Muara Teweh - Kejadian robohnya tembok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh akibat hujan deras yang melanda kota Muara Teweh beberapa waktu yang lalu mendapat perhatian khusus dari Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Hendra Ekaputra. Sesuai dengan kunci menuju pemasyarakatan yang maju yaitu 3+1 back to basics maka sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, Kakanwil memerintahkan tim dari Kantor Wilayah melalui Sub Bagian Program dan Pelaporan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Hendra) untuk meninjau lokasi dan segera membuat usulan renovasi tembok keliling di Lapas Kelas IIB Muara Teweh.

Senin, 8 Agustus 2022 tim dari Kanwil bertemu langsung dengan Kepala Lapas Kelas IIB Muara Teweh (Huzaifah Makmur Hidayah) bersama dengan jajarannya serta Dinas PUPR kabupaten Barito Utara untuk berdiskusi dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Setelah kegiatan diskusi bersama antara Lapas Muara Teweh, tim dari Kanwil dan Dinas PUPR maka tim secara bersama sama melakukan peninjauan, evaluasi lapangan yang diakhiri dengan pengukuran tembok keliling yang harus di renovasi. Di lapangan ditemui bahwa kondisi tembok Lapas Muara Teweh yang sudah berumur 37 tahun ini memang sudah tergerus usia. Terdapat retakan-retakan yang cukup besar disana sini yang tentunya berbahaya mengingat kondisi alam dan cuaca yang cukup ekstrem di wilayah Muara Teweh.

Hidayah selaku Kalapas Muara Teweh mengatakan bahwa tembok harus segera direnovasi mengingat tembok ini merupakan prasarana yang sangat vital bagi keamanan Lapas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini diperkuat oleh analisis teknis yang dilakukan dari Dinas PUPR Barito Utara dan tinjauan langsung ke lapangan (Roy dan tim). Melalui kegiatan peninjauan serta penilaian bersama yang dilakukan oleh Lapas Muara Teweh, tim dari Kanwil serta Dinas PUPR, pihak Lapas Kelas III Muara Teweh sangat berharap agar usulan renovasi yang nantinya akan diajukan ke tingkat pusat nantinya dapat direspon oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku Eselon I. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng - WTE, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi:

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatatkan dua rekor di bidang Esports pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Minggu 07 Agustus 2022.

Rekor MURI diterima atas penyelenggaraan Esports dengan peserta Aparatur Sipil Negara Terbanyak, yaitu 3.326 orang yang terbagi 668 tim. Para peserta merupakan pegawai Kemenkumham yang berasal dari Satuan Kerja di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menjelaskan Esports merupakan salah satu cabang olahraga yang diakomodir oleh Persatuan Olahraga Pengayoman Kemenkumham.

"Esports layak dikompetisikan di Kemenkumham karena mengasah kemampuan pegawai seperti strategi, kecepatan, dan ketangkasan seperti cabang olahraga lainnya," jelas Andap, Minggu (07/02).

Esports, lanjut Andap, memenuhi unsur sportivitas, unsur prestasi, dan unsur kompetitif.

Kompetisi Esports pegawai Kemenkumham dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, 6-7 Agustus 2022. Kemenkumham memilih waktu akhir pekan agar tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan publik.

"Jadwal kegiatan sudah kami atur supaya pelayanan publik Kemenkumham tidak terganggu. Peserta Esports tetap melaksanakan pelayanan pada hari kerja seperti biasanya," sambung Andap selaku Ketua Umum Peringatan Hari Kemenkumham 'HDKD Ke-77' Tahun 2022.

Kompetisi Esports Kemenkumham diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dhika ke-77. Kompetisi dibagi dalam dua kategori yaitu PUBG dan Mobile Legends.

Esports sendiri telah diakui oleh Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia sejak tahun 2020. Dengan penetapan ini, Esports dapat dipertandingkan secara resmi sebagai cabang olahraga.

Pemerintah juga telah menetapkan PB Esports Indonesia, di bawah KONI, sebagai satu-satunya badan resmi pemerintah yang menaungi Esports sebagai olahraga prestasi. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Agustus 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam menopang pembangunan ekonomi bangsa. Kekayaan Intelektual sangat berkaitan erat dengan dunia Usaha, khususnya sektor usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usaha mikcro kecil Menengah (UMKM) Saat ini kita dapat melihat bagaimana peranan UMK dan UMKM mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, Senin (08/08).

Selain itu, Legalitas atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena Badan Usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Yang termasuk dalam badan usaha ialah Perseroan Terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV) persekutuan firma dan Perseroan Perorangan (PP)

Dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karya Dhika ke-77 Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Kumham Goes to Center UMKM yang dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng (Hendra Ekaputra).

“Marilah kita bersama-sama terus mendorong perkembangan dan pemahaman akan Kekayaan Intelektual kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia demi mencapai masyarakat yang maju dan berkembang sehingga mampu bersaing secara domestic dan mancanegara dalam Kekayaan Intelektual,” ucap Kakanwil.

Selain Sosialisasi Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perseroan Perorangan yang dihadiri para pelaku UMK se-Provinsi Kalimantan Tengah, Instansi Vertikal di daerah, Badan/Dinas terkait, BUMD, Akademisi serta asosiasi dan Media.

“Dalam rangka peningkatan akses kemudahan berusaha sekaligus sebagai upaya dalam mendorong daya saing usaha perorangan, pemerintah telah mengatur lebih lanjut implementasi melalui Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang,” tambah Hendra sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Ballroom Luwansa Hotel ini pun juga dihadiri oleh Para Narasumber yang sesuai dengan bidangnya dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi) serta Pejabat Pengawas pada Divisi Pelayanan Hukum dan diikuti 100 orang peserta kegiatan.

Dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah juga membuka stand pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan yang disediakan kepada para peserta..(Reddok, Humas Kalteng – HF, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi:

Kuala Kapuas – Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Tes Urine kepada Petugas Rutan Kuala Kapuas di Ruang Pengelolaan. Sabtu (6/8/2022).

Pelaksanaan test urine ini dibawah koordinasi Kepala Rutan Kuala Kapuas (Toni Aji Priyanto) selaku Pembina Tim Satopspatnal Rutan Kuala Kapuas serta di awasi oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Kalteng. Hadir Kakanwil Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) secara langsung untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Karutan Kapuas (Toni Aji Priyanto) menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Tim Satopspatnal Rutan Kapuas dan Divisi PAS dalam hal deteksi Penyalahgunaan Narkoba. “Tidak hanya melibatkan Pegawai tetapi juga melibatkan Warga Binaan secara acak untuk di test urine, pelaksanaan tes urine dilakukan secara transparan. Alhamdulillah dari hasil test urine hari ini Pegawai dan Warga Binaan dinyatakan negatif menggunakan narkoba.” Ucap Karutan.

Kakanwil juga menjelaskan bahwa pelaksanaan test urine akan terus dilakukan sebagai upaya nyata Kanwil Kemenkumham Kalteng khususnya Divisi Pemasyarakatan membersihkan Lapas/Rutan dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Test Urine bagi Petugas dan Warga Binaan ini tetap dilaksanakan yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan guna tetap mencegah penyebaran COVID-19. (Red-dok, Humas Kanwil, Agustus 2022).

Foto Dokumentasi :