Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Rapat Presentasi Evaluasi Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Integritas Triwulan II tahun 2023 yang bertempat di aula Mentaya. Senin (31/6/2023).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), didampingi Kepala Bidang HAM (Budi Haryono).

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (Dr. Mambang) dan sebagai moderator Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias).

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se kota Palangka Raya yang hadir secara langsung di Kantor Wilayah serta diikuti oleh UPT di luar kota Palangka Raya melalui zoom meeting.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, disampaikan “tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis IPK dan IKM di jajaran Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah agar menjadi lebih baik.  Mengingat pelayanan publik menjadi tolak ukur dalam penguatan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM”, ucap Arfan.

Dalam paparannya, Dr. Mambang menjelaskan “data Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu survei ini juga bertujuan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) atas kinerja atau kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan”, jelas Mambang.

Kegiatan Rapat Presentasi Evaluasi Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Integritas berjalan dengan lancar dengan ditutup diskusi dan tanyajawab antara peserta dan narasumber. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2023)

Foto Dokumentasi :

Bogor – Ditutup oleh Plt. Kabag Perencanaan dan TU Biro BMN Sekretariat Jenderal, Raden Wibisono Sri Eko Prakarsa Pelaksanaan Pra Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) selama 4 (empat) hari berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Dalam sambutannya mewakili Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Novita Ilmaris. Wibisono menyampaikan untuk dapat menyelaraskan penyusunan RKBMN pada Tingkat Wilayah dengan cara berkoordinasi dan komunikasi yang baik dengan Sub Bagian Program dan Pelaporan masing-masing Kantor Wilayah.

Selanjutnya juga diminta untuk dapat mendampingi Satuan Kerja binaan dibawah Kantor Wilayah masing-masing mengenai cara pengajuan usulan RKBMN dimana penyusunan RKBMN ini melalui RKBMN di Aplikasi SIMAN dan RKBMN di Aplikasi SIPBMN yang wajib disusun oleh Satuan Kerja landasan / dasar dalam penyusunan anggaran. Perencanaan kebutuhan BMN ini didasarkan pada Standar Barang Standar Kebutuhan BMN yang berlaku yaitu PMK No. 172/2020 dan Kepmenkumham nomor M.HH-02.PB.01.02 Tahun 2021.

Disampaikan juga bahwa Penyusunan RKBMN di Tingkat Wilayah Tahun 2025 dilakukan pada tanggal 30 Juli s.d 18 September 2023 dan disampaikan ke Kantor Wilayah untuk dikompilasi kemudian diteruslan ke Biro Pengelolaan BMN pada tanggal 9 Oktober 2023. Dari hasil pelaksanaan Pra Penyusunan  RKBMN yang diikuti oleh Perwakilan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah yaitu Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Eko Herdianto dan Kustodian Barang Milik Negara, Syamsul Anwar didapatkan outcome berupa Dokumen Input pada aplikasi SIMAN yaitu jumlah Usulan RKBMN Pengadaan berupa Jeep sebanyak 5 (lima) unit dan Mini Bus sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan untuk usulan RKBMN Pemeliharaan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis barang.

Kepada Humas Kanwil, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Eko Herdianto mengatakan “ Alhamdulillah, Kami telah selesai mengikuti kegiata Pra Penyusunan RKBMN Tahun 2025, semoga Pemetaan terhadap kebutuhan BMN yang dikerjakan selama disini nantinya akan mendapat persetujuan dari Unit Pusat untuk digunakan sebagai data pendukung pengajuan belanja modal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Serta yang utama adalah untuk menunjang kegiatan perkantoran sesuai dengan tugas dan fungsi nya serta kembalinya dari sini Kita akan gelar Pendampingan Penyusunan RKBMN di Tingkat Wilayah dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah“ Ucap Pria Kelahiran Kalimantan Selatan  tersebut. (Reddok, Humas Kalteng, Juli 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya –Jalin sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, hari ini Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas (Efrensia L.P Umbing)) mengunjungi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra). Jumat (28/7/2023)

Bertempat diruang kerja Kepala Kantor Wilayah turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman Taman) dan Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Woro Sadarini).

Kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas ini dalam rangka silahturahmi dan sekligus menyampaikan terkait Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti permohonan dari Wakil Bupati Gumas “kami akan segera proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Bersama teman-teman tim perancang Kanwil Kemenkumham Kalteng agar dapat segera di selesaikan”, ungkap Hendra.

Dalam pertemuan ini juga Kepala Kantor Wilayah juga memberikan pesan kepada Wakil Bupati Gunung Mas tentang permintaan penyediaan lokasi untuk pembangunan Lapas dan Rutan di Kabupaten Gunung Mas.

“seyogyanya di setiap Kabupaten harus memiliki Lapasa atau Rutan sehingga mempermudah koordinasi antar APH dalam penegakan hukum di daerah, menginagt selama ini Polres, kejaksaan atupun Pengadilan di kabupaten Gunung Mas harus mengantar tahanan ke Palangka Raya dengan mengingat jarak dan resiko yang harus di perhatikan”, jelas Hendra.

Wakil Bupati Gunung Mas menanggapi hal tersebut “kami selalu siap mendukung program Kementerian Hukum dan HAM dan kami akan segera berkoordinasi dan mempersiapkan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Lapas atau Rutan yang sesuai dengan kriterian yang ditetapkan. Hal ini juga demi keyamanan dan keamanan di Kabupaten Gunung Mas”, jelas Efrensia L.P Umbing.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Kabid Hukum juga menhampaikan permohonan agar Kabupaten Gunung Mas bisa memberikan atau menyampaikan KIK Indikasi Geografis yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan juga membuat Perdanya yang bertujuan  menaikan daya jual dan daya saing di Kabupaten Gunung Mas. (Red-dok, Humas Kalteng – IMS, Juli 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni) hadiri acara pembukaan Palangka Raya Fair Tahun 2023, bertempat di halaman GOR Serbaguna, Jl. Tjilik Riwut Km. 5, pada Jumat malam, 28 Juli 2023.

Pembukaan Palangka Raya Fair 2023 itu ditandai simbolis dengan penabuhan Katambung oleh Wali Kota Palangka Raya (Fairid Naparin) didampingi istri dan Anggota Perwakilan Pemerintah Kota Palangka Raya.

"Saya berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat dan beraktivitas di lokasi Palangka Raya Fair 2023 ini untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Palangka Raya," kata Wali Kota Fairid Naparin dalam sambutannya.

Palangka Raya Fair 2023 yang dipusatkan di halaman Gedung Olahraga (GOR) indoor serbaguna Jalan Tjilik Riwut ini diikuti Pesertanya terdiri dari dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kemudian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, unsur perbankan, perguruan tinggi, Dekranasda Palangka Raya, pelaku UMKM dan PKL di kota setempat.

Berlangsung mulai 28 Juli hingga 1 Agustus, Palangka Raya Fair ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-58 Pemerintah Kota Palangka Raya dan hari jadi ke-66 Kota Palangka Raya.

"Mari kita selalu menjaga lingkungan dalam rangka mendukung Kota Palangka Raya sebagai kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua, melalui lingkungan cerdas, masyarakat sosial cerdas dan ekonomi cerdas," kata Fairid.

Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya, (Hardiansyah) menambahkan, Palangka Raya Fair ini digelar Sebagai media untuk menampilkan capaian pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kemudian juga untuk mempromosikan ragam potensi dan peluang investasi serta pasar bagi produk-produk unggulan Kota Palangka Raya. Selain itu untuk mendorong dan menggairahkan kembali kegiatan perekonomian di Kota Palangka Raya dan mendongkrak pemasaran produk lokal Kota Palangka Raya.

"Pameran Palangka Raya Fair 2023 ini juga sebagai media edukasi, promosi dan transaksi bagi masyarakat maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah," kata Hardiansyah. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, AFN, Juli 2023)