daerah, diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan produk unggulan daerah dengan Merek terdaftar, hal tersebut sekaligus juga sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian di daerah”, ungkap Gunawan.

Terobosan tersebut juga akan terus digencarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tegah terhadap pusat perbelanjaan lain di Provinsi Kalimantan Tengah agar Kekayaan Intelektual yang ada dapat terlindungi. (Red-dok, Humas Kalteng, Oktober 2023)

Foto Dokumentasi :

Sukamara - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) hadiri Pelatihan Fisik, Mental, dan Disiplin Bagi Pegawai Lapas Kelas III Sukamara Sekaligus Bentuk Sinergitas Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Rabu (04/10/23).

Kegiatan ini juga di hadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Wakapolres Sukamara Danramil 1014-06 Sukamara, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sukamara, Perwakilan Pengadilan Agama Sukamara, Kalapas Kelas III Sukamara, Kalapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Kabapas Kelas II Pangkalan Bun dan jajaran Lapas Kelas III Sukamara

Kapolres Sukamara dalam hal ini diwakilkan oleh Wakapolres dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih telah hadir di Polres Sukamara kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah beserta rombongan.

Selanjutnya, kegiatan pelatihan menembak ini harus dilakukan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, kondisi fisik yang prima, dan konsentrasi yang tinggi. Apabila terdapat kesalahan dalam melaksanakan kegiatan ini, akan berakibat fatal. Gunakan senjata sesuai dengan arahan dari para instruktur.

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini tidak hanya sekedar pelatihan rutin, melainkan sebuah komitmen nyata untuk mengembangkan potensi terbaik dari setiap Pegawai, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pelatihan FMD mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam tiga aspek utama, yaitu fisik, mental, dan disiplin. Fisik yang prima akan membantu kita menjalankan tugas dengan optimal, mental yang kuat akan menghadapi berbagai tantangan dengan bijak, dan disiplin yang tinggi akan membentuk profesionalisme dan keandalan dalam pelaksanaan tugas.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan menembak yang kita selenggarakan hari ini merupakan wujud kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Selain membangun keterampilan dalam bidang keamanan, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik.

Kegiatan Pelatihan Fisik, Mental, dan Disiplin Bagi Pegawai Lapas Kelas III Sukamara Sekaligus Bentuk Sinergitas Bersama Pemerintah Daerah Melalui Kegiatan Menembak, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetensi pegawai Lapas Kelas III Sukamara dan meningkatkan tali silaturahmi, sinergitas serta kerjasama antar instansi terkait sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. (Reddok, Humas-RT, Oktober 2023).