Palangka Raya - Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Lilik Sujandi) berikan arahan dan pengutan kepada jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Selasa (31/01/2023).

Bertempat di Aula Mentaya hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R. B. Danang Y.), Pejabat Administrator, Pengawas JFT dan JFU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya Inspektur Wilayah II menyampaikan seluruh pegawai harus mengedepankan Tata Nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transfaran dan Inovatif) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari, hindari pungli dan gratifikasi demi menuju WBK dan WBBM.

Lilik Sujandi Juga menyampaikan pesan Inspektur Jendral Kemenkumham Ke-16 (Razilu) tentang 10 (Sepuluh) poin penting sebagai pedoman untuk jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng “dalam 10 poin penting ini kita harus bersungguh-sungguh memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tingkatkan kapasitas dan kopetensi serta inovasi-inovasi yang di buat harus dapat mepermudah masyarakat dalam menerima layanan agar masyarakat marasa terbantu dangan inovasi dan layanan yang di berikan” ucap Lilik Sujandi. (Red-dok, R.T, Jan 2023).

Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta jajaran yang di pimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi (31-01-2023).

Tim dari Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ke Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk melakukan konsultasi dan diskusi terkait pelaksanaan Target Kinerja Tahun 2023.

Kunjungan kerja ini dilakukan ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian serta ke Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kegiatan ini untuk menanyakan terkait pedoman kerja dalam memaksimalkan Target Kinerja diantaranya Peningkatan Profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia serta Pengawasan Penjamin virtual orang asing dan kegiatannya, ucap Arief Munandar (Kepala Divisi Keimigrasian)

Pada kesempatan ini juga tim berkonsultasi terkait Laporan Harian Intelijen (LHI) yang menjadi sasaran kinerja pegawai di Tahun 2023. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2023)

Palangka Raya - Bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar dan Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya mengadakan Program D1 Sekolah Teologia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program D1 Teologia tersebut diikuti oleh 30 orang WBP. Senin (30/01/2023).

Acara yang dimulai pukul 11.00 WIB yang bertempat di Aula Gereja Rutan Palangka Raya di buka oleh Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Hendra Ekaputra), Walikota Palangka Raya (Fairid Naparin), Ketua DPRD Kota Palangka Raya (Sigit K Yunianto), Ketua Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar Cabang Kalimantan Tengah (John J. Manoppo), Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya (Ma’ruf Prasetyo Hadianto), Ketua Program Studi Sertifikat STT Anugrah Indonesia, Unsur Forkopimda Kota Palangka Raya dan Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi Kota Palangka Raya.

Dalam sambutannya, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya mengatakan bahwa kerjasama di bidang pendidikan ini perlu dilakukan karena merupakan program Bapak Menteri Hukum dan HAM.

“Perlu kami sampaikan bahwasanya Sekolah Teologi ini merupakan program Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat dilaksanakan di Lapas dan Rutan  di Indonesia dan Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami disini sebagai penyedia fasilitas sangat bersyukur hal tersebut dapat membawa dampak positif untuk pembinaan kepribadian di dalam Rutan.” Ujar Kepala Rumah Tahanan Nega Kelas IIA Palangka Raya “Ma’ruf Prasetyo Hadianto”.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Program Studi Sertifikat STT Anugrah Indonesia, dalam sambutannya beliau menyampaikan rasa syukur dan bangga karena bisa menyebarkan ilmunya kepada warga binaan pemasyarakatan.

“Ini merupakan kebanggaan bagi Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia pada umumnya dan kebanggan bagi Saya pribadi selaku Ketua Program Studi Sertifikat STT Anugrah Indonesia karena berkesempatan untuk membagiakan ilmunya kepada teman-teman sedang menjalani masa pidana di Rutan Palangka Raya.” Ujar Ketua Program Studi Sertifikat STT Anugrah Indonesia “John J. Manoppo”.

Acar dilanjut dengan sambutan Walikota Palangka Raya “Fairid Naparin”, dalam sambutannya beliau mengajak seluruh tamu yang hadir untuk bersama-sama memberi dukungan terhadap Program D1 Sekolah Teologia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini.

“Di kesempatan ini perkenankan saya untuk turut mengajak kita semua yang hadir bahkan teman-teman media dapat memberikan sumbangsih kita untuk proses kegiatan ini. Teman-teman yang belajar tentunya memerlukan sarana belajar. Di bale baca pasti memerlukan sarana buku-buku bacaan. Di Bale Seni pasti memerlukan peralatan musik.” Ujar Walikota Palangka Raya “Fairid Naparin”.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah “Hendra Ekapurtra”. Dalam sambutannya, beliau mendukung penuh kegiatan tersebut karena merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian dan beliau berharap nantinya kegiatan seperti ini juga dapat dilaksanakan di seluruh UPT se- Kalimatan Tengah.

"Inilah bentuk implementasi sinergitas dimana Unit Pelaksana Teknis dapat menjalin kerjasama dengan para pihak dalam rangka pembinaan kepada warga binaan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Saya berharap Program Pendidikan Teologi ini dapat mencjadi contoh bagi UPT Pemsyarakatan lain khususnya yang ada di Kalimantan Tengah.” Ujar Kepala Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah “Hendra Ekapurtra”.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya dengan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar dan Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyematan dan pemotongan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah sebagai tanda telah diresmikannya Program D1 Sekolah Teologia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya.

Selesai acara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Walikota Palangka Raya, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ketua Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar Cabang Kalimantan Tengah, Ketua Program Studi Sertifikat STT Anugrah Indonesia dan Unsur Muspida Daerah didampingi oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya mengunjungi Bale Baca, Bale Seni serta PAS Corner yang memamerkan produk hasil karya warga binaan Rutan Palangka Raya. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) menghadiri Pertemuan Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka “Sosialisasi Tahap II Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023” bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Senin (30/01/2023).

Turut hadir Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Edy Pratowo), Anggota Badan Legislasi DPR RI, unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Plh. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, para Staf Ahli Gubernur Kalteng, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng, Kepala Instansi Vertikal Prov. Kalteng, para Akademisi serta Organisasi masyarakat lainnya.

Penduduk Kalimantan Tengah sangat heterogen, hampir semua suku besar ada di Kalteng seperti suku Dayak, Banjar, Bugis, Sunda, Madura, Flores, Batak dan Suku Jawa. Bersama Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berfokus pada peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia (SDM), selain pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian, serta kesehatan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat menghadiri Sosialisasi Tahap II Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi DPR RI, bertempat di Aula Jayang Tingang Lt.II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (30/1/2023).

“Untuk itu sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari ini di Prov. Kalteng, merupakan kesempatan untuk kita semua dapat memahami sekaligus berkontribusi menuangkan masukan terhadap penyusunan RUU yang telah disepakati masuk dalam Prolegnas Tahun 2023,” terang Wagub saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Wagub berharap, undang-undang yang akan ditetapkan nanti memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah dan memaduselaraskan antara prinsip NKRI dan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Beberapa yang menjadi masukan kami antara lain: masukan terhadap RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN; masukan terhadap RUU Energi Baru dan Terbarukan; masukan terhadap RUU Perubahan Atas UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; masukan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; masukan terhadap RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN; masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh; masukan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; masukan terhadap Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta hal-hal lain yang sistem atau konsepnya perlu dilakukan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan investasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui peran Pemerintah Daerah dan hal-hal yang dinilai penting lainnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin dalam sambutannya mengatakan, kunjungan ini dalam rangka menyukseskan RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020 - 2024. “RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 39 sedangkan RUU Perubahan Keempat sebanyak 259. Badan Legislasi  mempunyai kewajiban untuk menyosialisasikan dan menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat,” ungkap Nurdin.

Wagub menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan penyesuaian mencari kesamaan pandangan antara RUU dengan implementasi di Prov. Kalteng. “Tadi ada masukan dari Badan Legislasi bahwa dimulai dari apakah melalui Pergub atau Perda sebagai legal standing untuk penyusunan UU yang lebih tinggi. Agar nanti bisa digunakan di seluruh wilayah Negara Indonesia,” pungkasnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2023)

Foto Dokumentasi :