Palangka Raya – Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (DPW IPKEMINDO) Provinsi Kalimantan Tengah dikukuhkan bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. DPW IPKEMINDO Kalteng dikukuhkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IPKEMINDO (Tarsono) disaksikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) secara simbolis, Rabu (08/02).

Dalam kesempatan tersebut, Tarsono menekankan agar Pembimbing Kemasyarakatan mampu memberikan dukungan pada jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

IPKEMINDO yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Pemasyarakatan, membuat kehadirannya dikuatkan untuk benar-benar meningkatkan kemampuan kapasitas sesuai ketentuan AD/ART.

Tarsono menyampaikan tiga program utama untuk menjadi acuan bagaimana turut serta mencapai program yang sudah diamanatkan DPP Pusat. Ketiga program tersebut yakni; Menyusun dan membentuk kode etik dan kode perilaku PK dan APK. Lalu peningkatan kapasitas dan kapabilitas PK sesuai amanat undang-undang sesuai tugas dan fungsinya. Serta meningkatkan kesejahteraan para anggota, para PK dan APK.

"IPKEMINDO sebagai wadah menjembatani antara kepentingan anggota dan seluruh organisasi pemasyarakatan, jadi harus hadir memberi dukungan kepada pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya," tutut Tarsono.

DIsebutkan bahwa IPKEMINDO Wilayah sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan kompetensi pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan.

Selebihnya, Tarsono meminta PK agar melakukan pendampingan, pengawasan, pembimbingan, penyusunan penelitian pemasyarakatan, dan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dibentuknya kepengurusan IPKEMINDO wilayah, diharapkan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi yang ditetapkan pada Kongres IPKEMINDO pada tingkat pusat.

Dewan Pengurus IPKEMINDO Wilayah berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan kebijakan strategis wilayah dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian maupun etika profesi Pembimbing Kemasyarakatan dengan berpedoman pada kebijakan Dewan Pengurus Pusat.

“Saya berharap Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah IPKEMINDO Kalimantan Tengah mampu membawa IPKEMINDO Wilayah menjadi lebih baik, agar setiap anggotanya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta kualitas diri dalam bekerja yang nantinya dapat membawa perubahan perilaku positif dalam mencapai tujuan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI,“ ujar Hendra.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Webinar Nasional dengan mengusung tema “Mewujudkan Organisasi yang Profesional, Responsif, dan Inovatif Dalam Implementasi KUHP Pada Sistem Pemasyarakatan serta Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi". (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2023).

Foto Dokumentasi:

Tamiang Layang - Kepala Divisi Pemasyarakatan (R. B. Danang Y.) gemar terhadap olahraga Badminton, dan pada kesempatan kali ini Pak Danang melakukan kunjungan kerja sekaligus ajak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang untuk laga mempererat silahturahmi dengan olahraga Badminton. (08/02/23)

Lapangan Badminton Rutan Kelas IIB Tamiang Layang tepat berada di tengah halaman blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga pertandingan ramai di tonton oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Surya Dharma selaku Kepala Rutan menyampaikan "Rutan Tamiang Layang kali ini kedatangan bapak Kadivpas beserta jajarannya untuk melakukan kunjungan kerja dan sekaligus mengajak olahraga badminton bersama-sama"

"Sebagai contoh untuk pegawai di Rutan Tamiang Layang bahwa olahraga itu penting di galakan untuk menjaga kesehatan sehingga stamina tetap terjaga dalam melaksanakan tugas sehari-hari" Imbuh Surya Dharma.

Saatnya mengembalikan stamina yang telah lama terbelenggu oleh Pandemi Covid-19, ingat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

TAMIANG LAYANG – Demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang strategis tentang kunci Pemasyarakatan  Maju dan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)  yaitu Back To Basic Kantor Wilayah Kemenenterian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) melalui Tim Satops Patnal Divisi Pemasarakatan menggelar deteksi dini gangguan keamanan serta mengecek sarana prasarana dengan melakukan razia dan tes urine para Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rabu, (08/02/2023).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalteng R.B. Danang Y., Bc.I.p., S.I.P., DEA melalui Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan Mubasirudin, secara langsung memimpin tim operasi deteksi dini.

Didampingi Kepala Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Iman Siswoyo, Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Edi Supriyanto, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan Galih Putrahirka Masadik, serta Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Jauhar Arifin.

Dalam arahannya Mubasirudin menyampaikan untuk melakukan penggeledahan sedetail mungkin, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Untuk diketahui penggeledahan tersebut juga ikut serta Tim Satops Patnal Rutan Kelas IIB Tamiang Layang.

“Saya kembali mengingatkan untuk melakukan penggeledahan di kamar hunian, setiap petugas wajib tidak bersifat arogan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Disela-sela berlangsungnya kegiatan Mubasirudin tampak, berbincang kepada WBP. Mengingatkan sekaligus memberikan arahan, agar mentaati peraturan yang berlaku, serta tidak menyimpang.

“Hal yang tidak kalah penting, adanya ketelitian saat kita menggeledah kamar hunian, periksa semua sudut kamar hunian dan jangan ada hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Ditempat yang sama diungkapkan Iman Siswoyo hasil dari operasi tersebut, Semua petugas dinyatakan negatif beserta WBP yang ikut serta melakukan tes urine. Sementara itu mengenai terdapatnya barang sitaan saat penggeledahan segera dimusnahkan.

“Hasil dari semua tes yang dilakukan negatif, sesuai harapan kita. Untuk barang sitaan tidak ada yang berbahaya semua katagori aman sehingga nanti akan dimusnakan,” ungkapnya.

Mubasirudin berharap kondisi demikian, tetap dipertahankan aman dan kondusif. Tetap saling meningkatkan sinergi.

“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku, baik petugas maupun WBP dan barang sitaan yang menjadi temuan akan dimusnahkan,” demikian tutupnya. (Red-dok, R.T, Jan 2023)

Selasa, 7 Februari 2023, Kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman Taman) beserta Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benny Yuandrias) dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Doaa Risma Diputra) melaksanakan audiensi ke Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pada pelaksanaan audiensi tersebut Kepala Bidang Hukum bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (Mahdi Suryanto). Adapun tujuan audiensi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah terutama yang berkaitan dengan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemberian Bantuan Hukum serta Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

Melalui audiensi tersebut diharapkan dapat terjalin sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Kota Palangka Raya, pada kesempatan tersebut disampaikan kepala Bagian Hukum Kota Palangka Raya (Mahdi Suryanto) bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini bagian hukum sudah memiliki hubungan dan sinergitas yang baik dengan Kantor Wilayah dan akan terus meningkatkan sinergitas terutama terkait dengan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Kota Palangka Raya. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2023)