Pangkalan Bun – Operasi Mandiri Keimigrasian kali ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) diikuti oleh pejabat dan pegawai Divisi Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Kalteng, juga melibatkan staf dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit. Hal ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap Wisatawan Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/08).

Sebelum Tim Operasi Mandiri Keimigrasian berangkat, terlebih dahulu dilaksanakan apel kesiapan dengan bertindak sebagai Pembina apel yakni Kepala Kantor Wilayah yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) dan Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati). Dalam apel tersebut Kakanwil memberikan pengarahan kegiatan Operasi Mandiri Keimigrasian yang dilaksanakan adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung di Taman Nasional Tanjung Puting, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran Keimigrasian. Selesai apel, Kakanwil dan Kadiv Imigrasi serta Kadiv Administrasi melakukan pemeriksaan kesiapan fisik anggota dan kendaraan yang akan dipakai.

Tim melaksanakan Operasi Mandiri Keimigrasian berpegang kepada SOP yang ada. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Satpol Kehutanan dan pihak pelabuhan untuk mendapatkan informasi tentang situasi di seputaran hutan Tanjung Puting. Kunjungan Wisatawan Asing di dominasi oleh WN Spanyol dan jumlah kunjungan cukup tinggi, terutama di bulan Juni, Juli dan Agustus. Dijadikan nya Taman Nasional itu sebagai salah satu daerah tujuan wisata sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaan operasi mandiri ini tidak ditemukan pelanggaran, pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap beberapa Wisatawan Asing yang mengunjungi taman nasional tanjung puting. Hasil nya semua WNA wisatawan tersebut dapat memahami dan menaati kepada ketentuan peraturan keimigrasian yang berlaku. (Reddok, Humas Kalteng, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Sehubungan telah dilaksanakannya Fingerprint Analysis pada Pejabat Struktural, JFT dan JFU Divisi Administrasi serta Sekretaris Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) melaksanakan rapat Virtual bersama Pihak Ketiga (PT. Cerdas Samudera Bahagia) guna mendapatkan penjelasan tentang hasil Fingerprint Analysis. Kamis (25/08/2022)

Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Hadir Bersama Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga (Khudloifah), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Hendra), JFT dan JFU pada Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Fingerprint Analysis adalah suatu sistem analisa sidik jari yang bertujuan untuk mengungkapkan potensi genetik seseorang dalam kaitannya dengan bakat, kecerdasan, perilaku, karakter, dan motivasi. Manfaat dari Fingerprint yaitu dapat mengetahui potensi kecerdasan, sebagai acuan untuk mengembangkan bakat dominan, dan sebagai pedoman memilih jabatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Nur Azizah mengatakan “hanya dengan memindai 10 jari tangan, kita akan mendapatkan laporan lengkap yang berisi potensi bakat dan karakter yang dapat membantu untuk memilih jalan karir dan pengembangan diri yang lebih efektif. Laporan yang dikeluarkan sangat komprehensif dan menyeluruh sehingga bisa mengenal diri dan potensi peserta secara lebih detail. Semoga dengan dilakukan nya Fingerprint Analysis ini diharapkan mampu menjadi pedoman data pribadi dalam meningkatkan kompetensi serta kinerja individu guna pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah yang semakin PASTI BAHALAP”, ungkap Kadiv Administrasi. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi :

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang terdiri dari Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) (Budi Haryono) didampingi oleh JFU (Gani Nugraha) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertempat di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. 6, Jakarta Selatan pada Kamis (25/08/2022).
Pada kegiatan Konsultasi dan koordinasi disambut langsung oleh Analis Anggaran Ahli Muda (Sutan Hardiansyah). Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada kesempatan ini megkoordinasikan terkait Automatic Adjustment (pemblokiran mandiri anggaran tahun 2022) dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2022. Sutan Hardiansyah menjelaskan bahwa untuk pemblokiran kegiatan pengkajian hukum dan HAM itu berlaku secara permanen dikarenakan belum adanya surat pembukaan pemblokiran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Sutan Hardiansyah memberikan solusi untuk penyerapan anggaran dibuat 2 (dua) versi, versi pertama yaitu perhitungan penyerapan secara real yang mana anggaran yang dipakai sesuai dengan yang terdapat dalam DIPA dan versi yang kedua adalah perhitungan penyerapan yang mana anggaran yang tersedia dikurangi oleh anggaran yang diberlakukan Automatic Adjustment.
Selain itu Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah juga koordinasi terkait Postur Anggaran tahun 2023. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Vasco Fernando) Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pembinaan PPNS dengan Tema Penguatan Fungsi Korwasbin PPNS Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Guna Mendukung Penyidikan PPNS Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional. Kamis (25/08/2022)

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Ballroom M Bahalap Hotel Kota Palangka Raya dengan dihadiri oleh 65 orang PPNS sebagai peserta dari berbagai Wilayah kerja di Kalimantan Tengah.

Penguatan ini dilakukan karena PPNS Dinas/Instansi/Balai tingkat Provinsi serta Kasatpol PP Prov/Kab/Kota belum melakukan penyidikan secara efektif dan efisien sehingga diperlukan penguatan peran PPNS dalam menegakan Hukum.

Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando) menyampaikan bahwa Administrasi terkait Legalitas PPNS harus dipenuhi secara lengkap sebelum melakukan tugas di lapangan, kemudian kompetensi dan kualitas PPNS perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan zaman di era digital sekarang ini.

Kedepan jabatan PPNS akan dijadikan Jabatan Fungsional agar jenjang karir menjadi lebih jelas dan fokus terhadap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Narasumber juga menyampaikan bahwa sinergi, kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci bagi PPNS dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi :