Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) sebagai Narasumber memberikan paparan materi terkait dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (04/04).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Sekretaris Badan (Rahmawati) sekaligus memoderatori kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pejabat dan pegawai bertempat di Aula BPSDM Kalteng.

Rahmawati menyampaikan pesan dari Kepala BPSDM bahwa agar seluruh pegawai bisa memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. "Semoga melalui kegiatan ini kita bisa mulai melakukan Pembangunan ZI di BPSDM Kalteng dibantu oleh Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, khususnya dari Kabag Program dan Humas,” pesannya.

Diana terlebih dahulu menekankan bahwa Pembangunan ZI ini harus dimulai dari pimpinan tertinggi sebagai role model hingga kepada seluruh jajarannya termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Kemudian, Diana juga menyampaikan 6 area perubahan pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM secara garis besar mulai dari Pokja Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Selain itu untuk data dukung laporan yang diperlukan juga harus dilengkapi sesuai dengan Tata Naskah Dinas, yakni dilampirkan dengan UANG (Undangan, Abensi, Notula dan Gambar/ dokumentasi kegiatan). Perlu diingat juga bahwa Judul Laporan harus sesuai dengan isinya, jangan sampai judul laporan dan isi laporan berbeda",  ucapnya.

Sebelum diakhiri, Kabag Program dan Humas memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai BPSDM yang hadir untuk menanyakan materi yang masih belum dipahami. DIminta juga oleh Sekretaris Badan untuk setiap pegawai yang hadir untuk memberikan pertanyaan agar kegiatan berjalan dengan komunikasi 2 arah antara Narasumber dan peserta. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - .Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah kedatangan Ketua (Rajali) dan salahsatu tenaga administrasi/operator (Ranu) dari salahsatu OBH yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung Sampit yang mana kedatangan OBH tersebut disambut langsung oleh salahsatu Pengelola Bantuan Hukum yang juga merupakan bagian dari Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) di Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada Selasa, 04 April 2022. Kedatangan perwakilan dari PKBH STIH Habaring Hurung Sampit dalam rangka ingin berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan dalam penggunaan Aplikasi SIDBANKUM. 

Pemberian layanan bantuan hukum gratis merupakan salahsatu program yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Masyarakat yang tidak mampu. Program ini disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dalam melakukan proses pemberian bantuan hukum gratis, OBH dapat mengajukan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum yang telah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang mana aplikasi ini dibuat dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencairan anggaran bantuan hukum

Dalam pertemuan itu, Gani Nugraha memberikan penjelasan terkait proses penginputan kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum kepada tenaga adminsitrasi/ operator dari PKBH STIH Habaring Hurung Sampit yang mana dalam hal penginputan dokumen Bantuan Hukum terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap Approval dan Tahap Pengajuan Reimbursment. Gani Nugraha menjelaskan satu persatu tahapan-tahapan yang ada dalam aplikasi SIDBANKUM tersebut. Dengan adanya pertemuan itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait mekanisme pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum serta kompetensi dalam penginputan kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , April 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah ikuti Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham Republik Indonesia serta didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Dananag Yudiawan), dan Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), secara virtual di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng, Selasa (04/04/23).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna H Laoly resmi melantik Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, SH, MH, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dr. Dhahana Putra, Bc. I. P., SH, M. Si, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Y Ambeg Paramarta, SH., M. Si, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Iwan Kurniawan, Bc. I. P., SH., M. Si, dan Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Asep Kurnia, SH., M. M. Pelantikan dilaksanakan secara langsung dan secara virtual di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkumham, Jakarta.

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Para Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Para Kantor Wilayah, dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Para Pejabat Rohaniawan.

Dalam sambutannya, Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa jaga Amanah tugas dan kepercayaan ini dengan bekerja sebaik-baiknya, segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan laksanakan Amanah tugas ini dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menjalankan etika jabatan dengan penuh integritas serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jaga Amanah tugas dan kepercayaan ini.

“Kita harus saling mengingatkan untuk menjaga dengan baik institusi Kemenkumham. Terakhir, jangan ragu untuk memberikan koreksi sejak awal, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi organisasi,” ujar Laoly. “Beri hukuman dan tindakan tegas bagi jajaran yang melanggar. Jadilah pimpinan yang dapat diandalkan dan menjadi contoh yang baik,” tambahnya.

Menteri Hukum dan Ham juga berpesan bahwa cermati dan sikapi perkembangan situasi terkini, tantangan tugas kita semakin dinamis dan berkembang sehingga menuntut jajaran untuk bekerja lebih baik lagi, ikuti perkembangan strategis, tentukan skala prioritas penyelesaian tugas, lakukan pemetaan terhadap persoalan yang ada, pelajari program atau kebijakan pejabat sebelumnya dan yang terpenting lakukan langkah langkah konkret sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas kemudian jadilah pimpinan yang berani, tanggu dan disiplin serta bekerja secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI), (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).

Palangka Raya – Sinergitas, Kolaborasi dan koordinasi penegakan hukum di Kalimantan Tengah terus di lakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan. Jumat (31/3/2023)

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polresta Palangka Raya dalam menangkap kembali kaburnya empat warga binaan Lapas Kelas IIA Palangka Raya.Usaha para petugas pun berbuah manis. Karena 4 warga binaan yang sempat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil ditangkap dengan 1 tewas karena membahayakan keselamatan petugas ketika penangkapan dan 1 lagi masih buron.

Atas keberhasilan tersebut Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Kalteng (Dr. Hedra Ekaputra) memberikan apresiasi atas kinerja tersebut dalam bentuk piagam penghargaan yang di berikan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kepada Kapolresta Palangka Raya (Kombes Pol. Budi Santosa, S.I.K., M.H.) didampingi Wakapolresta (AKBP Andiyatna, S.I.K., M.H.) diloby Mapolresta Palangka Raya.

Hadir dalam kegiatan mendampingi Kepala Kantor Wilayah yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya (Chandran Lestyono), Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Palangka Raya (Tigor Hutabelian) dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Pirhansyah).

Penghargaan juga diserahkan Kakanwil Kemenkumham Kalteng kepada Kasatreskrim Polresta Palangka Raya (Kompol Ronny M. Nababan) dan Kanit Jatanras Polresta Palangka Raya (Ipda Helmi Hamdani).

“Kita sangat bersyukur atas hubungan sinergitas yang telah terjalin dengan erat selama ini antara Polresta Palangka Raya dan Kanwil Kemenkumham Kalteng, yang diharapkan dapat berdampak positif bagi terjaganya keamanan Kota Palangka Raya,” ungkap Kapolresta.

“Terimakasih atas piagam penghargaan yang diberikan kepada kami atas penangkapan kembali 4 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beberapa waktu yang lalu dan untuk 1 warga binaan yang kini masih buron, kami dari Polresta Palangka Raya akan terus berupaya keras guna mengungkap daripada keberadaan pelaku," tutupnya.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan “kami berterimakasih atas bantuan dan dukungan dari Polresta Palangka Raya dan juga pihak-pihak terkait yang sudah membantu Kemankumham dalam penangkapan kembali warga binaan yang kabur, ini merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi yang baik antar APH”, ungkap Hendra.

Dalam kesempatan ini juga Kakanwil menyampaikan permohonan untuk dapat terus membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam menjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kota Palangka Raya.

Polresta Palangka Raya beserta jajaran senantiasa turut berjuang seoptimal mungkin untuk menjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di wilayah Kota Palangka Raya sambut Kapolresta Palangka Raya. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023)

Foto Dokumentasi :