Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Web Seminar (Webinar) OPINI Kebijakan / Sosialisasi Hasil Litbang  bertema “Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IKM-IPK)”. Kamis (06/04/2023).

Webinar ini merupakan diskusi daring Obrolan Peneliti (Opini) untuk sosialisasi hasil penelitian dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang dilaksanakan di Kantor Wilayah. Acara webinar yang diselenggarakan di Aula Kahayan ini dibuka untuk umum atau masyarakat dan diikuti oleh beberapa pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah bersama Unit Pelaksana Teknis lainnya.

Kegiatan pada pagi hari ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Dr. Syarifuddin). Selain itu juga terdapat tiga narasumber yang akan mengisi kegiatan, yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah (Dr. R. Biroum Bernadianto), Ketua Prodi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas  Palangka Raya (Dr. Mutia Evi Kristhy) dan Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Strategi Kebijakan  Hukum dan HAM (Willy Wibowo) serta sebagai moderator pada kegiatan ini dari TVRI Kalimantan Tengah (Neni Maria).

Acara diawali dengan Laporan Kegitan  dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya Hendra Ekaputra menyampaikan bahwa kegiatan webinar pada pagi hari ini merupakan ajang untuk berdiskusi. Kegiatan OPINI Kebijakan ini diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan informasi (program, peraturan, kebijakan) terkait hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya sambutan dari dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Syarifuddin) yang sekaligus membuka kegiatan webinar ini.

Materi dari Opini  ini secara garis besar membahas tentang pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi ( survei IKM- IPK ) dan Menganalisis  strategi  yang  tepat  dalam  meningkatkan  survei  indeks  kepuasan masayarakat dan indeks persepsi anti korupsi.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kantor wilayah, UPT dan Unit Penyelenggara pelayanan Publik lainnya harus terus melakukan peningkatan terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik tersebut perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

Disamping itu, Survey IKM-IPK merupakan bentuk Kerjasama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan agar penyelenggaran layanan dapat meningkatkan kualitas layanan.

Setelah pemaparan materi diskusi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian doorprize bagi peserta webinar yang beruntung. Acara kemudian ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Ia berterimakasih dan menjelaskan bahwa diskusi daring ini dapat memberikan pemahaman tentang Survei IKM-IPK.

“Dengan adanya sosialisasi melalui diskusi daring Opini Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dapat memberikan manfaat dan informasi terkait urgensi kebijakan survei pelayanan publik, bersikap analtitis terhadap isu strategis yang sedang terjadi dan Instansi Pemerintah selaku sektor publik selalu berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.” Ucap Hendra Ekaputra.

Hadir juga dalam kegiatan Webinar OPINI Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Septi Nurhayati). (Red-dok, Humas Kalteng, April 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyelenggarakan Open Bidding untuk pengisian Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah meggunakan Fingerprint Analysis, Kamis (06/04/23).

Bertempat di Law And Human Rights Centre & Bahalap Law Library, Kanwil Kemenkumham Kalteng Open Bidding untuk pengisian Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis diikuti oleh 68 (enam puluh delapan) orang pegawai baik dari Kantor Wilayah maupun dari Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Fingerprint Analysis adalah suatu sistem analisa sidik jari yang bertujuan untuk mengungkapkan potensi genetik seseorang dalam kaitannya dengan bakat, kecerdasan, perilaku, karakter, dan motivasi.

Manfaat dari Fingerprint yaitu dapat mengetahui potensi kecerdasan, sebagai acuan untuk mengembangkan bakat dominan, dan sebagai pedoman memilih jabatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Open Bidding di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng menggunakan Fingerprint Analysis dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, khususnya terkait dengan pola mutasi dan promosi serta pengembangan karir pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, (Red-dok, Humas Kalteng – RT, April 2023).

Palangka Raya – Kanwil Kemenkumham Kalteng Ikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM Rl yang salah satu kegiatannya adalah ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kamis (06/04/23).

Upacara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltng (Hendra Ekaputra) dan diikuti Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Dananag Y), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) serta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan seluruh UPT yang ada di Kota Palangka Raya.

Mengawali kegiatan Kakanwil Kemenkumham Kalteng selaku Inspektur Upacara memimpin penghormatan kepada para arwah Pahlawan dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan sebagai tanda penghormatan kepada para pahlawan.

Ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai momentum merefleksikan diri mengenang dan menghargai jasa perjuangan para pahlawan bangsa meraih kemerdekaan. Sebagai generasi pelanjut, jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng berkontribusi dengan kinerja dan prestasi terbaik sesuai Tusi yang diemban.(Red-dok, Humas Kalteng – RT, April 2023)

Palangka Raya - Kanwil Kemenkumham Kalteng adakan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja dan Evaluasi SOP TA.2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rabu (05/04/23).

Kegiatan rapat ini dilaksanakan di Aula Kahayan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) dan Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) serta didampingi oleh Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni) Selain itu rapat ini dihadiri juga oleh para Pejabat Pengawas dan para JFT dan JFU.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan agar kepada seluruh divisi dapat saling berkolaborasi agar dapat menyesuaikan isi paparan yang akan disajikan sehingga data yang dipaparkan tersaji dengan rapi dan tepat sasaran.

Perencanaan kegiatan harus dilakukan jauh-jauh hari secara matang sebelum pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan kegiatan yang berkualitas, kemudian pasca kegiatan harus memerhatikan jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan sekaligus tertib administrative, (Red-dok, Humas Kalteng, April 2023).