Palangka Raya - Guna meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, terutama dalam hal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat berguna untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian prosedur dalam pelaksanaan ketatalaksanaan, Kanwil Kemenkumham Kalteng menggelar kegiatan "Penguatan Penataan Ketatalaksanaan dan Evaluasi SOP" bagi pegawai dilingkungan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Kamis (11/05/2023).

Bertempat di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) tersebut mengundang secara langsung narasumber dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Sunu Tedy Maranto, selaku Kepala Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha.

Mengawali paparannya, Sonu menjelaskan urgensi dan alasan mengapa SOP diperlukan serta manfaatnya.
"SOP menjadi pedoman alur kerja
dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi yang memberikan standar dan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan adanya SOP juga bisa mengeliminir kesalahan/kelalaian pegawai, melatih kemandirian pegawai serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas", terangnya.

Lebih lanjut Sunu juga menjelaskan SOP juga menjadi pendukung indikator penilaian untuk Reformasi Birokrasi (PMPRB), Zona Integritas (WBK/WBBM) dan juga SPBE sehingga monitoring dan evaluasi terkait SOP sangat diperlukan.
"Dengan meviu dan meninjau kembali tingkat keakuratan SOP yang telah dilaksanakan atau diterapkan akan menghasilkan SOP sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang ada", tuturnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan engan sesi diskusi interaktif dengan para peserta. Dalam sesi diskusi ini, beberapa UPT mengutarakan kendala mereka dalam pelaksanaan SOP serta memohon solusi kepada pihak Bagian Tata Laksana Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI.

Turut hadir pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, Hendra Ekaputra beserta para pimpinan tinggi pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimgrasian pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Melinda - Mei, 2023)

• Foto Dokumentasi :
• 
• 
• 

Palangka Raya – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI (Iwan Kurniawan) beri arahan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kamis (11/05/23).

Pada Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja dan Evaluasi Sop Serta Sosialisasi Pembangunan Budaya Anti Korupsi Ta 2023, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu serta pemasyarakatan juga merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

“Rakernis PAS adalah wadah dan ruang bertukar pikiran guna mempersiapkan Divisi Pemasyarakatan (PAS) dan UPT Pemasyarakatan dalam menghadapi berbagai dinamika untuk mewujudkan transformasi dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan” ucap Iwan Kurniawan.

Melalui implementasi terhadap 3 Kunci Pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas peredaran gelap narkotika, serta sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Percepatan Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (Back to Basic) diharapkan mampu menjawab tantangan dan perubahan paradigma pelayanan serta menjawab harapan masyarakat ke depan melalui kemampuan petugas untuk bertransformasi dengan bekerja secara PASTI dan BerAhklak demi Pemasyarakatan Maju.

Pembangunan budaya anti korupsi adalah upaya untuk menciptakan kesadaran dan sikap yang menghargai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Iwan Kurniawan berharap semoga semangat kinerja positif, sinergi, dan kolaborasi yang telah terbangun ini bisa semakin kuat dan mampu menjadi pendorong bagi suskesnya peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, “terima kasih untuk seluruh ajaran yang berkenan hadir dan telah berkontribusi positif” tutur Iwan Kurniawan. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Mei 2023).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Setelah pelaksanaan Rakernis Pemasyarakatan, Sesditjen PAS memberikan penguatan 3+1 Back to Basic Pemasyarakatan kepada jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis.

“Back to Basics artinya kembali kepada pedoman dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita yang telah diterapkan. Jadi, kita harus secara sadar memikirkan, merasakan, dan merenungkan apakah yang berjalan sudah sesuai dengan yang seharusnya,” ujar Heni Yuwono.

Selain itu, Heni Yuwono juga menilai perlu perbaikan terhadap manajemen penggerak organisasi. Penggerak organisasi dimaksud meliputi rencana kerja dan anggaran, SDM, sarana prasarana, serta penguatan tugas dan fungsi hubungan masyarakat.

“Rencana kerja dan anggaran dapat dilaksanakan dengan dukungan SDM yang cakap, berintegritas, dan beretika. Sementara itu, dalam pelaksanaan tugasnya, SDM juga butuh dukungan sarana prasarana yang memadai serta dukungan publikasi dari hubungan masyarakat,” jelasnya.

Namun dari berbagai hal tersebut, menurut Sesditjenpas, perawatan sarana prasarana merupakan hal yang paling krusial. Ia menilai, banyak persoalan muncul akibat kelalaian dalam perawatan sarana prasarana ini.

Oleh karena itu, Sesditjenpas mengingatkan kembali agar jajaran Pemasyarakatan kembali pada pedoman Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju, yaitu dengan melaksanakan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, pemberantasan peredaran gelap narkotika, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Dalam rangka monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang ada di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan kunjungan ke dua UPT di Palangka Raya yang telah lolos Seleksi Penilaian Berjenjang, yaitu Rupbasan Kelas I Palangka Raya dan Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya. Sabtu (13/05/2022).

Tiga anggota TPI pertama mengunjungi Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) dan Kepala Subbagian Humas RB dan TI (Sevita). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Rupbasan (Meldy Putera). TPI melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana di Rupbasan, selanjutnya dilakukan Desk Evaluasi terhadap jajaran di Rupbasan Kelas I Palangka Raya. 

Kunjungan selanjutnya adalah menuju Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya. TPI langsung disambut denga yel-yel yang dipimpin oleh Kepala Kanim (Mulyadi). dalam kunjungan ini pula turut hadir Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) dan Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munanndar). Dari arahannya, TPI memberikan masukan terhadap kedua UPT tersebut  yaitu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat serta evaluasi kembali mitigasi risiko Satuan Kerja. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Mei 2023).

Foto Dokumentasi :