Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah laksanakan penutupan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024, bertempat di Aula Mentaya yang dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Hendra), dan seluruh operator RKA-K/L pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kalimantan Tengah, Rabu (14/06/05).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) yang di wakili Kepala Bagian Program dan Humas menyampaikan sambutan, kita telah mengikuti kegiatan Supervisi Pagu Indikatif T.A. 2024 yang menjadi dasar bagi kita untuk mengarahkan sumber daya, dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdampak bagi pemerintah, negara, dan masyarakat.

kegiatan Supervisi Pagu Indikatif TA 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan, diharapkan selalu bisa melakukan sinergi dan kolaborasi untuk berkontribusi positif dalam memberikan kinerja terbaik bagi organisasi kita, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

“Akhirnya dengan mengharapkan ridho Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan Alhamdulillah kegiatan Supervisi Pagu Indikatif TA 2024, saya TUTUP secara resmi” tutur Diana Soekowati, (Humas, Reddok - Kalteng, Juni 2023).

Sampit, Pangkalan Bun – Kanwil Kemenkumham Kalteng melalui Bidang HAM laksanakan Verifikasi dan Koordinasi Pengumpulan Data Strategi Kebijakan Hukum dan HAM terkait Evaluasi Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Sampit dan Balai Pemasyarakatan Pangkalam Bun. Selasa (13/06/2023)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Analisa Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), didampingi Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) serta anggota tim lainnya.

Tim Analisa Kebijakan disambut langsung oleh Kepala Bapas Sampit dan Kepala Bapas Pangkalan Bun. Budi Haryono mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terkait salah satu tugas dan fungsi Bidang HAM yaitu Anaisa Strategi Kebijakan.  Evaluasi Kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakaup Evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh kantor wilayah merupakan evaluasi terhadap kinerja implementasi kebijakan dan kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan mempertimbangkan kantor wilayah dan UPT merupakan pihak pelaksana dari kebijakan publik yang dikeluarkan Kemenkumham di wilayah.

Benny Yuandrias juga menjelaskan terkait pelaksanaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021. Capaian pelaksanaan asimilasi dan integrasi sebagai kebijakan pemerintah penyelamatan narapidana, dan anak yang berada di Lapas, Rutan dari wabah Covid-19 berbuah hasil yang menggembirakan, meskipun belum sempurna.

Pengaturan Program Integrasi Asimilasi dirumah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian dirubah kedalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020, selanjutnya diperpanjang dan dirubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan terakhir diperpanjang pelaksanaannya dan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 karena masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Adapun dampak positif dari pelaksaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 yaitu Pelaksanaan kebijakan pengeluaran narapidana melalui asimilasi rumah dan reintegrasi tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Berikut dampak yang ditimbulkan dari kebijakan, Pengurangan penghuni lapas yang sampai saat ini hampir di seluruh Indonesia Rutan / Lapas mengalami over kapasitas dan Anggaran negara berkurang. Adapun data dan informasi yang didapat, nantinya akan dievaluasi oleh Tim dan akan dituangkan dalam sebuah FGD yang akan dilaksanakan nantinya. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Guna mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan, Kepala Divisi Pemasyarakatan (R. B. Danang Yudiawan) lakukan rapat pembahasan kinerja bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Kota Palangka Raya. Kegiatan rapat ini diadakan di Ruang Kerja Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Dalam hal ini Kadivpas memberi pengarahan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja yang telah dilakukan.
Kadivpas menyampaikan “Seluruh UPT Pemasyarakatan harus memberikan pelayanan yang maksimal serta dapat memanfaatkan Sarana dan Prasarana sebaik mungkin untuk kepentingan tugas dan fungsi masing-masing”.

Selanjutnya masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan target kinerja yang telah diselesaikan.

Palangka Raya - Memasuki hari kedua, Tim Supervisi Kanwil dan Operator RKA-K/L berkolaborasi mengecek kembali dan mengingatkan serta memberikan rekomendasi dan masukan berdasarkan postur dan SBM dalam menyiapkan usulan anggaran beserta data dukungnya, pelaksanaan supervisi pagu indikatif TA 2024 ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam hal Perencanaan Penganggaran Tahun 2024 yang efektif dan sesuai target, koordinasi yang baik, kerjasama, saling terbuka menjadi kunci agar output yang dihasilkan benar-benar mendukung IKU Kementerian.

Tim supervisi Kantor Wilayah mengingatkan agar pelaksana memperhatikan beberapa hal diantaranya dalam proses perencanaan harus rinci, detil dan lakukan penajaman belanja.

Selanjutnya adalah belanja operasional wajib untuk dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yaitu efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas harus sejalan dengan pola kerja baru dan yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2023)