Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Eka Putra) didampingi Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar), Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan) dan Kepala Sub Bidang Intelejen Keimigrasian (Irawan Widiarto) mengikuti Pengukuhan Satgas Monitoring dan Supervisi Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kemudahan dan Percepatan Layanan Visa, Izin Tinggal dan Dokumen Keimigrasian Lainnya Guna Mendukung Peningkatan Investasi Asing dan Devisa dari Sektor Pariwisata secara Virtual. Rabu (05/10/2020).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini juga dihadiri secara luring oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalteng (Arief Munandar) di Jakarta yang sekaligus dikukuhkan bersama seluruh Kepala Divisi Imigrasi se-Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi (Widodo Ekatjahjana) menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu quick wins yang dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar Imigrasi segera melakukan perubahan-perubahan di bidang pelayanan keimigrasian. Satgas ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kepatuhan internal Imigrasi terhadap seluruh kebijakan keimigrasian yang telah ditetapkan sebagaimana arahan Presiden.

Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi dalam strukturnya diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan anggota seluruh Kepala Divisi Keimigrasian. Satuan Tugas ini merupakan penguatan tugas dan fungsi Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia yang memiliki tugas Pembinaan Pengendalian Pengawasan Teknis (Bindalwasnis) terhadap Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dibawahnya.

Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly), memberikan sambutan dengan menghimbau kepada seluruh jajaran agar meningkatkan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menkumham mengapresiasi jajaran Imigrasi yang telah menorehkan capaian-capaian kinerja yang membanggakan selama tahun 2021 lalu hingga tahun 2022 ini. “Setiap insan imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban, jadikanlah pekerjaan yang dijalani sebagai ibadah yang dipertanggung jawabkan dan semoga bhakti yang menjadi ibadah akan tetap selalu terwujud dan sejalan dengan sasanti di Bhumi Pura Wira Wibawa yang selalu digaungkan oleh insan Imigrasi,” pesan Yasonna H. Laoly. (Red-dok, Humas Kalteng – IMS, Oktober 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Pagi ini (5/10) Tepat pukul 08.00 WIB dilaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-77 TNI  bertempat di Lapangan Makorem 102/Pjg, Kakanwil kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) sebagai salah satu anggota pendukung forkopimda turut menghadiri peringatan hari besar TNI tersebut. Bertindak selaku Inspektur Upacara Danrem 102/PJG (Yudianto Putrajaya) serta Hadir Gubernur Kalteng (H. Sugianto Sabran), Unsur Forkopimda Kalteng, Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah serta tamu undangan lainnya.

Panglima TNI, Muhammad Andhika Perkasa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Danrem 102/Pjg mengimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan rakyat dengan berucap dan bertindak sesuai tugas pokok TNI. Himbauan ini didasarkan dari hasil beberapa Lembaga survey terkait kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat, diantaranya hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) tanggal 24 Juni 2022, TNI mendapatkan kepercayaan dari publik sebesar 93,2%. "Sedangkan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan kepercayaan masyarakat paling tinggi sebesar 93%," ucapnya.

Lebih lanjut Danrem 102/pjg menyampaikan, hasil lembaga survei Centre of Strategic and International Studies (CSIS) tanggal 27 September 2022 merilis hasil survei dukungan dan kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93,5%.

Kakanwil Kemenkumham kalteng (Hendra Ekaputra) kepada Humas kanwil mengucapkan “Selamat Hari Ulang Tahun ke 77 TNI, Terima Kasih telah melindungi serta menjamin kedaulatan dan keamanan NKRI, Jaya selalu Korem 102/PJG sebagai sesama Aparatur Penegak Hukum di Wilayah Kalimantan tengah” Ucap Hendra. (Red-dok, Holik Humas Kanwil, Okt 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Bertempat di Meeting Room Law And Human Right Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bidang Hukum berserta JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan rapat harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Agustina Dayaleluni) dihadiri Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benny Yuandrias), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur (Widodo Risdianto), Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dedi Susanto) dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah (Doaa Risma Diputra).

Pada Kesempatan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut ditetapkan paling lama Tahun 2022.

Adapun tujuan dilaksanakannya rapat harmonisasi dan sinkronisasi adalah untuk persamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, sehingga diharapkan melalaui harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta dapat mengakomodir kebutuhan hukum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. (Reddok, Humas Kalteng, Oktober 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Memasuki hari ke – 2 (dua) pelaksanaan Open Bidding/Seleksi terbuka di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Peserta yang mengikuti pada hari ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang lanjutan dari hari pertama kemarin. Open Bidding (Tahap Wawancara) ini merupakan tahapan lanjutan dari hasil fingerprint analysis yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan PT.Cerdas Samudra Bahagia, Jakarta. Selasa (4/9/2022).

Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Bertindak sebagai Penguji : Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Yudhiawan) Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni) dan Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian (Agus Setiadi). Dalam sambutannya di awal pelaksanaan Kakanwil menekankan bahwa Tahap Wawancara ini dilaksanakan sebagai dasar para pimpinan tinggi memutuskan SDM yang tepat dan berkompetensi mengisi jabatan di lingkungan kanwil kemenkumham kalteng.

“Open Bidding ini dapat diikuti oleh siapa saja pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng yang pangkatnya sudah tinggi. Kalian dapat saling berkompetisi disini untuk membuktikan siapa yang layak dan pantas menduduki berbagai jabatan yang tersedia slot kuotanya.”, Ungkap Putra Kelahiran Simpang Sender tersebut. Hendra Ekaputra juga menekankan untuk siapapun yang mengikuti open bidding ini untuk dapat mengikuti seleksi ini dengan sungguh-sungguh dan berikan hasil yang terbaik dalam tes ini. Secara keseluruhan seleksi terbuka pada hari kedua ini berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan.

Disampaikan juga bahwa jabatan ini bukan hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi amanah dari pimpinan. Seorang pejabat itu harus mempunyai kemampuan teknis, yakni kemampuan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola dan menguasai Tusi (Tugas dan Fungsi) sesuai amanah pimpinan, jelasnya, pimpinan juga harus punya kompetensi dalam memanajerial satuan kerjanya, sehingga dinilai berhasil dalam mengelola organisasi oleh pimpinan, tambahnya. (Red-dok, Holik, Sept 2022)

Foto Dokumentasi :