Buntok - Dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan indeks persepsi korupsi (IPK) dan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM), Kepala Sub Bidang Pengkajian , Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Septi Nurhayati) dan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengumpulan data lapangan IPK-IKM, dengan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan pada Rutan Kelas IIB Buntok. Selasa (16/05/2023)

Kepala Subbidang PPPHAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Rutan Kelas IIB Buntok.

Kepala Rutan Kelas IIB Buntok (Sinardi) menyambut baik kedatangan tim dari kanwil, sinardi berkomitmen bersama jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik di Rutan Kelas IIB Buntok sehingga hasil survei IPK-IKM di Rutan Buntok bisa maksimal. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Mei 2023)

Foto Dokumentasi :

Kuala Kapuas - Dalam rangka meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kapuas, Kepala Bidang Hukum Fajar Sulaeman Taman beserta tim melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum, Ibu Siti Djuraidah, Selasa (16 Mei 2023).

Kunjungan Kerja ini sekaligus melihat secants Langsung bilamana Ada Kendala dalam penggunaan penginputan dokumen hukum ke dalam aplikasi JDIH.

Pada kesempatan ini, ibu Siti menyampaikan bahwa JDIH Kabupaten Kapuas walaupun masih ada sedikit kendala, namun dipastikan siap untuk diakses masyarakat dalam pemenuhan dokumentasi hukum Kabupaten Kapuas.

Senada, Kepala Bidang Hukum menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemda Kapuas yang telah mengelola JDIH dengan baik dan berharap JDIH ini dapat menjadi pusat dokumen hukum bagi masyarakat Kapuas sebagai salah satu upaya penegakan hukum.

Selain itu, koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dalam pembentukan produk hukum antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Pemda Kabupaten Kapuas yang saat ini dalam proses pembentukan beberapa Peraturan Daerah.

Palangka Raya - Konsinyasi dalam rangka percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Kementerian Hukum dan HAM digelar hari ini., Senin (15/05/2023). Terpusat di Hotel Veranda Pakubuwono, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra), bersama Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan) dan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Irham Anwar) menghadiri kegiatan tersebut secara virtual bersama dengan Kantor Wilayah lainnya.

Kegiatan ini merupakan rangkaian percepatan mewujudkan pemerintah yang bersih dan mengarah pada birokrasi yang melayani. Inspektur Jenderal Razilu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi instansi, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia melanjutkan efektivitas pemeriksaan BPK ditentukan berdasarkan sejauh mana entitas menindaklanjutinya sehingga kerja sama dari setiap pihak untuk menindaklanjuti rekomendasi sangat penting untuk mencapai good governance.Harapan dari kegiatan ini sendiri ialah percepatan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dan menghasilkan solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh setiap satker.

Sementara Auditor Utama Keuangan Negara I BPK (Akhsanul Khaq) mengatakan ada 3 (tiga) pemeriksaan yang dilakukan BPK yaitu keuangan, kinerja, dan PDTT. Ia pun berharap rekomendasi yang diberikan akan mendapat feedback untuk perbaikan positif.

Kegiatan juga dihadiri secara langsung oleh Pimti Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan direncanakan akan berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 17 mei mendatang. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Mei 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya, 15 Mei 2023 - Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) memberikan arahan kepada pejabat dan staf yang ada di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait arahan Kepala Kantor Wilayah yaitu agar melaksanakan arahan beliau  bekerja sesuai ketentuan Undang-Undang dan SOP yang berlaku dan hilangkan niat-niat mengkondisikan pelaksanaan tugas untuk mencari keuntungan pribadi. Irham menambahkan pula jangan sampai ada di Divisi Keimigrasian khususnya Bidang Inteldakim ada pejabat atau stafnya yang melanggar aturan sehingga mencoreng dan merusak citra organisasi.

Dalam kesempatan ini pula, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian membahas evaluasi kegiatan pelatihan menembak yang telah dilaksanakan pada hari sabtu, 13 Mei 2023 bekerjasama dengan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah serta memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua panitia yang terlibat sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.

Selanjutnya pada rapat internal ini pejabat dan staf Bidang Inteldakim membahas terkait kegiatan pengawasan keimigrasian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas dengan menentukan target yang akan dituju. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Mei 2023)