Palangka Raya - Tim Divisi Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan TI (Iman Siswoyo) beanggotakan JFU Divisi Pemasyarakatan laksanakan laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran data pemilih pemilu Tahun 2024. Tim melaksanakan monitoring ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya (Selasa, 13 Juni 2023).

Tim Divisi Pemasyarakatan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ini, dan disambut baik oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya.

Dari pemantauan didapat hasil bahwa masih ada warga binaan yang belum memiliki nomor Induk Kependudukan , pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait administrasi kependudukannya. Untuk data pemilu Lembaga pemasyarakatan telah menyampaikan data kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan terus berkoordinasi atas perubahan data-data yang ada.

Divisi pemasyarakatan mengingatkan Lembaga Pemasyarakatan untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mengoptimalkan pemilu 2024 agar seluruh warga binaan yang potensial untuk memilih mendapatkan haknya.

“pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 ini merupakan target kinerja kita, jadi kita harus focus dan sukseskan bersama” ucap Iman Siswoyo.

Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan TI juga mengingatkan untuk seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan sesuai dengan standar operasional prosedur Pemasyarakatan yang ada. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Juni 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalteng dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan BINTORWASDAL (Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian), Rabu (14//06/23).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (R. B. Danang Yudiawan) bersama Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan (Mubasirudin) serta Kepala Unit Pelaksana Teknis – UPT di lingkungan meninjau langsung situasi dan kondisi di Lapas dan Rutan dalam Kota Palangka Raya.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai deteksi dini dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang kemungkinan bisa terjadi dari dalam maupun luar Lapas/Rutan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan dalam kegiatan ini melakukan cek langsung di halaman luar sekitar Lapas/Rutan. Sembari melakukan cek langsung terhadap kondisi sekitar.

"Pastikan lingkungan luar, halaman dan sekitar tembok aman. Antisipasi terhadap adanya hal-hal yang mencurigakan yang mungkin bisa menjadi gangguan keamanan dan ketertiban." ungkap Kadivpas.

Balikpapan - Memasuki hari ke - 2 (dua) Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Regional Kalimantan, Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus mendorong untuk menyelesaikan segera usulan Penetapan Status Penggunaan BMN dan Penghapusan BMN Rusak Berat khususnya satker dilingkungan Kemenkumham Kalteng. Masih diruangan yang sama, Grand Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan. Tim BMN Kalteng didampingi oleh 3 (tiga) orang pembina dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal. Rabu, 14/06/2023.

Dalam agenda hari ini dilaksanakan evaluasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Regional Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) dengan persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya dibawah 80% dan BMN kondisi Rusak Berat untuk dilakukan pengusulan PSP dan penghapusan BMN dan dilanjutkan verifikasi, klarifikasi, dan analisis pertimbangan terhadap dokumen permohonan PSP, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN.

Turut mendampingi Tim, Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah Rahmanawati mengharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan ini dapat menjadikan kita bersama mampu mengidentifikasikan permasalahan mendasar dalam kelola BMN dengan strategi exit-nya sehingga hasilnya akuntabel dan tidak ada temuan berulang serta dalam menindaklanjuti BMN rusak berat.

“Selamat bekerja Rekan-rekan Staff Barang Milik Negara, bekerjalah dengan komitmen moral, dengan usaha yang keras untuk mencapai suatu achievement demi membangun Kanwil Kemenkumham Kalteng yang semakin baik lagi” Tutur Azizah.

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan pembahasan dan evaluasi penilaian indeks reformasi hukum Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi secara virtual. Rabu (14/06/2023).

Hadir pada kegiatan secara Virtual Kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Woro Sadarini) dan Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias).

Kegiatan tersebut di buka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Y. Ambeg Paramarta) didampingi pimpinan tinggi pratama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI.

Disampaikan kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Y Ambeg Paramarta) bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.10.OT.03.03 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor PPH-18.OT.03.03 Tahun 2023 tentang Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, bahwa Tim Sekretariatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)  perlu dibentuk di Kantor Wilayah.

Dimana penilaian indeks Reformasi Hukum bertujuan untuk membentuk birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public salah satunya adalah perbaikan regulasi dan kebijakan.

Salah satu tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait penilaian indeks reformasi hukum adalah melakukan sosialisasi dan pendampinga penilaian mandiri terkait indeks Reformasi Hukum kepada seluruh Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kota  di wilayah masing-masing.

Melalui sosialisasi dan pendampingan tersebut diharapkan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal salah satunya melalui perbaikan regulasi dan kebijakan dalam indeks reformasi hukum dapat terwujud. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2023)

Foto Dokumentasi :