Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah lakukan rapat persiapan Kegiatan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal bersama Humas dan Protokol. Kamis (04/08/23).

Bertempat di Aula Kahayan kegiatan rapat ini di ikuti Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni), Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Anggun Prasetyo Nugroho), Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Vasco Fernando).

Kegiatan di buka oleh Kabag PH dalam sambutannya  beliau menyampaikan beberapa arahan dan pembekalan. Humas memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan dan publikasi pemberitaan kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng.

Begitu pula dengan Protokol, kehadiran protokol sangat diperlukan saat kegiatan besar demi mendukung kelancaran kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng.

"Dalam pelaksanaan Kegiatan nanti, agar kiranya setiap anggota selalu berkoordinasi, perkuat sinergitas humas dan protokol untuk mendukung kesuksesan kegiatan ini" ucap Diana Soekowati.

“Saya harap teman teman Humas dan Protokol dapat berperan aktif dalam Kegiatan yang akan kita laksanakan, fokus pada tugas yang telah diberikan demi suksesnya kegiatan” ucap Anggun Prasetyo Nugroho. (Reddok, Humas – Kalteng, Juli 2023). (Reddok, Humas – Kalteng, Agustus 2023).

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023 hingga Sabtu 5 Agustus 2023. Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus juga mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian/lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang dan Jasanya.

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara.” ucap Andap saat menghadiri pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (03/08/2023).

Sekjen Kemenkumham berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” kata Andap.

Mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, lanjut Sekjen Kemenkumham, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencanya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Mari kita menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandas Andap. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Agustus 2023)

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Hadiri Opening Ceremony kegiatan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023 melalui siaran live streaming melalui kanal Youtube, Kamis (03/08).

Tergabung dari Aula Kahayan Kantor Wilayah, hadir Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) dan Para Pejabat Struktural serta Kepala Divisi Administrasi (Azizah Nur Rahmanawati) yang mengikuti kegiatan di tempat terpisah.

Temu Bisnis ini merupakan pertemuan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, yang secara resmi membuka acara, memberikan nilai signifikan pada acara tersebut, menjadikannya sebagai momen bersejarah untuk memperingati suatu acara penting. Dalam rangkaian sambutannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyampaikan komitmen dan apresiasi pemerintah terhadap acara ini, yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang diwakili oleh kampanye "Gerakan Bangga Buatan Indonesia."

Tak hanya itu, Kementerian Keuangan turut hadir dalam acara ini, dengan kata sambutan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kehadiran Sri Mulyani semakin menguatkan semangat pemerintah dalam mendukung perekonomian nasional dan mempromosikan produk-produk unggulan dalam negeri.

Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Andap Budhi Revianto), kegiatan ini juga merupakan dukungan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

"Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara," ucap Andap dalam keterangan tertulis.

Andap berharap dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

"Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi," harapnya.

Andap melanjutkan kegiatan yang mengusung tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa' ini juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham.

Adapun layanan yang ditawarkan adalah layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (Reddok, Humas Kalteng, Agustus 2023).

Foto Dokumentasi:

Jakarta - Direktorat Jenderal HAM menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dilaksanakan secara Hybird, diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah secarang luring,sementara UPT diseluruh Indonesia mengikuti secara Daring, Rabu (02/08/2023). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) mengikuti kegiatan tersebut secara langsung.

Dirjen HAM Dahana Putra didaulat membuka secara resmi, Dia menyampaikan output dari kegiatan kali ini adalah memberikan prioritas kepada Kelompok rentan dan minoritas. Dia menambahkan pelayanan publik berbasis HAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham, "Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM", tambahnya.

Bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal HAM, Rapat Koordinasi diisi dengan penyampaian materi oleh Penyuluh Muda (Dimas Saudian dan Septian Firman), yang menjelaskan bahwa tahun ini Kantor Wilayah termasuk salah satu lembaga yang turut dinilai bersama UPT.

Kedua narasumber mengupas seluruh indikator yang wajib dipenuhi oleh lembaga pelayan publik, yang diawali dengan evaluasi data dukung, proses ini akan dimulai awal agustus hingga September, sementara pengisian aplikasi oleh operator dari setiap lembaga dimulai pada bulan Oktober.

Dalam rapat koordinasi ini juga dilakukan identifikasi kendala P2HAM yang dihadapi oleh masing-masing Unit Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.Kegiatan berjalan baik, aman dan kondusif. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Agustus 2023)

Foto Dokumentasi: