Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasonna. H. Laoly, menekankan perubahan iklim merupakan salah satu isu yang amat penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Perubahan iklim dinilai tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM).

“Perubahan iklim dan manajemen bencana adalah isu yang membutuhkan tindakan kolektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Yasonna pada Workshop bertajuk “Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana” yang digelar di Hotel Borobudur, Selasa (20/6).

MenkumHAM meyakini kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam merespon perubahan iklim dan bencana. Oleh karena itu, Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana.

“Hanya melalui kerja sama yang solid dan terkoordinasi kita dapat mengatasi tantangan ini dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk generasi mendatang,”jelasnya.

Lebih lanjut, Yasonna meyakini peran sektor swasta terhadap tanggung jawab Perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim merupakan hal yang krusial. Perusahaan-perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional.

“Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” tegas Yasonna.

Guna mendorong peningkatan kesadaran sektor swasta terhadap HAM, pemerintah melalui KemenkumHAM bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mematangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. “Bersamaan dengan penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kami juga telah memiliki aplikasi PRISMA. Melalui aplikasi berbasis website ini, Kami ingin membantu pelaku usaha dalam menganalisis potensi risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya,” imbuh Yasonna.

Sebagai informasi, pelaksanaan acara workshop ini merupakan bentuk tindaklanjut dari G20 Bali Leaders’ Declaration guna mencegah meluasnya the negative impact of climate change terhadap tantangan implementasi HAM di Indonesia. Melalui workshop ini, maka akan disusun sebuah rekomendasi berupa policy brief guna menjawab tantangan yang mengemuka dalam pertemuan November 2022 silam.

Workshop bertajuk Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana juga turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Dalam Negeri, Berlangsungnya acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara KemenkumHAM dengan UNDP, UNICEF, Uni Eropa, dan Universitas Bina Nusantara.

Kasongan - Gangguan keamanan dan ketertiban bisa terjadi kapan saja, mengingat situasi dan kondisi Lapas dan Rutan di Kalimantan Tengah yang sudah over kapasitas. Gangguan keamanan dan ketertiban dimaksud bisa timbul dari dalam maupun luar Lapas. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka sangat diperlukan deteksi dini dan kegiatan intelijen melalui Unit Intelijen Pemasyarakatan, Senin (19/06/23)

Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan) melalui Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan (Mubasirudin) melaksanakan petunjuk dan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kakanwil Kemenkumham Kateng, sebagai upaya melakukan deteksi dini di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan razia blok kamar hunian WBP dan Kontrol Keliling (Troling).

Dalam kegiatan ini Kabid Keamanan menyampaikan "Kegiatan sidak ini dilakukan sebagaimana jukrah Dirjenpas dan Kakanwil agar seluruh jajaran pemasyarakatan menjalankan 3+1 back to basics. Laksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Jangan menjadi penghubung narapidana untuk memasukan barang-barang terlarang. Jangan sampai ikut terlibat dalam peredaran gelap narkotika", ungkap Kabid Keamanan.

Kegiatan razia di Lapas Kasongan berjalan aman dan kondusif, barang hasil razia disita untuk dimusnahkan.

Palangka Raya – Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menghadiri Kegiatan Kejuaraan menembak "Kapolda Cup 2023" dalam rangka Hari Bhayangkara ke - 77 bertempat di Lapangan Tembak "SIPET" Polda Kalteng, Selasa (20/06/2023).

Kegiatan ini diawali dan di buka dengan pelaksanaan menembak dan manyipet oleh Kapolda Kalimantan Tengah (Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.SI) didampingi oleh Danrem 102/Panju Panjung (Brigjen TNI Bayu Permana) serta dihadiri oleh Forkopimda Prov. Kalimantan Tengah, Perbakin serta Instansi Vertikal sebagai tamu undangan.

Event yang dilombakan pada kegiatan ini antara lain Center Fire bagi pejabat sipil Forkopimda Prov. Kalimantan Tengah, Semi Tembak Reaksi Executive TNI/POLRI dari Pejabat Utama Polda Kalimantan Tengah dan Pejabat Utama TNI, Semi Tembak Reaksi Beregu PA & BA dari perwakilan Polki dan Polwan masing-masing Satker Polda Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan melihat bahwa ada peluang untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan kegiatan perlombaan dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dengan forkopimda dan instansi vertikal lainnya sebagai salah satu ajang mempererat silahturahmi untuk kedepannya. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2023).

Foto Dokumentasi:

Kasongan – Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Penguatan dan Pendampingan Penyusunan SPIP, MR, SPBE, PPID, UPP/ UPG, dan Pembangunan ZI Menuju WBK di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Senin (19/06).

Mewakili Kalapas Kasongan (Ahmad Hardi), Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Kasongan (Agus Setiyawan) menyambut kedatangan tim Bagian Program dan Humas bertempat di ruang kerja Kalapas Kasongan.

Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) didampingi Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho) menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung baik RKT maupun LKE agar segera dipenuhi dan dilaporkan ke kantor wilayah agar dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, terkait dengan adanya perubahan pada fitur RKT yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi oleh pusat sehingga masih menunggu info lebih lanjut terkait hal tersebut. “Tugas kita terlebih dahulu memenuhi data dukung yang diminta sehingga kita sudah siap dengan kondisi ke depan,” jelas Diana.

Kemudian, Anggun Prasetyo pun memberikan arahan terkait dengan kehumasan kepada jajaran Lapas Kasongan agar kiranya dapat lebih aktif lagi dalam pengglorifikasian berita dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lapas Kasongan, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan rutinitas lainnya.

Setelah itu, Kasubbag Humas melakukan pemantauan ruang server SPBE, ruang laktasi, toilet disabilitas, layanan pengaduan, dan lain sebagainya, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap pengunjung agar kepuasan pengunjung terjamin. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2023).

Foto Dokumentasi: