Palangka Raya – Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Hendra Ekaputra hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara Hybrid. Penyerahan tersebut dilangsungkan secara luring dari Istana Negara, Jakarta Pusat dan secara daring di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Bertempat di Hall Kalawa Waterpark, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah khususnya mengikuti Seremoni Penyerahan Sertifikat sebanyak 1.552.000 (1.5 Juta) tersebut. Kamis (01/12/2022).

Adapun sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk kegiatan di Istana dihadirkan 120 orang penerima sertifikat ke hadapan Presiden. 112 orang penerima sertipikat PTSL yang dihadirkan berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, 6 Masyarakat penerima sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria berasal dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Cianjur, serta 2 orang penerima sertipikat hasil penyelesaian konflik SAD 113 yang berasal dari Provinsi Jambi.

Dalam acara itu, Jokowi mengaku senang dengan penyelenggara acara tersebut, dalam sampaikan sambutannya beliau meminta seluruh penerima sertifikat untuk mengangkat sertifikat baik secara luring atau daring serta menanyakan apakah ada rakyat yang merasa tidak senang dalam pelaksanaan acara tersebut.

"Siang hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing," ujarnya.

"Dan saya minta yang sudah menerima sertifikatnya agar diangkat tinggi-tinggi baik yang di istana maupun yang hadir secara virtual. Sertifikatnya diangkat biar kelihatan bahwa memang sudah diterima betul," lanjutnya.

Jokowi lantas mengingatkan kalau sertifikat adalah tanda hak bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Dalam penyelenggaraan acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah di Indonesia tanpa ampun. Jokowi mengatakan urusan tanah menyangkut hajat hidup masyarakat.

Turut hadir dalam pelaksanaan Kegiatan di Hall Kalawa Waterpark, Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Pendukung Forkopimda, Kakanwil ATR/BPN Kalteng, Penerima Sertifikat di Wilayah se-Kalimantan Tengah dan tamu undangan lainnya. (Red-dok, Humas Kanwil, Nov 2022)

Palangka Raya – Posisi jabatan Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya resmi berganti. Pejabat lama Suwarto pindah tugas menjadi Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat.

Sedangkan penggantinya Ma’ruf Prasetyo Hadianto yang sebelumnya menjabat Kasi Giatja Lapas Pemuda Tangerang. Proses serah terima jabatan Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya ini dilakukan di halaman dalam Rutan Palangka Raya, Kamis (1/12).

Dalam Sertijab ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra), Pejabat Administrator dan Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan Palangka Raya dan Kasongan, dan Pegawai Rutan Palangka Raya serta DWP Rutan Palangka Raya.

Jajaran Kanwil Hukum dan HAM Kalteng pun mengucapkan terima kasih kepada Suwarto yang sudah bertugas dengan baik selama memimpin Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan selamat mengemban tugas yang baru.

Begitu pula diucapkan selamat datang kepada Ma’ruf Prasetyo Hadianto di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Pejabat baru ini diharapkan bisa meneruskan kepemimpinan yang selama ini sudah terjalin baik di internal organisasi.

“Yang saya suka dari bapak Suwarto yaitu memiliki prinsip keamanan yang tinggi, sedangkan disiplin itu menyesuaikan dinamika yang berjalan di dalam interaksi yang berlangsung di dalam Rutan dan dalam melaksanakan koordinasi sangat bagus,” sanjung Hendra Ekaputra.

Di mata Kepala Kantor Wilayah, sosok Suwarto adalah pribadi yang kaya arti, karena tidak menempatkan dirinya sebagai figur fokus utama, tapi menempatkan dirinya bagaimana membangun kerja sama dan komitmen serta kemampuan memperbaiki manakala ditemukan ada kekurangan dan kelemahan yang ada.

Sosoknya pun dalam memimpin Rutan tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral, tapi menempatkan sebagai pimpinan yang bisa mengayomi, mengajak dan mengikutsertakan jajarannya sehingga organisasi menjadi kuat dan solid.

Sementara itu dalam wejangannya Hendra Ekaputra mengharapkan kepada Ma’ruf Prasetyo Hadianto di tempat tugas yang baru bisa segera mengkonsulidasikan dan membangun sinergitas dalam menangani Rutan dengan baik. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Desember 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Wujudkan sistem administrasi yang baik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (DJKN Kalselteng) yaitu Kegiatan Rapat Kerja Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun 2022, Kamis (01/12/2022).

Bertempat di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN (Liyana) beserta staf yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan ini bersama Satuan Kerja lainnnya yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalselteng.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Kalselteng (Ferdinan Lengkong) kemudian dilanjutkan dengan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2022. Adapun maksud kegiatan ini dilakukan sebagai sarana pemberian informasi hal-hal yang berkaitan dalam proses pensertipikatan tanah pada satuan kerja baik masalah-masalah ataupun kesulitan yang dialami dalam kepengurusan pensertipikatan. kegiatan Rapat Kerja Percepatan yang dilakukan berupa Sosialisasi Penyelesaian tanah kawasan hutan dan penyusunan target program sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2023. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Desember 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalteng mengikuti kegiatan workshop Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat  Hukum Adat.

Adapun sebagai Narasumber yang ditunjuk dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah Yusuf Salamat (Perancang PUU Madya) yang memberikan materi tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat secara virtual zoom.

Kegiatan ini dilaksanakan langsung di Kabupaten Kotawaringin Timur dan dihadiri sejumlah perwakilan dari pihak pemda, perwakilan DPRD Kabupaten, pihak tokoh masyarakat dan Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini dibuka langsung Oleh Sekda Kabupaten Seruyan dan hasil yang diperoleh peserta merespon baik terkait usulan draf ranperda dimaksud dalam rangka menjawab persoalan hukum di masyarakat. (Reddok, Humas Kalteng, Desember 2022).

Foto Dokumentasi: