Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Bidang Hukum yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Mediator(23/05/2023). Bertempat di Aula FDS yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, kegiatan berjalan lancar.

Kegiatan yang mengangkat tema “Strategi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum” yang menghadirkan dua narasumber yaitu Joanita Jalianery, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya) dan Yusuf Salamat, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah).

Acara dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Dharma Sastra Dr. I Made Kastama, SH.,M.H. dan di hadiri oleh para Dekan, Direktur Pascasarjana, Dosen sedangkan peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya dengan rincian peserta yaitu 20 mahasiswa dari Program Studi Hukum Adat dan 10 mahasiswa dari Program Studi Hukum Hindu.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa IAHN Tampung Penyang Palangka Raya tentang strategi menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan teknik mediasi.

Palangka Raya – Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia) lakukan olah raga tenis meja bersama pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng. Rabu (24/05/23).

Turut hadir mengikuti kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Sebelum memulai olah raga tenis meja terlebih dahulu Asep Kurnia berkeliling dan melihat sarana dan prasarana yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Kegiatan olah raga bersama ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta kondisi fisik dan mental yang prima dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi. Jika tubuh sehat dan bugar secara fisik, maka kemampuan konsentrasi juga akan meningkat dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng diharapkan tetap sehat dan bugar dalam mendukung kinerja yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), (Humas, Reddok - Kalteng, Mei 2023).

Sehubungan dengan telah memasuki akhir triwulan II tahun 2023, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng laksanakan rapat bersama dengan Organisasi Bantuan Hukum Kalteng di Kanwil Kemenkumham Kalteng dan secara virtual melalui Zoom meeting. Rapat ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan, Selasa (23/05/2023).

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng menyampaikan bahwa beberapa Organisasi Bantuan Hukum masih belum memenuhi target pelaksanaan bantuan hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya target penyerapan anggaran. Serta menghimbau agar seluruh Organisasi Bantuan Hukum agar segera melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan secepatnya melakukan pencairan anggaran kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng.

Sebagaimana diketahui, ada 9 Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kalimantan Tengah yaitu: Posbakum  'Aisyiyah Kalimantan Tengah, DPC PERADI Palangka Raya, Perkumpulan Sahabat Hukum, Perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia, Perkumpulan Pijar Barito, PLBH Barito Terbit, LBH Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, Perkumpulan Eka Hapakat Sampit, PKBH STIH Habaring Hurung Sampit. Dimana kesembilan Organisasi Bantuan Hukum tersebut pada kesempatan rapat ini menyampaikan siap memenuhi target yang diberikan dan segera melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kalteng.

Palangka Raya - Sikapi perkembangan lingkungan strategis dengan bijak dan smart, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hendra Ekaputra bersama Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian yang mewakili Kepala Divisi Keimigrasian mengikuti Arahan Tugas dan Evaluasi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Andap Budhi Revianto secara daring dari Ruang Saharjo, sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Jajaran mengikuti secara virtual ditempat berbeda, Selasa (23/5/2023).

“Sebagai pemimpin, minimal pemimpin bagi diri kita sendiri harus mampu menyikapi perkembangan lingkungan strategis dengan bijak dan smart melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK), algoritma medsos, artificial intelligence, smart dan netral ditahun politik. Persepsi korupsi harus kita perbaiki. Kita semua ini ada adalah pemimpin. Mari kita jaga marwah institusi ini sampai akhir pengabdian kita,” tegas Andap.

Disebutkan bahwa yang menjadi tugas utama jajaran yakni sebagai pelayanan publik yang baik. “Kita punya sistem pengendalian internal dan eksternal. Anda merespon cepat untuk menindaklanjuti sebagaimana tata nilai kita. “Salam pembahruan” pembaharuan ini adalah jiwa kita. Kita harus professional, akuntabel dan transparan,” lanjutnya.

Sementara algoritma medsos dimaksudkan agar jajaran jangan sampai terjebak pada penggiringan opini publik. Karena tugas yang seharusnya adalah mempublikasikan kinerja serta prestasi dengan strategi yang masif dan ofensif. Ini juga sejalan dengan Artificial intelligence. Diera distrubsi saat ini, jajaran dituntut bekerja cepat sehingga harus selalu melakukan update data. Sebagai Insan Pengayoman, setiap pegawai harus mampu mengubah kemampuan analisis sehingga memperbaharui performa kerja.

“Smart dan netral ditahun politik ini, baik sikap kita, pandangan kita, gesture kita jangan sampai nanti digiring. Kita harus punya langkah netral, kita harus solid sebagai warga Indonesia. Saya harap juga harus dapat memonitor perkembangan situasi,” tambahnya.

Atas setiap prestasi yang berhasil dicapai Kementerian Hukum dan HAM, Andap juga menyampaikan apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. “Semua pencapaian tidak akan berhasil diraih tanpa kinerja yang terbaik dari seluruh jajaran. Jadikan ini sebagai habit kita. Sebagai atasan, cek dan ricek. Pak menteri juga mengapresiasi kinerja rekan-rekan secara keseluruhan atas kontribusinya. Ingat, mempertahankan keberhasilan akan jauh lebih sulit daripada meraihnya,” kata Andap.

Terkait dengan kondisi saat ini menjadi sorotan karena penyebaran covid-19, Sekjen berpesan agar pegawai kemenkumham selalu menjaga kesehatan sehingga produktifitas tetap terjaga dan pemenuhan target kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Berbagai capaian yang diperoleh di tahun 2022 lalu harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2023 ini, pada digital government award Kemenkumham RI berhasil meraih Terbaik Layanan Digital Penerapan Layanan SPBE Instansi Pusat dari KemenpanRB hal ini harus dipertahankan, begitupun dengan Kinerja Anggaran yang dari tahun ke tahun tren nya terus meningkat, Sekjen Andap berterimakasih dan mengapresiasi seluruh jajaran di wilayah atas kinerja masing-masing. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Mei 2023)