Palangka Raya – Kanwil Kemenkumham Kalteng adakan Zoom Meeting dalam rangka persiapan penilaian berjenjang terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Evaluasi LKjIP Satuan Kerja di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Selasa (14/03/23).

Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng kegiatan ini Dihadiri Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Hendra) serta Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Sevita).

Kabag Program dan Humas Diana Soekowati mengingatkan untuk seluruh UPT dan satker bahwa data dukung yang di unggah wajib di cek Kembali dan di pastikan adanya dokumentasi dan lainnya, agar nantinya tidak ada kesalahan yang akan terjadi serta diharapkan UPT dan Satker banyak yang memperoleh gelar WBK/WBBM.  

Kanwil Kemenkumham Kalteng juga melakukan Evaluasi LKjIP pada UPT dan Satker di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng, LKjIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan merupakan produk akhir SAKIP serta mengambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja.

LKilP dijadikan sebagai acuan bagi Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham dalam menyusun laporan kinerja dan terdapatnya keseregaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023). 

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selasa (14/3/2023)

Bertempat di aula mentaya Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan”.

Rakor kali ini menghadirkan 2 (dua) orang Narasumber yang terdiri dari Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kemas Akhmad Tajuddin) dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI (Dr. Lidya Suryani Widayati) dengan peserta kegiatan terdiri dari Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten/Kota, Perancang dan Analis Hukum Pemerintah Daerah dan Perancang serta Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait Di Daerah Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman Taman) serta Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benny Yuandrias).

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah (Dr. Hendra Ekaputra) menyampaikan bahwa presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) memiliki beberapa program prioritas salah satunya adalah penyederhanaan regulasi. Program penyederahanaan regulasi tidak hanya terkait regulasi pada tingkat pusat namun juga regulasi pada tingkat daerah.

Mengingat beberapa persoalan regulasi di daerah antara lain produk hukum daerah yang belum sinergi dengan peraturan yang lebih tinggi, maupun belum mengakomodir kebutuhan hukum didaerah. Beberapa persoalan tersebut tentunya dapat menjadi penghambat upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui penataan regulasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan persamaan persepsi antar stakeholders terkait di pemerintah daerah, sehingga upaya untuk mewujudkan program prioritas pemerintah dapat terlaksana sampai ke daerah.

Diakhir sambutannya Dr. Hendra Ekaputra membuka secara langsung kegiatan Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait Di Daerah dan kegiatan dilanjutkan dengan penyampainan materi-materi oleh para narasumber serta diskusi dan tanyajawab dengan pesrta kegiatan. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Tim Operasi Gabungan di wilayah kabupaten Gunung Mas sebelum berangkat menuju tujuan terlebih dahulu melakukan rapat persiapan dan kelengkapan unit yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan). Senin (13//3/2023).

Operasi gabungan Timpora diikuti oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Binda, BAIS, BNN Prov. Kalteng, serta Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.

Dalam rapat tsb Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Gabungan yang dilakukan adalah sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap keberadaan Warga (WNA) yg berkegiatan di wilayah Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan Keimigrasian maupun lainnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memantau serta memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Gunung Mas khususnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan sesuai dengan catatan yang ada di Kantor Imigrasi Palangka Raya.

Mewakili Kepala Divisi Keimigrasian Sebelum berangkat ke lokasi sasaran operasi gabungan tim dilepas oleh Hanton Hazali selaku Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian yang menyampaikan pesan dalam pelaksanaan kegiatan agar dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku serta bersifat persuasif.

Setelah apel pelepasan tim menuju target operasi gabungan yg pertama yaitu perusahaan yg bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, setelah melakukan pengecekan dokumen keimigrasian terdapat 2 orang TKA yang bekerja. 1 Warga Negara Malaysia dan 1 Warga Negara China. Semua dokumen keimigrasian sudah sesuai dengan ketentuan yg berlaku dan tdk ditemukan pelanggaran keimigrasian maupun lainnya. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kanwil Kemenkumham Kalteng Ikuti Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Tentang Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas, Kriteria Penilaian Tambahan Dan Survei Mandiri Tahun 2023 melalui aplikasi zoom, Senin (13/03/23).

Bertempat di Aula Kahayan Sosialisasi ini di ikuti Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Hendra), Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Sevita), Ketua Pokja dan perwakilan Ketua Pokja .

Kegiatan dibuka dengan pemaparan yang disampaikan oleh Narasumber Reformasi Birokrasi, (Bramantyo Agung Nugroho). Beliau membahas terkait pelaksanaan survei mandiri yang mencakup survei jenis layanan pada Unit Satuan Kerja, yaitu Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Melalui Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Menpan - RB menerbitkan aplikasi "Upgrade Survei 3AS 2023"  yang diperuntukkan dalam pelaksanaan survei mandiri.

Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan unit kerja dalam melakukan penginputan seperti jenis layanan yang akan ditambah atau diubah serta penambahan identitas responden dan pelaporan hasil pelaksanaan survei mandiri. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).