Jakarta - pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah bidang Hukum mengunjungi Direktorat Jenderal Perundang – Undangan dalam rangka koordinasi serta menyampaikan misi arahan Pimpinan guna membahas kegiatan tahun 2023 untuk melakukan koordinasi serta penguatan dalam rangka Persiapan target Kinerja Ditjen PP.

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman) didampingi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan (Noor Mila Susanty) menyampaikan terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuningsih Koordinator Humas dan Kerja Sama yang telah menerima Tim Kanwil untuk berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP). Dalam kesempatan ini, Kabid Hukum menyampaikan perkembangan terkait pelaksanaan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah serta kendala yang dihadapi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit.

Ibu Tri Wahyuningsih dalam kesempatan kali ini mengapresiasi kunjungan kerja Tim Kanwil Kalimantan Tengah guna membahas kendala yang dihadapi daerah dan langsung berkonsultasi agar setiap pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya dalam peningkatan kompetensi JFT perancang akan dilaksanakan beberapa program dari Ditjen PP yaitu salah satunya memberikan kesempatan bagi para perancang yang ada di daerah untuk dapat mengikuti program magang bagi para perancang di Ditjen PP.

Mengingat hal yang paling penting bagi perancang adalah bagaimana memberikan pengalaman bagi setiap perancang untuk meningkatkan Kinerja didaerah. Ini merupakan salah satu rencana yang akan dilakukan oleh Ditjen PP , Selain itu, terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perancang di daerah akan coba ditindaklanjuti, khususnya terkait kendala kenaikan jenjang perancang dikarenakan tidak adanya formasi jabatan pada Kantor Wilayah. Tentunya dengan sinergitas seperti ini Ditjen PP juga dapat segera merespon kebutuhan – kebutuhan kantor wilayah diseluruh Indonesia untuk mengantisipasi kendala – Kendala yang sering terjadi oleh para perancang dilapangan.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) bersama Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando) lakukan koordinasi ke Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kamis (16/02/2023)

Kedatangan Kakanwil dan tim di terima langsung oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Edward Omar Sharief Hiariej). Dalam koordinasi Kakanwil menyampaikan terkait perkembangan hasil dari kegiatan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah dilaksanakan oleh Bapak Wamenkuham di Universitas Palangka Raya.

Dimana Universitas yang ada di kota Palangka Raya sangat mengharapakan akan ada lagi sosialisasi-sosialisasi berikutnya yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan dengan adanya sosilisasi yang dilaksanakan para akademisi aparat penegak hukum dan mahasiswa sangat merasa terbantu dengan adanya sosialisasi tersebut sehingga tidak adanya multi tafsir dan telaahan yang disalah artikan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut.

Bapak Wamenkumham manyambut baik kedatangan Kakanwil Kemenkumham Kalteng dan tim yang sudah melaporkan hasil perkembangan dari sosialisasi RKUHP yang telah disosialisasikan, Wamenkumham berharap Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah bisa turut membantu untuk terus mensosialisasikan RKUHP tersebut tidak hanya kepada para akademisi, aparat penegak hukum dan mahasiswa bahkan untuk para Pelajar terlebih khusus kepada masyarakat Prov. Kalteng, mengingat pada Kantor Wilayah sudah ada Penyuluh Hukum yang siap untuk selalu mensosialisasikan RKUHP tersebut.

Wamenkumham yang secara aktif menyampaikan keterlibatannya dalam pembentukan RUU KUHP yang akan menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan masa kolonial Belanda menyampaikan bahwa sedari awal proses pembentukan RKUHP ini selalu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemajuan hukum serta bentuk dari adaptasi dan keselarasan serta modernisasi merupakan bentuk nyata dalam merespon perkembangan hukum terkini. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2023)

Foto Dokumentasi :

Jakarta – Dalam rangka tindak lanjut sertifikasi pusat perbelanjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando) lakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kamis (16/02/2023)

Pada kesempatan ini Kakanwil dan Tim mendatangi Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual (Anom Wibowo). Dalam pertemuan ini Kakanwil menyampaikan rencana tindak lanjut sertifikasi pusat perbelanjaan di Provinsi Kalimantan Tengah serta beberapa tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota pada pusat perbelanjaan modern dan tradisional di Provinsi Kalimantan Tengah.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyambut hangat atas kedatangan Kakanwil Kalteng berserta rombongan dan beliau menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melalui Bidang Yankum Sub Bidang Kekayaan Intelektual untuk segera melakukan himbauan-himbaun baik pada pusat perbelanjaan modern maupun tredisional yang ada di Kota Palangka Raya dan di kabupaten-Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga pada pusat perbelanjaan seperti Alfamart dan Indomaret agar mentaati aturan-aturan dimana pada pusat-pusat perbelanjaan tersebut agar tidak menjual barang barang tiruan/palsu juga yang tidak memiliki ijin untuk di perjual belikan di pasaran mengingat Indonesia saat ini menjadi trend market bagi negara lain untuk berinvestasi dan juga beliau menyampaikan kalo tidak di mulai dari sekarang kita memberikan edukasi kapan lagi.

Bahwa dengan maraknya peredaran produk bermerek yang palsu tidak hanya merugikan para produsen dan penjual merek, tetapi juga masyarakat luas. Semakin banyak dari kita yang mengenakan produk palsu atau bajakan, bisa mendorong masyarakat menjadi lebih tidak jujur dan membuat kita lebih saling tidak percaya satu sama lain. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2023)

Foto Dokumentasi :

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bidang HAM, Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham RI di Jakarta. Kedatangan Kabid HAM disambut baik oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM (Sri Kurniati Handayani Pane). Rabu (15/02/2023)

Adapun tujuan dari koordinasi ini adalah konsultasi terkait Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dan terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pelayanan publik berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas jasa/atau pelayanan administratif yang disediakan dan diatur dalam Permenkumham Nomor 2 tahun 2022.

Sementara penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM diberikan kepada Bupati/walikota yang wilayahnya memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/ Kota peduli HAM. Tujuan pemberian penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ini adalah untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak- hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah. Adapun pada Kab/Kota yang diajukan sebagai Kab/Kota Peduli HAM dan diharapkan pada Tahun 2023 ini dari 14 Kab/Kota yang ada di Kalimantan Tengah beberapa diantaranya mendapatkan penghargaan tersebut. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2023)

Foto Dokumentasi :