Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kalimantan Tengah selenggarakan Open Bidding tahapan Test Computer Assisted (COMET) yang di laksanakan pada UPT BKN Palangka Raya, Rabu (10/05/23).

Kegiatan ini di buka oleh Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) dan didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga (Khudloifah) beserta jajaran Kepegawaian Kanwil Kalteng.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Open Bidding ini merupakan Pengisian Jabatan Administrasi melalui tahapan aplikasi COMET yang diikuti oleh 59 peserta yang merupakan pejabat/pegawai dari Kanwil serta UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian yang ada di Kalimantan Tengah.

Dalam proses seleksi ini, Kanwil Kemenkumham Kalteng memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan dan potensi terbaiknya. “Kami berharap melalui proses seleksi ini, kami dapat menemukan kandidat yang terbaik dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengemban tugas sebagai pejabat administrasi”ucap Kadivmin.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) turut hadir dalam kegiatan Open Bidding ini. Beliau hadir langsung mengawasi berjalannya test ini.

“saya berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti proses seleksi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh integritas” tutur Kakanwil.

Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan objektif, serta dilakukan dengan menggunakan aplikasi COMET untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan efisien dan akurat, (Humas, Reddok - RT, Mei 2023)

Pangkalan Bun - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Tim Divisi Keimigrasian laksanakan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu (10/05).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) didampingi Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan) beserta staf melaksanakan penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tim melakukan pengecekan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing. Pengecekan berupa dokumen keimigrasian dan status keberadaan yang dimiliki Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan yang bergerak di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Mineral Timah Hitam Pertama di Indonesia, dimana tim sebelumnya juga telah melakukan pengecekan WNA di salah satu perusahaan kayu di Pangkalan Bun.

Adapun TKA yang dimiliki oleh perusahaan tersebut terdapat 3 (tiga) orang TKA warga negara China. Tenaga Kerja Asing tersebut pemegang visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya kewaspadaan terhadap dampak negatif yang muncul atas keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat. (Reddok, Humas Kalteng - HF, Mei 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng laksanakan Rapat Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Selasa (09/05/23).

bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) sebagai Ketua Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah) selaku sekretaris Tim Penilai, Kepala Divisi Pelayananan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman Taman) dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Kanwil kemenkumham Kalteng lakukan penilaian Angka Kredit 3 (tiga) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses dan tahapan bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk memenuhi kompetensi dan kegiatan sebagai pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kesempatan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk tolak ukur untuk menilai kemampuan dan kompetensi Perancang di Kantor Wilayah, selain itu juga diharapkan tim Penilai Angka Kredit Perancang dapat benar-benar melaksanakan tugas penilaian secara profesional sehingga diharapkan hasil penilaian pada Kantor Wilayah selanjutnya dapat diteruskan ke Tim Penilai Pusat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diterbitkan PAK bagi Perancang tersebut, (Humas, Reddok, Kalteng).

Pangkalan Bun - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Tim Divisi Keimigrasian laksanakan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (09/05).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) didampingi Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan) beserta staf melaksanakan penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tim melakukan pengecekan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing. Pengecekan berupa dokumen keimigrasian dan status keberadaan yang dimiliki Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan yang bergerak di bidang HPH (Perusahaan Kayu Log) dan Perusahaan Tambang Mineral.

Adapun TKA yang dimiliki oleh perusahaan HPH (Perusahaan Kayu Log) terdapat 3 (Tiga) orang TKA warga negara Malaysia dan Perusahaan yang bergerak di bidang Tambang Mineral terdapat 2 (Dua) orang TKA warga negara China.

Tenaga Kerja Asing pemegang visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) & memiliki izin kerja dari dinas terkait.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada kesempatan ini tim pun memberikan saran dalam prosedur keimigrasian apabila kontrak kerja TKA telah berakhir serta melaporkan secara rutin ke Kantor Imigrasi keberadaan TKA baik adanya penambahan TKA, EPO dan kunjungan kerja serta perubahan status TKA. (Reddok, Humas Kalteng - HF, Mei 2023).