Palangka Raya - Tim Kajian Peraturan Daerah Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi ke Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya dalam rangka menyerahkan hasil Kajian Peraturan Daerah. Selasa (31/05/2022).
Tim Kajian Peraturan Daerah ini terdiri dari tiga orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (Sri Mariyati, Muhammad Arifin, dan Joko Widudawanto). Bertempat di ruangan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, Tim bertemu langsung dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya ( Kemilau Mutik) dan menyerahkan hasil kajian terhadap produk hukum yakni kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Kepala Bagian Hukum menerima hasil kajian produk hukum tersebut. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kembali dilaksanakan hari terakhir pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Bertempat di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang dipimpin oleh Auditor Madya (Erie Wijaya) dan Ketua Tim Penilai (Eka Setyawati) beserta tim melakukan penilaian evaluasi terhadap 5 satuan kerja Kemenkumham Kalteng dengan jumlah total 16 satuan kerja yang dilaksanakan mulai dari hari Sabtu sampai dengan Selasa, Selasa (31/05).

Dalam Desk Evaluasi hari ini satuan kerja yang melaksanakan Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal antara lain Rupbasan Kelas I Palangka Raya, Lapas Kelas IIB Sampit, Lapas Kelas IIB Muara Teweh, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, dan Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Palangka Raya.

Melalui giat tersebut, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta Tim Pokjanya memaparkan hasil Pembangunan ZI dalam bentuk inovasi dan program unggulan yang telah mereka laksanakan. Dalam kesempatan tersebut, tim penilai memberikan beberapa masukan dan arahan kepada Satker terhadap kekurangan yang masih perlu diperbaiki, selain itu tim penilai juga mengingatkan akan pentingnya pemenuhan data dukung sebagai bukti terlaksananya Pembangunan ZI di unit kerja masing – masing.

Auditor Madya yang merupakan Tim Penilai Internal pun mengingatkan kepada Tim Pokja akan pentingnya data perbandingan kinerja antara sebelum dan sesudah Perjanjian Kinerja, sebab dengan adanya perbandingan tersebut maka bisa diketahui apakah suatu Reformasi Birokrasi di Satker tersebut berjalan atau tidak berjalan. Erie juga menjelaskan bahwa ketiadaan peningkatan kinerja menunjukan Pembangunan ZI yang statis di suatu Satker.

Menutup sesi Desk Evaluasi, Erie dan tim penilai mengingatkan kembali kepada para Satker agar inovasi – inovasi yang mereka buat dirancang agar bisa terus berjalan tanpa henti dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian, pada hari Kamis, (02/06) akan dilaksanakan Exit Meeting yang juga dilaksanakan di Aula Mentaya Kantor Wilayah yang mana akan disampaikan pengumuman Satuan kerja yang lolos penilaian oleh TPI dan melaju ke panel penilaian Tim Penilai Nasional. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Dalam rangka meningkatkan permohonan dan pemahaman akan Kekayaan Intelektual Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Disperindag melaksanakan Koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bidang Pelayanan Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Disperindag (Hajrannor), Kabid Perindustrian (Murnilawati) dan Penyuluh (Erry Meilani). Selasa (31/05/2022)

Kedatangan Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Barito Utara diterima langsung Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi) dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI (Vasco Fernando), koordinasi dimulai dengan menyampaikan maksud dan tujuan Dinas Disperindag dimana mereka mengharapkan kerjasama dalam bentuk Sosialisasi kepada Para Pelaku Usaha UMKM binaan Disperindag Kab. Barito Utara dalam meningkatkan pemahaman akan KI di Kabupaten Barito Utara juga pada Kesempatan yang sama Dinas Disperindag Mendaftarkan langsung Desain Industri berupa desain Tas Anyaman dari rotan khas Kab. Barito Utara.   

Kepala Bidang Pelayanan Hukum menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan dan koordinasi yang dilaksanakan Dinas Disperindag Kabupaten Barito Utara dan berharap sinergi juga kolaborasi dapat terbentuk sehingga Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng dapat dengan mudah menggali potensi-potensi Kekayaan Intelektual Kabupaten Barito Utara, ini merupakan upaya kita bersama dalam memberikan perlindungan hukum serta menghargai karya-karya atau inovasi-inovasi yang telah ada karena tingkat ekonomi suatu daerah akan meningkat dengan banyaknya menemukan inovasi. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Senin, 30 Mei 2022 Bertempat di Ruang Rapat Bidang Hukum, Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) didampingi Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bennny Yuandrias) dan Perancang Zonasi Kabupaten Pulang Pisau menerima koordinasi Kepala Bidang PTSP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Nirmalasari) didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda (Septa Andriani) dan staf.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah dalam rangka sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko. Dimana Rancangan Peraturan Bupati tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa pemerintah daerah menyusun  Regulasi yang mengatur tentang norma, standar, prosedur  dan kriteria yang berkaitan dengan perizinan berusahan berbasis risiko. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini dilaksanakan sikronisasi terlebih dahulu antara tim penyusun dan pemrakarasa sebagai bagian dari persamaan persepsi sehinga Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maupun sederajad serta dapat memenuhi kebutuhan hukum Kabupaten Pulang Pisau. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi: