Palangka Raya – Pagi ini (5/10) Tepat pukul 08.00 WIB dilaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-77 TNI  bertempat di Lapangan Makorem 102/Pjg, Kakanwil kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) sebagai salah satu anggota pendukung forkopimda turut menghadiri peringatan hari besar TNI tersebut. Bertindak selaku Inspektur Upacara Danrem 102/PJG (Yudianto Putrajaya) serta Hadir Gubernur Kalteng (H. Sugianto Sabran), Unsur Forkopimda Kalteng, Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah serta tamu undangan lainnya.

Panglima TNI, Muhammad Andhika Perkasa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Danrem 102/Pjg mengimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan rakyat dengan berucap dan bertindak sesuai tugas pokok TNI. Himbauan ini didasarkan dari hasil beberapa Lembaga survey terkait kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat, diantaranya hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) tanggal 24 Juni 2022, TNI mendapatkan kepercayaan dari publik sebesar 93,2%. "Sedangkan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan kepercayaan masyarakat paling tinggi sebesar 93%," ucapnya.

Lebih lanjut Danrem 102/pjg menyampaikan, hasil lembaga survei Centre of Strategic and International Studies (CSIS) tanggal 27 September 2022 merilis hasil survei dukungan dan kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93,5%.

Kakanwil Kemenkumham kalteng (Hendra Ekaputra) kepada Humas kanwil mengucapkan “Selamat Hari Ulang Tahun ke 77 TNI, Terima Kasih telah melindungi serta menjamin kedaulatan dan keamanan NKRI, Jaya selalu Korem 102/PJG sebagai sesama Aparatur Penegak Hukum di Wilayah Kalimantan tengah” Ucap Hendra. (Red-dok, Holik Humas Kanwil, Okt 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Bertempat di Meeting Room Law And Human Right Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bidang Hukum berserta JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan rapat harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Agustina Dayaleluni) dihadiri Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benny Yuandrias), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur (Widodo Risdianto), Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dedi Susanto) dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah (Doaa Risma Diputra).

Pada Kesempatan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut ditetapkan paling lama Tahun 2022.

Adapun tujuan dilaksanakannya rapat harmonisasi dan sinkronisasi adalah untuk persamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, sehingga diharapkan melalaui harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta dapat mengakomodir kebutuhan hukum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. (Reddok, Humas Kalteng, Oktober 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Memasuki hari ke – 2 (dua) pelaksanaan Open Bidding/Seleksi terbuka di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Peserta yang mengikuti pada hari ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang lanjutan dari hari pertama kemarin. Open Bidding (Tahap Wawancara) ini merupakan tahapan lanjutan dari hasil fingerprint analysis yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan PT.Cerdas Samudra Bahagia, Jakarta. Selasa (4/9/2022).

Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Bertindak sebagai Penguji : Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Yudhiawan) Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni) dan Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian (Agus Setiadi). Dalam sambutannya di awal pelaksanaan Kakanwil menekankan bahwa Tahap Wawancara ini dilaksanakan sebagai dasar para pimpinan tinggi memutuskan SDM yang tepat dan berkompetensi mengisi jabatan di lingkungan kanwil kemenkumham kalteng.

“Open Bidding ini dapat diikuti oleh siapa saja pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng yang pangkatnya sudah tinggi. Kalian dapat saling berkompetisi disini untuk membuktikan siapa yang layak dan pantas menduduki berbagai jabatan yang tersedia slot kuotanya.”, Ungkap Putra Kelahiran Simpang Sender tersebut. Hendra Ekaputra juga menekankan untuk siapapun yang mengikuti open bidding ini untuk dapat mengikuti seleksi ini dengan sungguh-sungguh dan berikan hasil yang terbaik dalam tes ini. Secara keseluruhan seleksi terbuka pada hari kedua ini berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan.

Disampaikan juga bahwa jabatan ini bukan hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi amanah dari pimpinan. Seorang pejabat itu harus mempunyai kemampuan teknis, yakni kemampuan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola dan menguasai Tusi (Tugas dan Fungsi) sesuai amanah pimpinan, jelasnya, pimpinan juga harus punya kompetensi dalam memanajerial satuan kerjanya, sehingga dinilai berhasil dalam mengelola organisasi oleh pimpinan, tambahnya. (Red-dok, Holik, Sept 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Nur Azizah Rahmanawati) bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya (Sri Astiana) dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas (Toni Aji Priyanto) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyempurnaan Kepmen Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan dan Penguatan Pembangunan UPT Pemasyarakatan Tahun 2023. Senin (3/10/2022)

Bertempat di Hotel Ciputra Jakarta kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari, sejak tanggal 3 s/d 5 Oktober 2022. Acara tersebut juga di ikuti oleh sejumlah Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 31 Kantor Wilayah. Yang dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Reynhard Silitonga) yang sekaligus memberikan pengarahan tentang Penyempurnaan Kepmen Pola Bangunan UPT dan Penguatan Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasyarakatan Tahun 2023.

Dalam sambutannya Reynhard mengatakan bahwa program pembangunan UPT Pemasyarakatan harus disyukuri oleh para Kepala UPT mengingat saat ini bukan hal yang mudah bagi instansi pemerintah untuk mendapatkan anggaran pembangunan.

"Adalah suatu kesempatan yang sangat berharga mendapatkan alokasi anggaran pembangunan, dan ini bukan kesempatan yang mudah didapatkan. Mari kita sama-sama syukuri dan hargai. Karena disaat kondisi keuangan negara terfokus pada penanganan kesehatan, pendidikan, keamanan dan pemilu 2024, pembangunan IKN dan lain sebagainya, kita masih diberi amanah untuk melakukan pembangunan untuk mengurangi over crowded dan meningkatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat", tegas Reynhard.

Lebih lanjut, Reynhard juga menjelaskan saat ini akan diadakan pembahasan revisi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia tentang pola bangunan Unit Pelaksana Teknis  Pemasyaraktaan bersama dengan Kementerian PU-PR. Dengan adanya regulasi yang baru diharapkan akan dapat mempermudah dan menunjang program pembangunan UPT Pemasyarakatan.

"Diharapkan pembahasan tersebut menghasilkan sebuah pemikiran baru bagaimana menjawab dinamika pemasyarakatan saat ini dalam kebutuhannya menyesuaikan pola bangunan yang sudah hampir 20 tahun belum dilakukan perubahan," ujar Reynhard.

"Kepala Divisi Administrasi selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi, diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada UPT Pemasyarakatan dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan serta senantiasa melakukan pengendalian dalam proses pelaksanaan.", pesan Reynhard.

"Divisi Administrasi wajib mendampingi KPA dan PPK pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari Persiapan data dukung usulan anggaran, persiapan lelang tender, penyusunan perencanaan gambar pradisain, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kualiatas bangunan yang dihasilkan, sampai dengan konsistensi realisasi anggaran dan realisasi perkerjaan terhadap timeline yang telah ditentukan.", sambungnya.

Selain itu Reynhard juga meminta kepada para UPT yang mendapatkan anggaran Pembangunan 2023 agar nantinya dapat dengan serius melaksanakan program pembangunan tersebut. Dedikasi dan kinerja para Kepala UPT selaku pelaksana akan diawasi sebagai tolak ukur dalam pemberian reward and punishment.

"Harapan saya melalui kegiatan ini kita bisa medapatkan suatu proses pembangunan UPT Pemasyarakatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasil pembangunan tersebut dapat menjadi suatu legacy yang mampu menjawab tantangan dan dinamika pemasyarakatan yang lebih maju," pungkas Reynhard.

Kepala Divisi Administrasi menuturkan bahwa giat ini merupakan hal penting seiring dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan di UPT Pemasyarakatan yang ada di Kalimantan Tengah.

"Dengan mengikuti Penguatan Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasyarakatan T.A 2023, semoga perwakilan UPT dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin dan diterapkan di UPT nya masing-masing usai mengikuti kegiatan ini. Selain itu, semoga rakor ini mampu menjadi wadah untuk menjalin koordinasi dan sharing ilmu dengan para Kepala Divisi dan UPT lain demi kemajuan dan perkembangan ke arah yang lebih baik khususnya untuk untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah PASTI “Bahalap””, ungkap Nur Azizah. (Red-dok, Humas Kalteng – IMS, Oktober 2022)

Foto Dokumentasi :