Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Y) Gelar Press Release Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Palangka Raya, Senin (11/09/23).

Kegiatan ini di hadiri oleh Forkopimpda, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya (Chandran Lestyono), Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangka Raya (Ma`Ruf Prasetyo Hadianto) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya (Dwi Santosa), Kepala RUPBASAN Kelas I Palangka Raya (Meldy Putera), Stakeholder terkait dan Rekan-Rekan Media Online/Cetak.

Dalam Press Release ini Kadivpas menyampaikan bahwa kegiatan ini bersinergi dengan forum Forkompinda Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami berharap tentu berharap proses pemindahan berjalan lancar, seperti yang diharapkan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan ini, bahkan sarana bus juga dibantu dari Pemerintah Provinsi, TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Sekitar 100 petugas pengamanan dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, berpartisipasi dalam tugas pemindahan WBP," terangnya.

"Untuk informasi WBP Lapas Kelas IIA Palangka Raya tidak dipindahkan semuanya, namun hanya sebagian saja. Mengingat masih kurangnya blok hunian untuk para WBP" tuturnya.

Meskipun demikian, petugas pengamanan tentu akan maksimalkan pelayanan terhadap WBP sesuai standar yang telah di tetapkan. Disisi lain, Danang juga mengimbau semua rekan media agar tidak melakukan penayangan siara langsung maupun penerbitan foto WBP tanpa blur.

"Saya membutuhkan kerja sama, untuk rekan media agar tidak menayangkan publikasi WBP tanpa blur. Kita wajib menjaga hak WBP itu sendiri, serta hal tersebut sudah diatur dalam UU," demikian ungkapan.

Adapun Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pemindahan Lokasi 3 (tiga) UPT Pemasyarakatan di Palangka Raya yaitu pertama. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/169/M.KT.01/2023 Tanggal 10 Februari 2023 perihal Persetujuan Penataan UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1.OT.01.04-24 Tanggal 25 Mei 2023 hal Persiapan Operasional Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Baru UPT Pemasyarakatan.

Jumlah WBP yang dipindahkan pada 3 (Tiga) UPT Pemasyarakatan di lokasi yang baru yaitu, Lapas Kelas IIA Palangka Raya 110 Orang dari total 581 Orang, Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya : 206 Orang + 1 Anak Bawaan, Rutan Kelas IIA Palangka Raya  525 Orang + 471 Orang (471 orang sisa yang berada di Lapas Kelas IIA Palangka Raya lama) total 996 orang WBP Lapas dan Rutan.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengucapkan terimakasih kepada Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat” tutup Kadivpas. (Reddok, Humas – Kalteng, September 2023).

Palangka Raya - Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kebijakan hukum di Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memegang peranan penting dalam mendukung pembentukan produk hukum di Daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, termasuk mitra kerja dari pihak eksekutif dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sebagai anggota pendukung Forkompinda Provinsi Kalimantan Tengah ikut mendukung suksesnya pembangunan hukum di Daerah melalui penyusunan Regulasi.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Paripurna ke 16 Penutupan Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2023, sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III (Ketiga) Tahun Sidang 2023, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum oleh Yusuf Salamat (Perancang Perundang-undangan Ahli Madya). Senin (11/09/2023)

Dalam rapat ini dibuka secara langsung oleh Pimpinan Rapat Bapak H. Wiyatno, kemudian dilanjutkan Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Paripurna Ke-16 Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun sidang 2023, sekaligus Rapat Paripurna Ke-I pembukaan Mas Persidangan III (ketiga) Tahun sidang 2023. Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan mendengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, kegiatan selesai. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , September 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah pada Senin (11/09/2023). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara yang dilakukan pengharmonisasian adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat pengharmonisasian ini dipimpin oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informasi, Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Pada Kesempatan ini Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia untuk melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah baik inisiatif Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/kota. Pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah dilakukan dalam rangka untuk menyelaraskan rancangan produk hukum daerah yang disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara melalui Kepala Bagian Hukum (Mardha Fathiah, S.H) mengucapakan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah Kabupaten Barito Utara dan akan menindaklanjuti hasil pengharmonisasian yang telah dilakukan.

Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , September 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Bertempat di Rutan Palangka Raya, Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Y) pimpin Gladi Bersih Persiapan Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Minggu (10/09/23).

Gladi ini juga di ikuti langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya (Chandran Lestyono), Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangka Raya (Ma`Ruf Prasetyo Hadianto, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Jajaran Pengamanan Rutan dan Lapas.

Gladi tersebut disampaikan R.B Danang Y, diharapkan berjalan dengan kondusif. Saling bahu-membahu, dengan sinergitas antara Aparat Penegak Hukum TNI dan Polri.

“Kami tidak bisa juga bekerja sendiri maka dari itu, dibutuhkan sinergi kolaborasi,” ucapnya.

R.B Danang Y mengingatkan dengan seluruh pegawai yang berpartisipasi, dalam baik penjagaan dan lainnya agar tidak melakukan kelalaian sekecil apapun.

“Tetap waspada, jaga kekondusifan saat melakukan pemindahan,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Divisi Pemasyarakatan mengucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri telah membantu dalam rangkaian kegiatan pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Terimakasih saya ucapkan sebelumnya, semoga silaturahmi tetap terjalin sebagaimana mestinya,” tandasnya.