Palangka Raya - Bertempat di Ruang Meeting Room Law and Human Right, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang Hukum melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Di Lingkup Pemerintah Daerah Melalui Media Massa bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Setda Pulang Pisau (Uhing,SE). Kamis, 24 November 2022.

Tim dari Kantor Wilayah yang diwakili oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Nor Asriadi, S.H,M.M) menyampaikan hasil analisis konsepsi terhadap Rancangam Peraturan Bupati dimaksud, bahwa terdapat beberapa catatan baik dari aspek prosedural, aspek substansi dan aspek teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dimana hasil pembahasan rapat ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan bupati tentang pedoman kerjasama publikasi dilingkup pemerintah daerah melalui media massa, sebagai pemenuhan syarat prosedural untuk dapat dilanjutkan ke tahap atau proses selanjutnya. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Nov 2022)

Foto Dokumentasi :

Jakarta - Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2022 memasuki hari ke-2 (dua). Pada agenda kegiatan hari ini diisi dengan beberapa kegiatan, antara lain : Pembekalan Materi dari Narasumber Eksternal, Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah serta Penyusunan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023. Kamis (24/11/2022)

Pada sesi awal, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) bersama Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) sendiri menyerap ilmu dari narasumber Perwakilan Direktorat Jenderal Keuangan (DJA) tentang Strategi dan Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2023. Mereka berdua bergabung dengan Kakanwil dan Kepala Divisi Administrasi dri DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, serta Sulawesi Selatan.

Ada tiga outline yang dipaparkan narasumber. Pertama mengenai kebijakan belanja tahun anggaran 2023, meliputi arah kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Penguatan peran APBN sesuai fungsi dasarnya serta konsolidasi fiskal berkualitas melalui mobilisasi pendapatan, spending better, pembiayaan inovatif dan sustainable.

Sementara diruangan lain, Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Yudiawan) mendapatkan materi dari Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) mendapatkan materi dari Kementerian PAN dan RB, sedangkan  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) mendapatkan materi dari Ombudsman RI. Ketiganya mendapatkan ilmu terkait strategi peningkatan kualitas pada pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) bersama keempat Kepala Divisi mengikuti kegiatan evaluasi kinerja, dimana pada kegiatan ini Kanwil kemenkumham Kalteng dievaluasi oleh Tim Evaluator yang terdiri dari Dirjen HAM (Dr. Mualimin Abdi) dan Staff Khusus Menkumham Bidang Media dan Komunikasi (Milton Hasibuan). Pada sesi ini Kakanwil dan para pimti memaparkan hasil capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Kalteng tahun 2022.

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah di bawah pimpinan Kakanwil (Hendra Ekaputra) berkomitmen meningkatkan kinerja di tahun 2023 dengan menerapkan tata nilai PASTI dan berupaya mereleasasikan anggaran tahun 2023 sesuai sasaran dan transparan, juga membangun SDM unggul, berdaya saing dan berkompeten hingga terwujudnya pelaksanaan program/pelaporan yang terintegrasi dan akuntabel.

“Rakor ini adalah momentum yang tepat dan sangat penting untuk meningkatkan komitmen dan konsistensi dalam upaya mensinergikan tujuan dengan kegiatan yang akan dilakukan seluruh Kantor Wilayah. Melalui Rakor dan Evaluasi Capaian Kinerja ini terdapat penyamaan persepsi serta menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, ucap Hendra Ekaputra

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil juga menyampaikan harapannya dari pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 ini. “Semoga Kanwil Kemenkumham Kalteng dapat merefleksi dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sehari – hari pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 Target Kinerja dapat terealisasikan dengan baik dan terukur”, ucapnya. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng, Melinda/Mey, Nov 2022)

Foto Dokumentasi :

Jakarta – Dua Pegawai Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Jimy Fernando) dan (Hidayatullah Hariyanto) Mengikuti “Workshop Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi” yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Kamis (24/11/2022)

Peserta Kegiatan berasal dari Pejabat dan Pegawai Pengelola Kepegawaian dari Unit Utama, Badiklat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Se-Indonesia. Yang diselengarakan mulai tanggal 24 s/d 25 November 2022. Kegiatan diawali dengan Pembukaan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM (Dr. Asep Kurnia).

Sistem Informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK-BANGKOM) diperuntukan bagi Pengelola Kepegawaian pada setiap satuan unit kerja untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi mulai dari pengusulan sampai dengan pengajuan sertifikat elektronik.

Sebagaimana amanat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang dalam turunannya pada Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 203 ayat 4 menyebutkan Pengembangan Kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) Tahun.

Dengan pemenuhan Pengembangan Kompetensi tersebut diharapkan dapat tergambar Kualitas Pegawai Negeri Sipil pada seluruh Instansi/Kementerian/Lembaga, yang kemudian kualitas tersebut dapat diukur menggunakan indeks profesionalisme ASN dengan beberapa Dimensi/Indikator yaitu Kualitas, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Adapun dimensi/indikator yang mempunyai nilai paling besar ialah dimensi/indikator Kompetensi dengan  bobot 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran indeks Profesionalitas ASN. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2022)

Foto Dokumentasi :

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kemenkumham Kalteng) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi yang digagas oleh Sekretariat Jenderal dengan 2 pokok pembahasan yakni Pengendalian Capaian Kinerja TA 2022 dan Penyusunan Target Kinerja TA 2023 Kementerian Hukum dan HAM, bertempat di Grand Ballroom Magnolia, Grand Mercure Hotel, Jakarta (Rabu, 23/11/2022).

Dengan mengusung tema “TUNJUKKAN KINERJA KITA SEMAKIN PASTI DAN BERAKHLAK”. Pelaksanaan Rakor ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 23 November hingga 25 November. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit eselon I dan Kantor Wilayah se-Indonesia. Hadir dalam kegiatan  ini Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) beserta tim pada masing-masing divisi.

Kegiatan Rakor dibuka terlebih dahulu dengan Laporan Sekretaris Jenderal (Andap Budi Revianto), kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Balitbang Hukum dan HAM dengan 7 Universitas, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Menteri Hukum dan HAM dengan Para Pimti Madya serta Pemberian Penghargaan kepada 3 (Tiga) Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sendiri berhasil mendapatkan penghargaan atas Kinerja “Terbaik III” klasifikasi tipe C (anggaran kecil) yang dievaluasi berdasarkan parameter IKPA, SMART, SAKIP, WBK/WBBM  dan Target Kinerja. Kantor Wilayah dinilai sesuai mekanisme penilaian hasil capaian kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja sampai dengan B09 Tahun 2022.

Nilai diranking sesuai urutan tertinggi dan diambil 3 besar. Kantor Wilayah yang masuk dalam kategori 3 besar terbaik akan diberikan reward berupa sertifikat dan penambahan anggaran sesuai dengan ketentuan perencanaan penganggaran yang berlaku. Hasil evaluasi anggaran di tahun ini akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun 2024.

Setelah pemberian penghargan acara kemudian dilanjutkan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023.

Dalam arahannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengapresiasi Kanwil-Kanwil yang telah berhasil memperoleh penghargaan atas kinerja terbaiknya. Yasonna berharap agar dalam Penyusunan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini seluruh jajaran Kemenkumham bisa mengambil manfaat yang ada untuk mengembangkan Kemenkumham menjadi lebih baik. “Mari kita Tunjukkan Kinerja Kita Semakin PASTI dan BerAKHLAK sesuai tema yang telah dicanangkan. Jadikan Rapat Koordinasi ini pertemuan yang bermanfaat dan bernilai sehingga dapat menjadikan Kemenkumham sebagai organisasi yang berkelas dunia", pesan Yasonna menutup sambutannya

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah turut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas penghargaan yang telah diraih Kanwil Kemenkumham Kalteng.

“Terima kasih atas kerja keras rekan – rekan semua, penghargaan ini merupakan capaian dari Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng. Semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham Kalteng agar semakin lebih baik lagi dalam pelaksanaan tusi dan semoga kita bisa mepertahankan bahkan meningkatkan prestasi di tahun - tahun mendatang”, tuturnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakor ini sendiri adalah meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM, Berjalannya program kerja Kementerian Hukum dan HAM secara menyeluruh, serta Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng, Melinda/Mey, Nov 2022)

Foto Dokumentasi :