Kuala Kapuas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bagian Program dan Humas menggelar Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Sosialiasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kuala Kapuas, Selasa (21/03/2023).

Bertempat di Aula Serbaguna Rutan Kapuas, kegiatan dihadiri oleh Plh. Kepala Rutan Kapuas yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Julianoor) sekaligus sebagai Ketua ZI, Sekretaris Tim ZI (Eko) dan seluruh perwakilan tim Pokja Pembangunan ZI.

Membuka kegiatan, Julianoor dalam sambutannya menyampaikan agar seluruh Ketua dan Tim Pokja bisa memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. "Semoga melalui kegiatan ini kita bisa melakukan Pembangunan ZI yang lebih baik serta mempersiapkan segala data dukungnya, agar Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dapat meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun ini,” tuturnya.

Selanjutnya dalam arahannya, Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) didampingi Kepala Subbidang Humas, RB, dan TI (Sevita) menyampaikan bahwa persaingan di tahun 2023 akan sangat ketat mengingat kuota untuk pengajuan satker WBK / WBBM terbatas yaitu hanya 50% dari total satuan kerja pada masing-masing wilayah.

"Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan data dukung di 2023, seperti penambahan data dukung PPID dan SPBE. Selain itu TLHP dari BPK dan Inspektorat Jenderal (jika ada temuan). Namun untuk Rutan Kapuas sampai saat ini tidak ada temuan, jadi 0 persen. Selain itu, diperhatikan pula dengan benturan kepentingan pada pegawai di Rutan Kapuas,” ucapnya.

Diana juga mengingatkan terkait Indikator IPK-IKM, "Jangan hanya meliat nilai, walaupun sangat baik, tetapi juga perhatikan apakah ada indikator yang masih merah, kalaupun ada yang merah agar segera diperbaiki dan diusahakan agar indikator berwarna biru,” pesan Diana kemudian.

Lebih lanjut Diana menyampaikan pada indikator SPBE juga harus diperhatikan dengan baik, antara lain dari segi ruangan server yang harus memiliki ruang tersendiri dan membuat logbook-nya.

"Infastruktur jaringan terkait ruang kendali yang harus diikuti sesuai dengan arahan dari pusdatin",  tutupnya.

Selanjutnya dilaksanakan sesi tanya jawab terkait kendala dalam pemenuhan maupun penguploadan data dukung. Dalam kesempatan ini, para Tim Pokja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas melakukan konsultasi terkait inovasi dan agen perubahan yang harus dimiliki oleh Rutan Kapuas.

Diana kemudian menyampaikan bahwa Inovasi yang dibuat haruslah Inovasi Praktik Baik. "Inovasi praktik baik yang dimaksud adalah inovasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, maka penting sekali untuk meningkatkan kualitas layanan public,” ucapnya.

Mengakhiri kegiatan Diana menyampaikan bahwa Kanwil selaku pembina siap mendampingi seluruh UPT dalam proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBM. "Jika bapak/ibu memiliki pertanyaan ataupun kendala dalam pemenuhan data dukung kami dengan senang hati akan siap membantu,” pungkasnya. (Reddok, Lulu-Hafi, Maret 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kakanwil hadiri kegiatan Pelatihan Fisik Disiplin (FMD) bagi Petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya Tahun Anggaran 2023, (03/20/23).

Bertempat di lapangan tembak Korem 102/PJG Kakanwil membuka kegiatan dengan memberikan arahan bagi semua petugas Lapas Kelas IIA Palangka Raya .

Kakanwil berharap kepada seluruh peserta kegiatan Latihan menembak pada hari ini, agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan mengikuti kegiatan secara sungguh-sungguh sesuai arahan instruktur.

Latihan menembak ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan menambah pembekalan dalam penggunaan senjata api bagi seorang petugas pemasyarakatan khususnya petugas keamanan Lapas/Rutan, (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Dengan Instansi Terkait dengan mengangkat tema "Menjalin dan Memperkuat Sinergi antar Stakeholder Di Bidang Kekayaan Intelektual Sebagai Salah Satu Pilar Pelindungan Kekayaan Intelektual”, bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya. Senin (20/3/2023).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) ini menghadirkan 3 orang narasumber yaitu Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalimantan Tengah (Dominikus Sianipar), Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalimantan Tengah (Irmae) dan Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah (Gauri Vidya Dhaneswara).

Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando), Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU (Anggun Prasetyo Nugroho) JFT dan JFU Sub Bidang Kekayaan Intelaktual.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku ketua pelaksana kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa Sosialisasi Pemantauan/Pengawasan terkait Kekayaan Intelektual ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara Stakeholder di wilayah Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Pemantauan/ Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan sasaran kegiatan adalah berkurangnya tingkat pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual yang terjadi di masyarakat.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu sektor yang mendorong majunya sektor perekonomian. Peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai industri kreatif yang tergolong kuat dalam memberikan kontribusi ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Hendra menyampaikan perlindungan terhadap HKI mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi para penemu/pencipta dan pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk para penemu/pencipta/pendesain maupun untuk negara.

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah terus berupaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik HKI. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran KI di wilayah", ungkap Hendra.

Kakanwil berharap melalui kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi perlindungan KI di Kalimantan Tengah, Kerjasama Pemantauan / Pengawasan di bidang KI dengan Instansi Terkait diharapkan akan mampu mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia terlebih khusus di Bumi tambun Bungai Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga terbentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan Pemjaminan Kualitas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kemenkumham Tahun 2023, Senin (20/03/2023). Diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti secara hybrid dengan bertempat di Aula kahayan Kantor Wilayah.

Kegiatan dibuka oleh Auditor Utama Inspektorat Jenderal, Budi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kemenkumham telah melaksanakan implementasi atas Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Inspektorat Jenderal. Kemenkumham berkomitmen mendukung implementasi atas penilaian penyelengaraan SPIP terintegrasi dengan mempersiapkan tim untuk proses penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I dan para Kakanwil yang dikoordinasikan Sekretaris Jenderal selaku koordinator penilaian mandiri.

Inspektur Jenderal bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal selaku koordinator penilaian mandiri SPIP untuk terus melakukan peningkatan nilai maturitas SPIP Kemenkumham menjadi level IV. "Tentunya saya berharap untuk fokus dalam memperhatikan materi-materi yang diberikan oleh narasumber BPKP dan langsung dapat mengaplikasikan di Satuan Kerja," Tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan materi oleh Narasumber dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Maret 2023)

Foto Dokumentasi: