Pulang Pisau - Senin 20/6/2022. Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Kepala Bidang Hukum Agustina Dayaleluni didampingi Kepala Sub Bidang fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Benny Yuandrias dan Perancang Ahli Madya Yusuf Salamat, melaksanakan rapat sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras. Pada rapat tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Halidi dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau Uhing serta pejabat structural pada Dinas Ketahanan Pangan.

Adapun maksud dilaksanakannya rapat sinkronisasi tersebut sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebelum dilaksanakanya Uji Publik, salah satunya adanya persamaan persepsi antara tim Penyusun dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan Instansi Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau. Melalui rapat sinkronisasi tersebut terdapat persamaan persepsi terkait norma dan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut sehingga diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan hukum serta mengakomodir muatan lokal diwilayah Kabupaten Pulang Pisau. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Bertempat di Aula Mentaya dilaksanakan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2022 – 2024. Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) dalam kegiatan ini melantik secara langsung para Pengurus dan Pengawas KPPDK yang juga disaksikan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (20/06).

Proses pemilihan pengurus dan pengawas juga berlangsung dengan filterisasi (penyaringan) hingga berujung pada sosok yang sudah terpilih dan dipilih oleh para pegawai Kanwil Kemenkumham Kalteng, hal ini merupakan wujud dari sebuah demokrasi, yang mana musyawarah serta aspirasi dalam hal ini diutamakan, apalagi hal yang berkaitan dengan pemilihan ketua, dimulai dari rekrutmen sampai dengan memilih kandidat, sampai menjadi calon ketua hingga menjadi ketua yang sah.

Menjadi Pengurus KPPDK baru yakni Woro Sadarini (Ketua), Ardiansyah (Sekretaris), dan Mariani (Bendahara), selain itu Pengawas KPPDK dijabat oleh Liyana (Ketua), Hamberi (Sekretaris), dan Winnae (Anggota). Setelah menyampaikan kata-kata pelantikan dan melaksanakan penandatanganan serta serah terima jabatan pengurus lama dengan pengurus yang baru, Kepala Kantor Wilayah memberikan pesan kepada para pengurus KPPDK yang baru saja dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berusaha memberikan kesejahteraan bagi para anggota koperasi yang ada.

“Anda sekalian yang sekarang dilantik menjadi pengurus baru dan akan menjalankan roda kepengurusan mulai sekarang, maka itu saya berpesan kepada pengurus baru yang dilantik kiranya agar serius dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, demikian besar harapan kita untuk menjadikan organisasi ini menjadi maju dan besar, dan yang paling utama sekali adalah tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan,” pesan Hendra Ekaputra kepada jajaran kepengurusan yang baru. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2022).

Foto Dokumentasi:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) menghadiri kegiatan pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat, 17 Juni 2022. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kegiatan pelantikan ini juga dihadiri secara virtual oleh Wury Ma'ruf Amin (Ketua Umum Dekranas Pusat) yang secara virtual melantik 2 (dua) ketua Dekranasda yaitu Yulistra Ivo Azhari (Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah) dan Naoemi Octarina (Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan).

Pada sambutannya Wury Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Dekranasda hendaknya dapat menjadi salahsatu lokomotiv yang juga sebagai penghela industri kerajinan di daerah agar mampu melakukan ekspor produk kerajinan ke mancanegara.

Selain itu dilaksanakan juga Pelantikan pengurus Dekranasda Masa Bakti 2021-2024 Provinsi Kalimantan Tengah oleh Yulistra Ivo Azhari selaku Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalteng bersama Tim menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait rencana Perubahan status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotawaringin Timur (PDAM KOTIM). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kahayan dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kamis (16/06/2022).

Arfan Faiz Muhlizi selalu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingi oleh Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Benny Yuandrias) menerima Konsultasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotawaringin Timur (PDAM KOTIM) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kotawaringin Timur beserta jajarannya. 

Maksud dan tujuan Konsultasi tersebut bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meminta saran dan masukan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotawaringin Timur (PDAM KOTIM) yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2022).

Foto Dokumentasi: