Palangka Raya - Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 (Model Pembelajaran Blended Learning) Tahun Anggaran 2023 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ikuti pembukaan kegiatan tersebut secara virtual. Senin (06/03/2023).

Bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) beserta pejabat Administrator dan Pengawas secara virtual. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta 40 orang yang berasal dari 10 Kantor Wilayah di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Blended Learning (Online) yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 20 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemenkumham RI (Asep Kurnia) mengatakan bahwa Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak serta akuntabel.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpijak pada nilai-nilai organisasi yang telah melekat, yaitu professional, integritas, kepatuhan (pada peraturan), kerjasama tim dan berorientasi pada pemangku kepentingan.", Ucap Asep.

Disamping itu dalam rangka peningkatan Produk Dalam Negeri dan produk UMK serta peningkatan perekonomian nasional maka para Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menggunakan PDN dan produk UMK dalam setiap pengadaan yang dilakukan, sebagaimana arahan Presiden melalui Inpres 2 Tahun 2022.

Kepala BPSDM berharap seluruh peserta  mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bersungguh-sungguh, dan semoga banyak pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat selama mengikuti pelatihan, hingga nantinya dapat lulus dalam Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa ini. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Maret 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra), secara langsung menjalin silaturahmi dengan beberapa Direktur Media dan penadatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang ada di Kalteng. Senin (06/03/23).

Didampingi  Kepalanya Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Arfan Faiz Muhlizi) Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) dan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Sevita).

Silaturahmi tersebut, sekaligus menjalin kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Kalteng dan diantaranya Media Kalteng Pos, Tribun Kalteng, Palangka Ekspres, serta Prokalteng.

"Kerja sama ini, diharapkan menjadi sinergi antara Kanwil Kemenkumham Kalteng, dengan media untuk publikasi atau pemberitaan positif perihal prestasi dan lainnya yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalteng," ucap Hendra.

Serta silaturahmi tersebut, disampaikan Hendra Ekaputra dalam kedepannya akan terus terjalin, dan diharapkan diwaktu yang tepat,kita bisa bersilaturahmi Kembali. (Red-dok, R.T, Maret 2023).

Palangka Raya – Bertempat di Bangkirai Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dengan mengusung tema "Kepatuhan Orang Asing dan Penjaminnya Terhadap Regulasi di Indonesia". Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) dan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhammad Irham Anwar) selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Rapat ini dihadiri oleh anggota TIMPORA se-Kalteng yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kanim Palangka Raya, Kanim Sampit, Instansi dan Lembaga Pemerintah terkait, Senin (06/03).

Dalam laporan ketua pelaksana yang dalam hal ini disampaikan oleh Irham Anwar bahwa maksud diselenggarakannya Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa TIMPORA merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang kemudian terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa untuk mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia melalui anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

“Seperti yang kita ketahui bersama persoalan orang asing merupakan bagian tugas dan fungsi dari Pengawasan Orang Asing, bukan hanya merupakan persoalan Keimigrasian semata akan tetapi juga telah menjadi persoalan sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian tugas kita sebagai aparat penegak hukum sekaligus dalam mendukung pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional,” jelas Hendra Ekaputra.

“Maka perlu adanya saling koordinasi antar instansi karena masalah orang asing bukan hanya menjadi tugas imigrasi saja, akan tetapi masalah ini sudah menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu, saya berharap pada Rapat Timpora Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kali ini diperoleh masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk melaksanakan pengawasan orang asing secara terpadu dan berkesinambungan antar instansi terkait, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran Keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tambahnya yang selanjutnya kegiatan Rapat Tim PORA dibuka secara resmi. (Reddok, Humas Kalteng - HF, Maret 2023).

Foto Dokumentasi:

Depok - Dalam rangka persiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti Kegiatan Supervisi usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat. Senin (06/03/2023)

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra) beserta 3 orang JFU pada Subbag Program dan Pelaporan dan 1 orang JFU pada Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN mengikuti kegiatan supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA. 2024 yang dilaksanakan mulai 06 Maret 2023 sampai 07 Maret 2023.

Kegiatan Supervisi dilaksanakan dengan meneliti lebih lanjut urgensi kebutuhan, kelengkapan dan kesesuaian data dukung serta kesesuaian RKBMN usulan kebutuhan Kantor Wilayah yang diajukan kepada Biro Perencanaan terkait belanja modal dan belanja sewa TA 2024.

Pembahasan diawali dengan melakukan analisa terhadap kondisi BMN yang dimiliki dengan melihat status pendistribusian dan penghapusannya, pembahasan matrik usulan belanja modal dan belanja sewa, serta dilanjutkan pemeriksaan kesesuaian data dukung dengan usulan melalui verifikasi terhadap kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), spesifikasi barang bersumber dari e-kalatog dan data dukung lainnya. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Maret 2023)

Foto Dokumentasi :